DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 Agustus 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang badan hukum, jangka waktu dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, fungsi, tugas dan kegiatan usaha, permodalan, organ perusahaan, kepegawaian, satuan kerja audit intern, komite audit dan komite lainnya, tata kelola perusahaan, tahun buku dan penggunaan ;aba, tanggaung jawab dan tuntutan ganti rugi, pembinaan dan pengawasan, pembubaran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, perlu mengubah bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang yang semula berbentuk Perusahan Daerah, menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); SEKDA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 KABUPATEN MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan dan perbankan syariah.
5.Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
8.Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). SEKDA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
9.Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang secara langsung bertanggungjawab kepada kantor pusat PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
10.Dewan Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah
11.Direksi adalah organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) serta mewakili PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar
12.Satuan Kerja Audit Intern adalah satuan pengawas intern PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
13.Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
14.Pegawai adalah pegawai pada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat keputusan Direksi.
15.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
16.Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
17.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

BADAN HUKUM, JANGKA WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)PD BPR Bank Bapas 69 yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah BPR Bank Bapas 69 yang untuk selanjutnya disebut sebagai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan:
1. a.seluruh kekayaan, hak, dan kewajiban PD BPR Bank Bapas 69 menjadi kekayaan, hak, dan kewajiban PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda); dan
2. b.seluruh hubungan kerja antara karyawan dengan PD BPR Bank Bapas 69 menjadi hubungan kerja antara karyawan dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
3. c.status kepegawaian karyawan PD BPR Bank Bapas 69 menjadi karyawan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda). SEKDA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM

Pasal 3

PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Pasal 4

(1)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.
(2)Tujuan pendirian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. b.memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
3. c.mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.mendirikan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
5. e.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

FUNGSI, TUGAS, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bertugas:
1. a.menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
2. b.membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
3. c.memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha; dan
4. d.menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
(3)Untuk melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menyelenggarakan usaha:
1. a.menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; SEKDA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
3. c.melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
4. d.menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
5. e.membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Modal dasar PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah).
(3)Modal disetor pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4)Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap.
(5)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(6)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Modal PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
(2)Pemegang saham PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Pemerintah Daerah.
(3)Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
(4)Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diterbitkan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) merupakan saham atas nama Pemerintah Daerah.

BAB VI

ORGAN PERUSAHAAN

Pasal 9

(1)Organ PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), terdiri dari:
1. a.RUPS;
2. b.Dewan Komisaris; dan
3. c.Direksi SEKDA ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA KABAG HUKUM
(2)Struktur organisasi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ditetapkan dalam keputusan RUPS.

Pasal 10

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(2)RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
(3)RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
(5)RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017