DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2017

Nomor: 05
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Pendirian; Nama, Lambang, Tempat Kedudukan, dan Lapangan Usaha; Modal; Organ PDAM dan Kepegawaian; Tahun Buku; RKAP; Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala Kegiatan Perusahaan dan Laporan Perhitungan Tahunan; Penetapan dan Penggunaan Laba; Pengawasan dan Pemeriksaan; Pembubaran; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat;
b.bahwa pengelolaan sumber daya air khususnya air minum di wilayah Kabupaten Mahakan Ulu perlu dikelola dan ditangani secara terkoordinasi dan profesional untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Air Minum, pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Mengingat Kalimantan Timur (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor 17, Tambahan kmbaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5395);
3.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAMULU MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM. PENDiRIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemeriatahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
2. 3.Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
4. 5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 2
5. 6.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
6. 7.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
7. 8.Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
8. 9.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Ihbupaten Mahakam Ulu.
9. 10.Rencana Kerja dan Anggaran Peru sahaan yang selanjutnya disingkat RI(AP adalah pedoman dan alat kendali mana,jemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PDAM.

Pasal 2

(l) Pendirian PDAM bertujuan untuk:

a.memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih bagi masyarakat;
b.mendorong pertumbuhan perekonomian daerah; dan
c.meningkatkan sumber pendapatan asli daerah.

(2)Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PDAM berpedoman pada dasar ekonomi perusahaan yang sehat, dinamis, efisien dan efektif.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PDAM Kabupaten Mahakam Ulu.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum yang berhak melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

NAMA, LAMBANG, TEMPAT KEDUDUKAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

Ketentuan mengenai nama dan lambang PDAM diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Kedudukan dan Kantor pusat PDAM akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati/Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)PDAM bergerak dalam pengelolaan dan pendistribusian air bersih dan air minum yang memenuhi syarat kesehatan kepada masyarakat serta jenis usaha lain yang berkaitan dengan pengelolaan air.
(2)Pengembangan jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
(3)Dalam menjalankan usahanya, PDAM dapat melakukan hubungan kerja sama dengan pihak 1ain.
(4)Keda sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dapat dilakukansetelah mendapat persetujuan dari Bupati dengan pertimbangan Dewal Pengawas.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PDAM akan diatur iebih lanjut dengan Peraturan Bupati/ Surat Keputusan Bupati.

BAB V

ORGAN PDAM DAN KEPEGAWAIAN Bagran Kesatu

Pasal 8

(1)PDAM dibentuk dan didukung dengan organ dan kepegawaian.
(2)Organ PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.Bupati selaku pemilik modal;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Direksi. 4

Pasal 9

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Pemerintah Daerah, profesional, dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengangkatan Dewan Pengawas , diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a.batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
b.menguasai manajemen PDAM;
c.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
d.tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati atau dengan Direksi sampai der4iat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…