DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang meliputi Bentuk Dan Kriteria Inovasi Daerah, Pengusulan Dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah, Perencanaan, Uji Coba Inovasi Daerah, Pengembangan Inovasi Daerah, Penerapan, Penilaian, Dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah, Sumber Daya Inovasi Daerah, Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kerja Sama, Informasi Inovasi Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pendanaan, Dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan produk atau proses produksi, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan invensi dan inovasi, serta peningkatan daya saing daerah, diperlukan adanya pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
c.bahwa dalam upaya mendorong, mengatur, dan mewujudkan Inovasi Daerah diperlukan pengaturan yang komperehensif sebagai landasan hukum dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Magelang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembaharuan dalam pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
8.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
9.Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
11.Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat Pemdes adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Masyarakat adalah individu, kelompok, asosiasi, dunia usaha, dan lembaga non pemerintahan lainnya.
14.Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
15.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau Bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
17.Pakar adalah ahli atau spesialis yang dibuktikan dengan ijazah/sertifikat keahlian.
18.Praktisi adalah seseorang profesional yang mempraktekkan keahlian tertentu sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 2

(1)Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan Masyarakat melalui:
1. a.peningkatan Pelayanan Publik;
2. b.pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. c.peningkatan daya saing Daerah; dan
4. d.peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.peningkatan efisiensi;
b.perbaikan efektivitas;
c.perbaikan kualitas pelayanan;
d.tidak menimbulkan konflik kepentingan;
e.berorientasi kepada kepentingan umum;
f.dilakukan secara terbuka;
g.memenuhi nilai kepatutan;
h.pemerataan; dan
i.dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
b.pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
c.perencanaan;
d.uji coba Inovasi Daerah;
e.pengembangan lnovasi Daerah;
f.sumber daya Inovasi Daerah; • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
g.pelindungan Kekayaan Intelektual;
h.penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
i.kerja sama;
j.informasi Inovasi Daerah;
k.pembinaan dan pengawasan; dan
l.pendanaan.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

Pasal 5

Inovasi Daerah meliputi:

a.Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
b.Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi.

Pasal 6

(1)Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berbentuk:
1. a.inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
2. b.inovasi Pelayanan Publik; dan/atau
3. c.Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berbentuk:
1. a.penemuan;
2. b.pengembangan;
3. c.sintesis;.
4. d.alih teknologi; dan
5. e.perekayasaan.

Pasal 7

(1)Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
(2)Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada Masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
(3)Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Pasal 8

(1)Penemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kreasi suatu produk, jasa, atau proses baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya.
(2)Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pengembangan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
(3)Sintesis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan perpaduan konsep dan faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
(4)Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar instansi pemerintah atau masyarakat, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
(5)Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e merupakan kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.

Pasal 9

(1)Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
5. e.dapat direplikasi.
(2)Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memenuhi kriteria:
1. a.mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur objek inovasi;
2. b.memberi manfaat bagi Daerah dan/atau Masyarakat;
3. c.tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada Masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. d.menjadi kebutuhan Masyarakat dalam rangka peningkatan proses dan/atau produk barang dan/atau jasa.

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH

Pasal 10

(1)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berasal dari:
1. a.Bupati;
2. b.Anggota DPRD;
3. c.ASN; • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
4. d.Perangkat Daerah;
5. e.Pemerintah Desa;
6. f.BUMD;
7. g.Masyarakat;
8. h.Perguruan Tinggi; dan/atau
9. i.BUM Desa.
(2)Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi berasal dari:
1. a.ASN;
2. b.Perangkat Daerah;
3. c.Masyarakat;
4. d.Perguruan Tinggi;
5. e.Pemerintah Desa;
6. f.BUMD; dan/atau
7. g.BUM Desa.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…