DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 01 Tahun 2016

Nomor: 01
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Fungsi; Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Umum; Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C Khusus; Peranan Pemerintah Daerah; Kurikulum Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4301);
3.Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksana Undang – Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5.Kejar Paket adalah pendidikan masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah untuk warga belajar yang belajarnya meliputi Kejar Paket A setara SD/MI, Kejar Paket B setara SMP/MTs, Kejar Paket C setara SMA/MA.

BAB II

Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Kejar paket A, paket B dan paket C di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Kejar paket A, paket B dan paket C di Daerah bertujuan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia melalui penataan Sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta Kejar Paket untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berkarakter, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Prinsip

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C meliputi :

a.kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta;
b.kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multimakna;
c.kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
d.kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
e.kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
f.kejar Paket A, Paket B dan Paket C diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya Kejar Paket A, Paket B dan Paket C. Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.semua warga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran; dan
b.penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C melibatkan pemerintah dan masyarakat.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C UMUM

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan meliputi :

a.kejar Paket A Kesetaraan Sekolah Dasar;
b.kejar Paket B Kesetaraan Sekolah Menengah Pertama; dan
c.kejar Paket C Kesetaraan Sekolah Menengah Atas.

BAB IV

PENYELENGGARAAN KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C KHUSUS

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C khusus yang dilakukan pada :
1. a.masyarakat di daerah terpencil dan atau terbelakang;
2. b.masyarakat yang mengalami bencana alam;
3. c.masyarakat yang mengalami bencana sosial;atau
4. d.masyarakat tidak mampu dari segi ekonomi.
(2)Penyelenggaraan Kejar Paket khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
1. a.menyediakan sarana dan prasarana;
2. b.memberikan bantuan biaya operasional Penyelenggaraan Kejar Paket khusus; dan
3. c.menyediakan tenaga Tutor paket Khusus.

BAB V

PERANAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan membantu penyelenggarakan Kejar Paket A, Paket B dan Paket C melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pasal 9

Bantuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyelenggaraan Kejar Paket A, Paket B, dan Paket C dilakukan dengan cara :

a.bantuan pembangunan sarana dan prasarana; dan
b.bantuan warga miskin.

BAB VI

KURIKULUM KEJAR PAKET A, PAKET B DAN PAKET C

Pasal 10

(1)Setiap kelompok belajar kejar paket A, paket B dan paket C di daerah, wajib menyusun kurikulum sesuai standar nasional pendidikan, dengan prinsip sebagai berikut :
1. a.berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan warga belajar dan lingkungannya.
2. b.beragam dan terpadu;
3. c.tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
4. d.relevan dengan kebutuhsan kehidupan dalam masyarakat, pemerintah baik pusat maupun daerah.
(2)Dalam menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan asistensi, bimbingan dan menyediakan tenaga ahli yang dituang kedalam suatu design atau rencana strategi dan atau roadmap.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…