DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum; Fungsi; Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini; Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pendidikan anak usia dini berpengaruh dalam menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di Kabupaten Mahakam Ulu;
c.bahwa untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan dalam lampiran Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 2 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupatisebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5.Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB II

Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Daerah bertujuan untuk menyiapkan sumber Daya Manusia melalui penataan sarana dan prasarana, manajemen dan mutu layanan pendidikan agar berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi Warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4

Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan meliputi :

a.Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan peserta didik;
b.Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistimatis dengan sistem terbuka dan multimakna;
c.Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
d.Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
e.Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
f.Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga Masyarakat;
g.Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usai Dini. Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan pendidikan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi :

a.Penyelenggaraan pendidikan pemerintah dan masyarakat;
b.Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Bertaraf Internasional, dan Pendidikan berbasis keunggulan lokal;
c.Wajib belajar dari dalam kandungan sampai usia 6 tahun;
d.Pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat, daerah dan provinsi;
e.Peran serta masyarakat ;
f.Sistem informasi pendidikan;
g.Kerjasama dan Kemitraan;
h.Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pendidikan meliputi :
1. a.pendidikan formal (TK/RA);
2. b.pendidikan nonformal (KB/PG); dan
3. c.pendidikan Informal (TPA). 4
(2)Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakin sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) Tahun. Kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas sebagai berikut :
1. a.non diskriminasi;
2. b.kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.hak untuk hidup, dan perkembangan, dan
4. d.penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan formal meliputi :

a.Pendidikan anak usia dini;
b.Pendidikan dasar;
c.Pendidikan menengah;
d.Pendidikan tinggi;
e.Pendidikan khusus;
f.Pendidikan layanan khusus ;
g.Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal; dan
h.Pendidikan keagamaan.

Pasal 8

Pendidikan Nonformal dan Informal (PKPNFI)

(1)Pendidikan Nonformal : Jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran,yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.
(2)Pendidikan Informal : Jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. 5

Pasal 9

(1)Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini untuk meningkatkan angka partisipasi kasus PAUD di daerah sampai tuntas untuk mencapai 1 desa 1 PAUD, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten.
(2)Pemerintah daerah membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk PENDAS dan NonPENDAS (UT).

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus danpendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dan huruf f.
(2)Pemerintah daerah membantu dan atau dapat menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…