DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 15 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 12);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 8); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan : Rp2.469.754.315.099,00
b.Belanja dan Transfer : Rp2.413.163.788.892,00 Surplus (defisit) : Rp 56.590.526.207,00
c.Pembiayaan
1. 1.Penerimaan : Rp 287.691.856.102,00
2. 2.Pengeluaran : Rp 15.704.000.000,00 Pembiayaan Neto : Rp 271.987.856.102,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp4.048.694.415,00) dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pendapatan setelah perubahan : Rp 2.473.803.009.514,00
2. 2.realisasi : Rp 2.469.754.315.099,00 Selisih lebih/(kurang) : (Rp 4.048.694.415,00)
b.selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah (Rp332.627.076.724,00) dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran belanja dan transfer setelah perubahan : Rp 2.745.790.865.616,00
2. 2.realisasi : Rp 2.413.163.788.892,00 Selisih lebih/(kurang) : (Rp 332.627.076.724,00)
c.selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp328.578.382.309,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.surplus (defisit) setelah perubahan : (Rp 271.987.856.102,00)
2. 2.realisasi : Rp 56.590.526.207,00 Selisih lebih/(kurang) : Rp 328.578.382.309,00
d.selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran penerimaan pembiayaan : Rp 287.691.856.102,00
2. 2.realisasi : Rp 287.691.856.102,00 Selisih lebih/(kurang) : Rp 0,00
e.selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pengeluaran pembiayaan : Rp 15.704.000.000,00
2. 2.realisasi : Rp 15.704.000.000,00 Selisih lebih/(kurang) : Rp 0,00
f.selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan perincian sebagai berikut:
1. 1.anggaran pembiayaan neto setelah perubahan : Rp 271.987.856.102,00
2. 2.realisasi : Rp 271.987.856.102,00 Selisih lebih/(kurang) : Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal : Rp 287.691.856.102,00
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan : Rp 287.691.856.102,00
c.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) : Rp 328.578.382.309,00
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya : Rp 0,00
e.Saldo Anggaran Lebih Akhir (e = a – b + c + d) : Rp 328.578.382.309,00

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Jumlah aset : Rp 3.597.390.329.880,28
b.Jumlah kewajiban : Rp 37.025.724.121,75
c.Jumlah ekuitas dana (c = a – b ) : Rp 3.560.364.605.758,53

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Pendapatan Operasional : Rp 2.186.959.840.145,94
b.Beban – Lo : Rp 2.026.394.270.434,49
c.Surplus/Defisit-Lo dari operasi (c = a – b) : Rp 160.565.569.711,45
d.Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional : (Rp 669.332.800,00)
e.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa (e = c + d) : Rp 159.896.236.911,45
f.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa : (Rp 3.357.360.000,00)
g.Surplus/Defisit-Lo (g = e +f) : Rp 156.538.876.911,45

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a.Saldo kas awal per 1 Januari 2021 : Rp 287.756.815.657,00
b.Koreksi Saldo Awal Kas : Rp 0,00
c.Saldo kas awal setelah koreksi : Rp 287. 756.815.657,00
d.Arus kas bersih dari aktivitas operasi : Rp 307.116.066.899,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas investasi : (Rp 266.229.540.692,00) f Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan : Rp 0,00
g.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris : Rp 49.257.833,00
h.Saldo kas akhir di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS : Rp 328.692.599.697,00
i.Investasi Jangka Pendek : Rp 0,00
j.Saldo kas akhir di BUD/Kas Daerah, Kas di BLUD dan Kas BOS Selain yang telah Diinvestasikan : Rp 0,00
k.Saldo Akhir kas di Bendahara Pengeluaran : Rp 0,00
l.Saldo Akhir kas di Bendahara Penerimaan : Rp 0,00
l.Saldo Akhir kas : Rp 328.692.599.697,00

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal : Rp 3.408.475.178.261,23
b.Surplus/Defisit-Lo : Rp 156.538.876.911,45
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar : : (Rp 4.649.449.414,15)
d.Ekuitas Akhir (d = a + b + c) : Rp 3.560.364.605.758,53

Pasal 9

(1)Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.
(2)Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan Perusahaan Daerah.

Pasal 10

Uraian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dengan perincian sebagai berikut:

a.Pernyataan Tanggung Jawab Bupati;
b.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
c.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
d.Lampiran III : Laporan Operasional;
e.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
f.Lampiran V : Neraca;
g.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
h.Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
i.Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
j.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…