DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 04 Tahun 2017

Nomor: 04
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Bentuk dan Besaran Penyertaan Modal; Pengelolaan; Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 1

2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkal dengan Peraturan Daerah.
7.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha daiam menyertakan Modal Daerah pada suatu Badan Usaha Milik Daerah sesui ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut PT. BPD Kaltim dan Kaltara adalah yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk:
1. a.memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya;
2. b.memperkuat struktur permodalan PT. BPD KaltimdanKaltara dan meningkatkan kapasitas usaha guna memperoieh manfaat ekonomi, serta mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
3. c.meningkatkan kemampuan permodalan perusahaan.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
1. a.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah;
2. b.memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah;dan
3. c.menunjang pembangunan daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Daerah pada Pf. BPD KaltimdanKaltara.

Pasal 4

BAB III PENGELOLAAN

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sepenuhnya dikelola oleh PT. BPD lkltimdanKaitara. (21 Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksudpada ayat (l) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

(l) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan pada Pl. BPD KaltimdanKaltara. (21 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektorat Daerah.

(3)Dalam rangka pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2]r, Inspektorat Daerah bertanggunglawab kepada Bupati dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu jika diperlukan. I
(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPD KaltimdanKaltara berbentuk uang yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2017. l2l Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 5.000.000.OOO,- (Lima Miliar Rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara sekaligus. No

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 Desember 2017 BUPATI ULU g' BOTIFASIUS BELAWAI{ GEH Diundangkan di t.ljoh Bilang pada tanggal 28 Desember 2017 SEKREf,ARIS DA"ERAH I(ABT'PATEI{ MAHAXAU ['LU, AVUN LEMBARAN DAERAH KAI}UPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2OI7 NOMOR 04 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVTNST KALTMANTAN TrMUR | 4 / r2r /2017 | Nnt Jibrt'n 1 Dr8. Y .luar J€mu WalilEup€t 2 0r3 Yotla16€ AYun, M.Si Sekd6 -+' 3 E. Tok Hcn YotEn6s, S.Pd Asisten ll ,tr Plt Kab€g Hukum 4 Y@p SangiarE, SH Ka$bb6g Kumdary E 5 PENJEI,ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA I. I.JMI.IM PT. Bank Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang perbankan yang membutuhkan ketersedian modal berupa uang yang cukup untuk menunjang pelayanan pemenuhan modal tragi masyarakat. Oleh karena itu, penyertaaan modal dipandang sangat penting, selain bagi penguatan perusahaan daerah, upaya tersebut juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tentu akan berimplikasi pada meningkatnya pertumbuhan perekonomian daerah. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu melakukan usaha penyertaan modal dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana, sehingga dapat beroperasi secara efisien, kompetitif dan menghasilkan keuntungan. penyertaan modal daerah pada PT. BPD KaltimdanKaltara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD dan benar-benar dapat berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan Daerah. Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyerLaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan, maka penl,ertaan modal Pemerinta.h Daerah pada BPD KaltimdanKaltara harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal l Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas 6

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…