DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Badan Hukum dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan, Fungsi, Tugas dan Kegiatan Usaha, Jangka Waktu, Anggaran Dasar, Permodalan, Organ Perusahaan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Kepegawaian, Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Prinsip Pengelolaan, Dana Pensiun dan Dana Hari Tua, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;

c.menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
d.menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
e.menerapkan tata kelola yang baik;
f.menyelesaikan permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya;
g.menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan;
h.membuat dan memelihara risalah rapat; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Direksi berwenang:
1. a.mengurus kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. b.mengurus pengelolaan kredit macet;
3. c.mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan Peraturan Kepegawaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
4. d.menetapkan penghasilan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
5. e.menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris;
6. f.mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan;
7. g.menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), apabila dipandang perlu;
8. h.membuka Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus dan Kantor Kas atas persetujuan Dewan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
9. i.membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. j.menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
11. k.menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan
12. l.melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1)Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
(2)Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.tantiem.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan BUMD dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
(2)Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan oleh RUPS.
(4)RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal BUMD untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan BUMD sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
(5)Pejabat dari internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya membantu pengurusan BUMD dengan tetap:
1. a.menjaga aset PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. b.melaksanakan rencana bisnis; dan
3. c.melaksanakan anggaran.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 23

(1)Susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
(2)Penetapan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian tugas dan fungsi setiap unsur.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 24

Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 25

(1)Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan indikator kinerja utama.
(2)Penghasilan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.gaji;
2. b.tunjangan;
3. c.fasilitas; dan/atau
4. d.jasa produksi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) mengikutsertakan Pegawai pada program tunjangan kinerja, tunjangan istri/suami dan anak, tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok, tunjangan jaminan sosial ketenagakerjaan, tunjangan pendidikan, tunjangan hari raya, fasilitas jaminan kesehatan, dan dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi Pegawai.

BAB XI

SATUAN KERJA AUDIT INTERN, SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO DAN SATUAN KERJA KEPATUHAN

Pasal 27

(1)Satuan Kerja Audit Intern merupakan pengawas intern PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(2)Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
(3)Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
2. b.membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit;
3. c.membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain; dan
4. d.memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 28

(1)Satuan Kerja Manajemen Risiko merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(2)Satuan Kerja Kepatuhan merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(3)Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
(4)Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XII

KOMITE AUDIT, KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Pasal 29

(1)Dewan Komisaris membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
(2)Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pihak independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
(3)Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 30

(1)Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:
1. a.peningkatan kinerja dan produktivitas usaha perseroan;
2. b.tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. c.peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha perusahaan perseroan daerah.
(2)Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.pertanggungjawaban;
4. d.kemandirian; dan
5. e.kewajaran.
(3)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XIV

DANA PENSIUN DAN DANA HARI TUA

Pasal 31

(1)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) membentuk dana pensiun dan dana hari tua bagi Direksi dan Pegawai.
(2)Dana pensiun dan dana hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang dipisahkan.
(3)Dana pensiun dan dana hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
1. a.iuran bulanan dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
2. b.bagian dari dana kesejahteraan dari laba bersih setelah pajak;
3. c.bantuan dari PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sesuai kemampuan perusahaan; dan
4. d.usaha-usaha lain yang sah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan dana hari tua diatur dalam Anggaran Dasar.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…