DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penghapusan angka 5 Pasal 1, perubahan angka 20, angka 21, angka 24, angka 43 Pasal 1, penambahan angka 56 Pasal 1, penambahan huruf f pada ayat (2) Pasal 3, perubahan Pasal 5, penyisipan ayat (2a), ayat (3a), pada Pasal 19, penambahan ayat (7) dan ayat (8) Pasal 19, penghapusan ayat (2) Pasal 37, perubahan Pasal 39, perubahan Pasal 40, perubahan Pasal 43, perubahan Pasal 44, penghapusan Pasal 45, perubahan Pasal 46, perubahan Pasal 48, perubahan Pasal 49, perubahan Pasal 50, perubahan Pasal 51, perubahan ayat (1) Pasal 63, perubahan Pasal 65, perubahan Pasal 69, perubahan Pasal 71, perubahan Pasal 73, perubahan Pasal 76, perubahan Pasal 82, perubahan Pasal 87, perubahan Pasal 89, perubahan Pasal 92, perubahan Pasal 100, perubahan Pasal 136, perubahan Pasal 137, perubahan Pasal 138, perubahan ayat (3) Pasal 141, perubahan ayat (2) Pasal 146, perubahan ayat (3) Pasal 148, perubahan Pasal 150, perubahan Pasal 151, perubahan Pasal 153, perubahan Pasal 154, perubahan Pasal 161, perubahan Pasal 164, perubahan Pasal 168, perubahan Pasal 177, perubahan Pasal 198, perubahan Pasal 199.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin kemanfaatan barang milik daerah bagi kepentingan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, Barang Milik Daerah harus dikelola dengan baik dan benar sehingga terwujud Pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan, efisien, akuntabel, ekonomis serta menjamin adanya kepastian nilai;
c.bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan di Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang SALINAN Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 55) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 5 dihapus, angka 20 diubah, angka 21 diubah, angka 24 diubah, angka 43 diubah, dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 56, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Dihapus.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang.
11.Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Magelang.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
13.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
14.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15.Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
16.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
17.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
18.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
19.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
20.Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
21.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
22.Pengurus Barang Pengguna adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
23.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengelola Barang.
24.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus Barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
25.Pengurus Barang Pembantu adalah aparatur sipil negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
26.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
27.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
28.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
29.Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
30.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
31.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
32.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
33.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
34.Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
35.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
36.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
37.Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah Kepala Daerah atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
38.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
39.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
40.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
42.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada Pihak Lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
43.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
44.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
45.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
46.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
47.Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
48.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
49.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
50.Dokumen Kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
51.Daftar Barang Milik Daerah adalah daftar yang memuat data seluruh Barang Milik Daerah.
52.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
53.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data Barang Milik Daerah yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
54.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
55.Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
56.Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh pemerintah.
57.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
2.Ketentuan ayat (2) Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; atau
6. f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah;
e.mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan
g.menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik Daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada Pengguna Barang.
1. 4.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 19 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), setelah ayat (6) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8) sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah meliputi:
1. a.perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah;
2. b.perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
3. c.perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; dan
5. e.perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah.
(2)Perencanaan pengadaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam dokumen RKBMD pengadaan.
(2a)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan
2. b.selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, berdasarkan standar barang dan standar kebutuhan.
(3)Perencanaan pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam dokumen RKBMD pemeliharaan.
(3a)Penyusunan dokumen RKBMD pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan dikecualikan untuk barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.
(4)Perencanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemanfaatan.
(5)Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam dokumen RKBMD Pemindahtanganan.
(6)Perencanaan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dituangkan dalam dokumen RKBMD Penghapusan.
(7)Penyusunan RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dengan mempertimbangkan RKBMD Pemanfaatan, RKBMD Pemindahtanganan dan RKBMD Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).
(8)Dokumen RKBMD Pemanfaatan dan Pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disusun dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah untuk memenuhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 37 dihapus sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Barang Milik Daerah yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
(2)Dihapus.

6.Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

(1)Mitra Pemanfaatan Pihak Lain meliputi:
1. a.penyewa, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Sewa;
2. b.mitra KSP, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSP;
3. c.mitra BGS/BSG, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
4. d.mitra KSPI, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk KSPI.
(2)Peminjam pakai, untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah dalam bentuk Pinjam Pakai.

7.Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Mitra Pemanfaatan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memiliki tanggung jawab:
1. a.melakukan pembayaran atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai bentuk Pemanfaatan;
2. b.menyerahkan hasil pelaksanaan Pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk Pemanfaatan;
3. c.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan dan hasil pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
4. d.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
5. e.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(2)Peminjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat
(2)memiliki tanggung jawab:
1. a.melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas Barang Milik Daerah yang dilakukan Pemanfaatan;
2. b.mengembalikan Barang Milik Daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan
3. c.memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
(3)Pemilihan mitra BGS/BSG dan KSP dilakukan melalui tender.
(4)Dalam hal objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan Barang Milik Daerah yang bersifat khusus, pemilihan mitra dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
(5)Pemilihan mitra KSPI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Barang Milik Daerah yang dapat disewa berupa:
1. a.tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;
2. b.sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau
3. c.selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Objek Sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat meliputi ruang di bawah tanah dan/atau di atas permukaan tanah.
(3)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
(4)Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.
(5)Pihak Lain yang dapat menyewa Barang Milik Daerah, meliputi:
1. a.badan usaha milik negara/daerah;
2. b.perorangan;
3. c.unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah; dan/atau
4. d.badan usaha lainnya.
(6)Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:
1. a.persatuan/perhimpunan pegawai ASN/ Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. b.persatuan/perhimpunan istri pegawai ASN Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
3. c.unit penunjang kegiatan lainnya.
(7)Badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d, antara lain:
1. a.persekutuan perdata;
2. b.persekutuan firma;
3. c.persekutuan komanditer;
4. d.perseroan terbatas;
5. e.lembaga/organisasi internasional/asing;
6. f.yayasan; atau
7. g.koperasi.
(8)Penyewa dapat melakukan penerusan Sewa kepada Pihak Lain, dengan persetujuan:
1. a.Bupati, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang; atau
2. b.Pengelola Barang, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengguna Barang.
(9)Penerusan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan dengan ketentuan:
1. a.jangka waktu penerusan Sewa paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu Sewa;
2. b.dilakukan oleh penyewa kepada pihak yang memiliki kelompok jenis usaha yang sama dengan penyewa;
3. c.penyewa menyampaikan informasi tertulis atas pelaksanaan penerusan Sewa;
4. d.pemilihan pihak penerima penerusan Sewa dilakukan oleh penyewa; dan
5. e.pihak penerima penerusan Sewa tidak dapat melakukan penerusan Sewa Barang Milik Daerah kepada Pihak Lainnya.
  1. 9.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatangani perjanjian dan dapat diperpanjang.
(2)Pelaksanaan Sewa dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
1. a.kerja sama infrastruktur;
2. b.kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau
3. c.ditentukan lain dalam Undang-Undang.
(4)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah dalam rangka kerja sama infrastruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
(6)Jangka waktu Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan lain dalam Undang Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan:
1. a.mengikuti ketentuan jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang; atau
2. b.paling lama 10 (sepuluh) tahun dalam hal jangka waktu tidak diatur dalam Undang-Undang dan dapat diperpanjang.
(7)Jenis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dengan karakteristik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

10.Pasal 45 dihapus.
11.Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Besaran Sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh bupati:
1. a.untuk Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan; dan
2. b.untuk Barang Milik Daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
(2)Besaran Sewa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besaran nilai nominal Sewa Barang Milik Daerah yang ditentukan.
(3)Besaran Sewa atas Barang Milik Daerah untuk KSPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a atau untuk kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu Sewa lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b dapat mempertimbangkan nilai keekonomian dari masing- masing jenis infrastruktur.
(4)Mempertimbangkan nilai keekonomian, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dengan mempertimbangkan daya beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat dan/atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat.

12.Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 19

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 19

Pasal 37

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 46

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018