DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai pembentukan Dana Cadangan dalam rangka menyediakan dana guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018; Jumlah, Rincian Tahunnan dan Sumber Dana Cadangan; Penganggaran Dana Bentuk Dana Cadangan; Penggunaan Dana Cadangan; Akuntansi dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang.
5.Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan dana cadangan adalah untuk menyediakan dana guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

BAB III

JUMLAH, RINCIAN TAHUNAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 3

(1)Kebutuhan dana guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebesar Rp39.293.020.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
(2)Jumlah dana cadangan guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp39.293.020.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah).
(3)Rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
2. b.Penetapan APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah); dan
3. c.Penetapan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah).
(4)Kekurangan dana untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp293.020.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari Dana Alokasi Khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGANGGARAN DAN BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 5

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan pada Pembiayaan Daerah, Kelompok Pengeluaran Pembiayaan, Jenis Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 6

(1)Bentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa deposito pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada lampiran Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB V

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

(1)Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan APBD Tahun Anggaran 2018 pada pembiayaan daerah kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis pembiayaan Pencairan dari Dana Cadangan.
(2)Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan dari rekening dana cadangan ke rekening Kas Umum Daerah pada penerimaan pembiayaan jenis pembiayaan pencairan dari Dana Cadangan.
(3)Realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
1. a.APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp1.028.131.000,- (satu milyar dua puluh delapan juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah); dan
2. b.APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp38.264.889.000,- (tiga puluh delapan milyar dua ratus enam puluh empat juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
(4)Penggunaan atas realisasi dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam Belanja Daerah, Kelompok Belanja Tidak Langsung, Jenis Belanja Hibah, Obyek Belanja Hibah kepada KPU pada APBD Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018.

BAB VI

AKUNTANSI DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Akuntansi dan pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 23 Oktober 2015 a.n. BUPATI MAGELANG WAKIL BUPATI, ttd M. ZAENAL ARIFIN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor 7 pada tanggal 23 Oktober 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd AGUNG TRIJAYA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018 I. UMUM Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2016, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pada Tahun 2018 Pemerintah Daerah akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang direncanakan kebutuhan dana guna membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimaksud sebesar Rp39.293.020.000,00 (tiga puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta dua puluh ribu rupiah). Guna membiayai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang yang dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah perlu membentuk dana cadangan. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…