DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi RPJMD, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan RPJMD, Penyusunan RKPD Tahun 2030, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Bupati adalah Bupati Magelang.
3.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Magelang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Magelang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
13.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
14.RPJPD Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
15.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
16.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
17.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
18.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
20.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
21.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah .
22.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
23.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
24.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil Pembangunan Daerah /Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
25.Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah /Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
26.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
27.Prioritas Pembangunan Daerah adalah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
28.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
29.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
30.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
31.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
32.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan, Program, atau Sasaran dalam bentuk keluaran(output) dan hasil (outcome).
33.Keluaran(output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil(outcome) dapat terwujud.
34.Hasil(outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
35.Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Pengendalian dan Evaluasi adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
36.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
37.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
38.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH 2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1.1.Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1. Aspek Geografi A. Posisi dan Peran Strategis Daerah Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 1.129,983 km2 . Secara geografis, Kabupaten Magelang terletak pada koordinat 7 0 199139937 0 4291699LS dan 110 0 01951993110 0 2695899BT, mencerminkan posisi strategisnya di wilayah tengah Pulau Jawa. Dalam konteks administratif, Kabupaten Magelang berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) serta beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati terpilih.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RTRW, RPJPD, dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, KLHS Daerah, dan RPJMD kabupaten/kota sekitar.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai:

a.landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
b.pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
c.pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD; dan
e.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran umum kondisi Daerah;
3. c.bab III berisi Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.bab IV berisi Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)Ketentuan mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 3.1. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 3.1.1. Visi Secara umum visi adalah gambaran keadaan yang akan dituju atau diciptakan di masa yang akan datang. Sementara itu, sesuai dengan ketentuan, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Magelang dan visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih maka visi pembangunan Kabupaten Magelang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 adalah:

Pasal 5

(1)Bupati melakukan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan.
(3)Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pengendalian dan Evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah ;
2. b.Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah ; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah .
(4)Tata cara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(3)dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 4.1. PROGRAM PERANGKAT DAERAH Dalam upaya mencapai visi misi pembangunan di Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan dalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan, perlu didukung dengan program Perangkat Daerah. Rencana program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2026 hingga tahun 2030, di mana program Perangkat Daerah tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah pada periode 2030-2034. Program Perangkat Daerah merupakan kumpulan seluruh program yang terdapat dalam Bab IV Renstra Perangkat Daerah termasuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung jawab Sekretariat Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah ;
2. b.hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Dalam hal RPJMD Tahun 2030-2034 belum tersusun, penyusunan RKPD Tahun 2030 berpedoman pada RPJPD pada tahapan 5 (lima) tahun kedua yaitu Tahun 2030-2034, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V

PENUTUP RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis bagi pembangunan Kabupaten Magelang, yang merupakan penjabaran visi, misi, serta program ungggulan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magelang periode tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025- 2029 juga merupakan penjabaran dari tahap pertama RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045. Dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Magelang berpedoman pada RPJPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2045, dan memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029 dan RPJM Nasional Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029 telah memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2029, serta kebijakan dan perencanaan sektoral lainnya yang berlaku.

Pasal 8

RKPD Tahun 2025, perubahan RKPD Tahun 2025 dan RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RKPD sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 20 Agustus 2025 BUPATI MAGELANG, ttd GRENGSENG PAMUJI Diundangkan di Kota Mungkid pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, ttd ADI WARYANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 8 ... NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH (8/154)Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ${ttd} RATNA YULIANTY, S.H., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan amanat dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan bertujuan untuk memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita Pembangunan Daerah sesuai dengan Visi dan Misi Bupati terpilih. Penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah , dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah . Dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem ini mencakup arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritas, sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam RPJPN kemudian dituangkan ke dalam RPJMN yang bertujuan memberikan gambaran tentang wujud masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya, RPJMN diterjemahkan menjadi rencana operasional tahunan yang konkret, spesifik dan terukur. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini memberikan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. RPJMD berfungsi sebagai pedoman dalam Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran, serta penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. RPJMD disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, termasuk periodesasi RPJMD mengikuti RPJMN dan RPJPD sehingga periodesasi RPJMD menjadi 2025- 2029. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Guna terwujud sinergitas dalam perencanaan pembangunan maka dalam dokumen RPJMD ini juga mengatur terkait RKPD Tahun 2030, yang berpedoman pada RPJPD, serta mengacu pada RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. Melalui RPJMD, Pemerintah Daerah memiliki arah yang jelas untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan. Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029, maka sistematika penyusunan RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2025-2029 disesuaikan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…