(1)Kepadatan lingkungan perumahan meliputi:
a.kepadatan penduduk, merupakan perbandingan antara luas lahan dengan jumlah penduduk;
b.kepadatan kaveling, merupakan perbandingan antara luas lahan efektif dengan luas lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan
c.kepadatan bangunan dalam lingkungan perumahan.
(2)Pemanfaatan tanah untuk kepadatan kaveling diatur 60% (enam puluh persen) lahan efektif dan 40% (empat puluh persen) untuk prasarana dan sarana lingkungan, kecuali untuk program perumahan bantuan sosial, relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah.
(2a)Ketentuan pengecualian untuk program perumahan bantuan sosial, relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana atau relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku sepanjang pemberi anggaran mengatur secara khusus.
(3)Pemanfaatan tanah untuk kepadatan kaveling pada perumahan yang terdapat di kawasan resapan air diatur 50% (lima puluh persen) lahan efektif dan 50% (lima puluh persen) untuk prasarana dan sarana lingkungan.
(4)Pemanfaatan tanah untuk kepadatan kaveling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal kepadatan kaveling telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Deret kaveling paling panjang 120 m (seratus dua puluh meter) dengan panjang jalan pembagi deret kaveling paling panjang 120 m (seratus dua puluh meter) harus bertemu jalan lingkungan atau jalan masuk.
(6)Luas kaveling setiap unit rumah paling sedikit 60 m2 (enam puluh meter persegi) dengan lebar muka paling sedikit 6 m (enam meter).
(7)Kepadatan bangunan dalam lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II
1.Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
2.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 Juni 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 17 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 5.. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH (5-43/2025) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN I. UMUM Penyediaan Perumahan bagi warga miskin/rentan miskin merupakan kewajiban Pemerintah Daerah. Penyediaan perumahan itu antara lain adalah penyediaan rumah bagi warga miskin yang belum memiliki rumah, warga miskin/rentan miskin yang ditimbulkan oleh bencana alam, dan warga yang harus dipindahkan tempat tinggalnya karena adanya program Pemerintah. Dalam penyediaan perumahan perlu adanya penyiapan lahan bagi warga yang akan menempati perumahan. Dalam pelaksanaan penyediaan lahan ditemui kondisi yang tidak memungkinkan untuk sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan kebutuhan akan perumahan harus segera dipenuhi, hal ini memerlukan penyesuaian pada Peraturan Daerah. Pengembang perumahan yang sudah menyelesaikan pembangunan perumahannya wajib untuk melakukan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Dalam hal ini penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan memerlukan biaya dalam proses peralihan dari hak guna bangunan/hak milik pengembang menjadi hak pakai Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu untuk ikut menangung biaya proses ini. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1