DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Oktober 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Jenis Penyakit Menular Bab III Penanggulangan Penyakit Menular Bab IV Pemberdayaan Masyarakat Bab V Koordinasi dan Jejaring Kerja Bab VI Sumber Daya dan Teknologi Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Penelitian dan Pengembangan Bab IX Pemantauan dan Evaluasi Bab X Pencatatan dan Pelaporan Bab XI Larangan Bab XII Pendanaan Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan Bab XIV Penyidikan Bab XV Ketentuan Pidana Bab XVI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi serta menimbulkan dampak sosial ekonomi maupun penurunan produktivitas sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien;
c.bahwa upaya untuk mengatasi penyakit menular perlu dilakukan pengaturan sehingga dapat dijadikan landasan hukum yang kuat untuk mendorong upaya penanggulangan penyakit menular yang dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit Menular; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); SALINAN SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DINKES KABAG KESRA KABAG HUKUM
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Magelang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
6.Penanggulangan Penyakit Menular adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/Wabah. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DINKES KABAG KESRA KABAG HUKUM
7.Wabah Penyakit Menular yang selanjutnya disebut Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu Penyakit Menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan Daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
8.Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu Daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya Wabah.
9.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10.Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha.
13.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan sesuai kewenangan Daerah.
14.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.

Pasal 2

Penanggulangan Penyakit Menular diselenggarakan berdasarkan asas:

a.perikemanusiaan;
b.keseimbangan;
c.manfaat;
d.perlindungan;
e.penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
f.keadilan;
g.kebersamaan;
h.gender dan non diskriminatif;
i.norma-norma agama;
j.kelestarian lingkungan hidup;
k.ilmu pengetahuan dan teknologi;
l.kearifan lokal; dan
m.pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 3

Tujuan Penanggulangan Penyakit Menular untuk:

a.mencegah dan menghentikan penyebaran Penyakit Menular untuk melindungi Masyarakat dari penularan penyakit;
b.menurunkan angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat Penyakit Menular; SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DINKES KABAG KESRA KABAG HUKUM
c.mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat Penyakit Menular pada individu, keluarga dan Masyarakat;
d.memastikan Masyarakat mendapatkan pelayanan melalui pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular yang efektif, efisien, dan berkesinambungan; dan
e.membentuk perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan penyakit.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jenis Penyakit Menular;
b.Penanggulangan Penyakit Menular;
c.pemberdayaan Masyarakat;
d.koordinasi dan jejaring kerja;
e.sumber daya dan teknologi;
f.peran serta Masyarakat;
g.penelitian dan pengembangan;
h.pemantauan dan evaluasi;
i.pencatatan dan pelaporan;
j.larangan;
k.pendanaan; dan
l.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PENYAKIT MENULAR

Pasal 5

(1)Penyakit Menular terdiri atas:
1. a.Penyakit Menular langsung; dan
2. b.penyakit tular vektor dan binatang pembawa penyakit.
(2)Penyakit Men
(3)ular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.difteri;
2. b.pertusis;
3. c.tetanus;
4. d.polio;
5. e.campak;
6. f.typhoid;
7. g.kolera:
8. h.rubella;
9. i.yellow fever;
10. j.influensa;
11. k.meningitis;
12. l.tuberkulosis;
13. m.hepatitis;
14. n.penyakit akibat pneumokokus;
15. o.penyakit akibat rotavirus;
16. p.penyakit akibat human papiloma virus (HPV);
17. q.penyakit virus ebola;
18. r.corona virus disease 2019 (COVID-19);
19. s.mers-cov;
20. t.infeksi saluran pencernaan;
21. u.infeksi menular seksual;
22. v.infeksi human immunodeficiency virus (HIV);
23. w.infeksi saluran pernafasan; SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DINKES KABAG KESRA KABAG HUKUM
24. x.kusta;
25. y.sars;
26. z.frambusia; dan aa. scabies.
(4)Penyakit tular vektor dari binatang pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.malaria;
2. b.arbovirosis (demam berdarah dengue/DBD, chikungunya, japanese encepalitis (JE);
3. c.filaria dan kecacingan;
4. d.zoonosis (avian influenza, rabies, pes, antraks, leptospirosis, brucellosis);
5. e.toxoplasma; dan
6. f.west nile.
(5)Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf r dan ayat (3) huruf b berupa demam berdarah dengue dapat dicegah dengan imunisasi.
(6)Jenis penyakit selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Penyakit Menular yang baru sepanjang telah ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan dan mengumumkan jenis serta persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB dengan menyebutkan wilayah yang dapat menjadi sumber penularan.
(2)Jenis dan persebaran Penyakit Menular yang menjadi KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR

Pasal 7

Pemerintah Daerah menetapkan upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagai prioritas Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a.penyakit endemis lokal;
b.Penyakit Menular berpotensi Wabah;
c.fatalitas yang ditimbulkan tinggi/angka kematian tinggi;
d.menjadi sasaran reduksi, eliminasi, dan eradikasi global; dan/atau
e.memiliki dampak sosial, ekonomi, politik, dan ketahanan yang luas.

Pasal 8

(1)Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan upaya:
1. a.pencegahan;
2. b.pengendalian; dan
3. c.pemberantasan.
(2)Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud ayat (1) diselenggarakan bersamaan dengan upaya Mitigasi Bencana.
(3)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan Masyarakat. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DINKES KABAG KESRA KABAG HUKUM

Pasal 9

(1)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
1. a.memutus mata rantai penularan;
2. b.perlindungan spesifik;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.perbaikan gizi Masyarakat;
5. e.upaya pencegahan Bencana; dan
6. f.upaya lain sesuai dengan ancaman Penyakit Menular.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara bersama antara Masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.
(3)Pencegahan Penyakit Menular yang bersumber dari binatang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit.
(4)Upaya pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan.
(5)Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilakukan untuk meniadakan sumber atau agen penularan, baik secara fisik, kimiawi dan biologi.
(6)Upaya Mitigasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya Bencana di bidang kesehatan.

Pasal 10

(1)Upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya kesehatan yang terdiri atas:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.surveilans kesehatan;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan kasus;
5. e.penanganan kasus;
6. f.pemberian kekebalan (imunisasi);
7. g.pemberian obat pencegahan secara massal; dan
8. h.kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi Wabah, terhadap kelompok Masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
1. a.penemuan penderita di fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.penyelidikan epidemiologi;
3. c.pengobatan massal;
4. d.pemberian kekebalan massal; dan
5. e.intensifikasi pengendalian faktor risiko.
(3)Upaya Mitigasi Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama Masyarakat melalui upaya:
1. a.pengenalan dan pemantauan risiko Bencana;
2. b.perencanaan partisipatif penanggulangan Bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar Bencana;
4. d.peningkatan komitmen terhadap pelaku;
5. e.penanggulangan Bencana; dan
6. f.penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan Bencana. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KEPALA DINKES KABAG KESRA KABAG HUKUM
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…