DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02 Tahun 2021

Nomor: 02
Tahun: 2021
Ditetapkan: 26 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; RPJMD Tahun 2021-2026 (disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.); Pengendalian dan Evaluasi (Bupati melalui Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD 2021-2026.); Perubahan RPJMD (hanya dapat dilakukan apabila : 1. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terjadinya perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan pemekaran Daerah, dan perubahan kebijakan nasional.); Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dagrah tentang Rencana Pembangunan Jangka Meneng 2026: Pasal 18 ayat (6) Republik Indonesia Tahun 19 Undang-Undang Nomor 2 Pembentukan Kabupaten M Kalimantan Timur (Lemb Indonesia Tahun 2013 Nomo Negara Republik Indonesia N Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lem Indonesia Tahun 2014 I Lembaran Negara Republik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nom Cipta Kerja (Lembaran Nej Tahun 2020 Nomor 245, Tar Republik Indonesia Nomor 65 Peraturan Pemerintah Nomo Daerah Tahun 2021- Undan Undang Dasar Negara 9, Tahun 2013 tentang hakam Ulu di Provinsi ran Negara Republik 17, Tambahan Lembaran or 5395), Tahun 2014 tentang Ibaran Negara Republik Yomor 244, Tambahan Indonesia Nomor 5587) beberapa kali terakhir br 11 Tahun 2020 tentang para Republik Indonesia nbahan Lembaran Negara 73), r 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyugunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renca (Lembaran Negara Republik Nomor 21, Tambahan Leni Indonesia Nomor 4817), ha Pembangunan Daerah Indonesia Tahun 2008 hbaran Negara Republik 3. 4. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengi 1. 2. 10. 11. 12. 13. 14. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU Dengan Persetujuan Bersama dan PATEN MAHAKAM ULU BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH PEMBANGUNAN JANGKA MEN 2021 -—2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebag pemerintahan daerah yang memimpin pemerintahan yang menjadi kewenangan da Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. Perangkat Daerah yang selanjutnya disir pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan TENTANG RENCANA ENGAH DAERAH TAHUN an: ai unsur penyelanggara pelaksanaan urusan kerah otonomi Kabupaten ikat PD adalah unsur Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yarig selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daera tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang sel PD adalah dokumen perencanaan PD di Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selar adalah dokumen perencanaan PD untuk perd Pembangunan Daerah adalah usaha y pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dan pemerataan pendapatan masyarakat, ke berusaha, meningkatkan akses dan kuali daya saing Daerah sesuai dengan urusan pe kewenangannya. Visi adalah rumusan umum mengenai keadd akhir periode perencanaan Pembangunan Da Misi adalah rumusan umum mengenai U dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dalam waktu 5 (lima) tahunan. h untuk periode 1 (satu) anjutnya disebut Renstra lingkungan Pemerintah jutnya disebut Renja PD ncanaan 1 (satu) tahun. ang sistematik untuk empatan kerja, lapangan Ss pelayanan publik dan merintahanyang menjadi temp untuk peningkatan jan yang diinginkan pada erah. Ipaya-upaya yang akan dicapai atau dihasilkan Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas 3. 4. 5. 5 6. 7. 5 8. 9. Ss Pembangunan Daerah/PD untuk mencapai Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka untuk menyelesaikan permasalahan pemban saran. ikir atau kerangka kerja nan dan 15. 16. 17. 18.

(1)
(2)
(3)RPJMD Tahun 2021-2026 bertujuan untuk: memberikan panduan bagi penyelanggara jangka menengah, mewujudkan perencanaan Pembangunan D terpadu dengan perencanaan pembangunan a. b. PON mengantisipasi isu strategis Daerah/PD bertahap sebagai penjabaran Strategi. jang dilaksanakan secara Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumberdana pembangunan, optimalisasipenggunaan peningkatan kualitas belanja yang digunakan dalam sumber dana dan dalam membiayai penyelenggaraanpemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi danmisi Bupati serta target pembangunan Program adalah penjabaran kebijakan PD d berisi satu atau lebih kegiatan dengan me yang disediakan untuk mencapai hasil yar tugas dan fungsi. Sasaran adalah rumusan kondisi yang me tujuan, berupa hasil Pembangunan Daeral pencapaian hasil (outcome) Program PD. Badan Perencanaan Pembangunan, Peneli Bappelitbangda adalah PD yang me mengoordinasikan penyusunan, penge pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah. Daerah Kabupaten Mahakam Ulu nek asional. lalam bentuk upaya yang nggunakan sumber daya ig terukur sesuai dengan nggambarkan tercapainya y/PD yang diperoleh dari tian dan Pengembangan selanjutnya disebut

Pasal 2

RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan berdasarkan asas: manfaat, berkeadilan, keterpautan, tata kelola pemerintah yang baik, berkelanjutan: berwawasan lingkungan, efektif dan efisien, dan

i.kemandirian. RPJMD Tahun 2021-2026 disusun secd terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap te Dalam rangka mendukung pembangunank lingkungan hidup strategis telah diintegrita RPJMD Tahun 2021-2026.

Pasal 3

keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, sanakan tugas dan idalian, dan evaluasi ira sistematis, terarah, rhadap perubahan. berkelanjutan, kajian an dalam penyusunan Pembangunan Daerah a. b. d. e. f kabupaten/kota yang berbatasan, dan . sebagai pedoman dalam: penyusunan Renstra PD, penyusunan RKPD, penyusunan Renja PD, dan dengan tahun 2026. perah yang sinergi dan nasional, provinsi, dan laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2021 sampai

BAB II

RPJMD TAHUN 2021-2012

Pasal 4

RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan penjz Program Bupati. RPJMD sebagaimana dimaksud pada ay Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pem keuangan Daerah, serta Program PD dar dengan Kerangka Pendanaan yang bersifs waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan | pembangunan jangka panjang Daerah, rer dan rencana pembangunan jangka menenga

Pasal 5

RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sis BAB I : PENDAHULUAN, BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAEI BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU ST BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASI BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJA PEMBANGUNAN DAERAH, BAB VII : KERANGKA '” PENDANAAN PROGRAM PD, BAB VIII : KINERJA PENYELENGGAN DAERAH, DAN BAB IX : PENUTUP. Uraian sistematika RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVAL

Pasal 6

Bupati melalui Bappelitbangda melakukan j terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2 Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, N pembangunan jangka menengah Daerah mewujudkan Visi Pembangunan Daerah. 26 tbaran dari Visi, Misi, dan jat (1) memuat Tujuan, Ibangunan Daerah, dan lintas PD yang disertai it indikatif untuk jangka berpedoman pada rencana hcana tata ruang wilayah Ih nasional. tematika sebagai berikut: DAERAH, RAH: RATEGIS DAERAH: ARAN: AKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN RAAN PEMERINTAHAN Himaksud pada ayat (1) bagian tidak terpisahkan UASI pengendalian dan evaluasi ?026. dimaksud pada ayat (1) Misi, Tujuan, dan Sasaran hn dapat dicapai untuk Tata cara Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan a Iksanakan sesuai dengan pabila: 5

a.hasil pengendalian dan evaluasi mer perumusan, tidak sesuai dengan t penyusunan rencana Pembangunan Da dalam ketentuan peraturan perundang-u hasil pengendalian dan evaluasi menui yang dirumuskan, tidak sesuai deng perundang- undangan, dan terjadinya perubahan yang mendasar terjadinya: bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi: konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan perubahan kebijakan nasional.

(2)
(3)dengan Peraturan Daerah. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksu pedoman RKPD dan Perubahan Renstra PD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUF

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintakan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lem Mahakam Ulu. Ditetal Pada t BUP BONIF Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 26 Agustus 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM | ttd STEPHANUS MADANG LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM UI NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (64.11/11!/22/1 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum NIP. 19820402 201001 1 016 unjukkan bahwa proses ahapan dan tata cara terah sebagaimana diatur Indangan, hjukkan bahwa substansi an ketentuan peraturan , mencakup antara lain Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur d pada ayat (1) menjadi p diundangkan. pengundangan Peraturan baran Daerah Kabupaten pkan di Ujoh Bilang anggal 26 Agustus 2021 ATI MAHAKAM ULU, ttd ASIUS BELAWAN GEH JLU, LU TAHUN 2021 NOMOR 02 PATEN MAHAKAM ULU, /2021) b. 3. 4. 5. 6. 7. (Cm I. UMUM II. PASAL DEMI PASAL PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021 - 2026 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah terpilih. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Mahakam Ulu yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 telah menghasilkan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2021-2026, Dokumen RPJMD menjabarkan permasalahan pembangunan, isu strategis, visi, misi yang selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program-program pembangunan daerah. Pe & Proses penyusunan dokumen RPJMD mengikuti tata cara penyusunan sebagaimana tertuang dalam Bagian Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi:

1.Persiapan Penyusunan,
2.Penyusunan Rancangan Awal,
3.Pelaksanaan Forum Konsultansi Publik, 4 . Penyusuanan Rancangan, . Pelaksanaan Musrenbang,
6.Perumusan Rancangan Akhir, dan
7.Penetapan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 202 1- 2026 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021- 2026, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada setiap tahun anggaran. Selain itu, dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. 5

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…