Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kebijakan Dan Strategi, Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman: Mengingat : I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan -. PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: . 2 Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu: Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengaraan Pemerintahan Daerah yangmemimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu, Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yangkegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya, Badan Hukum adalah Badan Hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yangbersifat umum dari wilayah Daerah, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional,Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, 3 4 5 & 7 Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan & memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni:
BAB II
Rencana Kawasan Permukiman Daerah wajib menyesuaikan RTRW Daerah termasuk mempertimbangkan kecenderungan pertambahan penduduk, potensi penggunaan dan pengembangan wilayah, serta daya dukung lingkungan.
Arahan pengembangan kawasan Permukiman meliputi: a. hubungan antar kawasan fungsional sebagai bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung:
Pengembangan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengikat Badan Hukum dan perorangan yang memiliki kegiatan usaha di bidang perumahan.
(l) Rencana Pembangunan Perumahan didasarkan pada ketersediaan fungsi Kawasan yang akan digunakan.
Pengendalian pada tahap dipertahankan fungsi Kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dilakukan dengan :
Setiap orang atau Badan Hukum dilarang melakukan tindakan yang menyebabkan area perumahan berubah menjadi area peruntukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang — undangan.
BAB III
Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengatur penyediaan lahan untuk perumahan dan permukiman MBR, rumah tangga miskin, korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi akibat program pembangunan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah.
Membuka PDF…
Peraturan yang disebut di Menimbang dan Mengingat.
Undang-Undang