DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Agustus 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 berupa a. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); SALINAN
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 1);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. b.Neraca;
3. c.Laporan Arus Kas; dan
4. d.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut: a. b. c. Pendapatan Belanja Surplus (defisit) Pembiayaan

1.Penerimaan
2.Pengeluaran Pembiayaan Neto : : : : : : Rp1.655.674.485.031,00 (Rp1.655.060.222.422,00) Rp 429.099.850.248,00 (Rp 55.795.000.000,00) Rp 614.262.609,00 Rp373.304.850.248,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp26.350.055.642,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp1.629.324.429.389,00
2. 2.realisasi : Rp1.655.674.485.031,00 Selisih lebih/(kurang) : Rp 26.350.055.642,00
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp347.503.610.265,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja setelah perubahan
2. 2.realisasi Selisih lebih/(kurang) : : : Rp2.002.563.832.687,00 Rp1.655.060.222.422,00 (Rp 347.503.610.265,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp373.853.665.907,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.surplus (defisit) setelah perubahan
2. 2.realisasi Selisih lebih/(kurang) : : : (Rp 373.239.403.298,00) Rp 614.262.609,00 Rp 373.853.665.907,00
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp65.446.950,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan
2. 2.realisasi Selisih lebih/(kurang) : : : Rp 429.034.403.298,00 Rp 429.099.850.248,00 (Rp 65.446.950,00)
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan
2. 2.realisasi Selisih lebih/(kurang) : : : Rp 55.795.000.000,00 Rp 55.795.000.000,00 Rp 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp65.446.950,00 dengan perincian sebagai berikut: 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan
1. 2.realisasi Selisih lebih/(kurang) : : : Rp 373.239.403.298,00 Rp 373.304.850.248,00 (Rp 65.446.950,00)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a.Jumlah aset : Rp 2.999.462.420.001,87
b.Jumlah kewajiban : Rp 5.485.851.793,00
c.Jumlah ekuitas dana : Rp 2.993.976.568.208,87

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Saldo kas awal per 1 Januari 2014 Arus kas dari aktivitas operasi Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan Arus kas dari aktivitas pembiayaan Arus kas dari aktivitas non anggaran Saldo kas akhir per 31 Desember 2014 Saldo kas di BLUD dan JKN Saldo Akhir kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan Saldo Akhir kas : : : : : : : : : : Rp Rp (Rp (Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 267.505.309.768,00 299.538.989.730,00 317.236.075.500,00) 54.019.553.050,00) 1.837.005.002,00 197.625.675.950,00 21.151.049.921,00 1.196.928.529,00 137.244.505,00 220.110.898.905,00

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 7

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dengan perincian sebagai berikut:

a.Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 : : : : : : : : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; b. c. d. e. f. g. Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII : : : : : : : : : : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Neraca; Laporan Arus Kas; Catatan Atas Laporan Keuangan; Laporan Kinerja; Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; Pernyataan Tanggung Jawab Bupati.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:

a.ikhtisar kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Rincian lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2014.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2015 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 8 Agustus 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd AGUNG TRIJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2015 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: (6/2015) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IDAM LAKSANA, S H., M.Hum. Pembina Tk I NIP. 196812281994031006

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…