DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penambahan huruf f Pasal 2, penyisipan Pasal 38A, Pasal 39A, Pasal 40A, Pasal 41A, Pasal 42A dan Pasal 43A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa besaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
19.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
20.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2, setelah huruf e ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d.Retribusi Pelayanan Pasar;
e.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
f.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
1. 2.Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB, yaitu BAB VIIA dan disisipkan 6 (enam) Pasal, yakni Pasal 38A, Pasal 39A, Pasal 40A, Pasal 41A, Pasal 42A, dan Pasal 43A, sehingga keseluruhan BAB VIIA berbunyi sebagai berikut: BAB VIIA RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Pasal 38A

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas pelayanan cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39A

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pelayanan atas cetak peta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40A

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak peta.

Pasal 41A

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan atas jumlah peta yang dicetak.

Pasal 42A

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya modal

Pasal 43A

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta untuk petak blok Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap lembar peta. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang. Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 10 November 2014 BUPATI MAGELANG, ttd ZAENAL ARIFIN Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 9 Tanggal 10 November 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG ASISTEN EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, ttd AGUNG TRIJAYA PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. UMUM Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang semula pajak pemerintah pusat beralih menjadi pajak daerah kabupaten/kota. Terhitung mulai 1 Januari 2013 Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengelola Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah, dan salah satu dokumen yang diperlukan adalah peta blok yaitu peta yang menunjukkan lokasi dari objek pajak bumi dan bangunan yang ditandai dengan nomor objek pajak. Jumlah peta blok dalam satu desa/kelurahan sangat variatif sesuai dengan luas dan bentuk peta desa yang bersangkutan dan bersifat dinamis sehingga selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan/perkembangan objek pajak hal ini berkaitan dengan tata guna tanah/bumi. Perubahan objek pajak yang dapat mengubah peta blok adalah apabila terjadi pemecahan/penggabungan/penghapusan objek pajak. Keberadaan peta blok sangat diperlukan oleh Desa/Kelurahan dalam rangka mengetahui posisi dan lokasi dari setiap objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kepada orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan cetak peta dikenakan biaya pengganti biaya cetak peta. Retribusi penggantian biaya cetak peta masuk pada kelompok Retribusi Jasa umum belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 6

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 38A

Pasal 39A

Pasal 40A

Pasal 41A

Pasal 42A

Pasal 43A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 38A

Pasal 39A

Pasal 40A

Pasal 41A

Pasal 42A

Pasal 43A

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2012