DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2018

Nomor: 05
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Subjek; Objek Pengelolaan dan Pengendalian; Penetapan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Sumber Limbah B3 berasal dari rumah tangga dan kagiatan usaha; Jenis Limbah B3 menurut sumbernya adalah limbah B3 dari sumber tidak spesifik, dari sumber spesifik, dan dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi; Karakteristik Limbah B3 adalah mudah meledak, mudah terbakan, bersifat reaktif, beracun,meyebabkan infeksi, bersifat korosif, bersifat karsinogenik; Apabila setelah melalui pengujian limbah memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3; Wewenang Pemerintah Daerah, PEMDA berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah B3 yang meliputi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3, Pengawasan dan Pembinaan Limbah B3, dan Pengawasan sistem tanggap darurat penanggulangan kecelakaan, pemulihan pencemaran pengelolaan limbah B3. Wewenang dan tanggung jawab atas administrasi perizinan diatas dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup sedangkan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup; Pengelolaan; Pengendalian; Penanggulangan dan Pemulihan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Sanksi; Penanggulangan Keadaan Darurat; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang2 Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059): 3. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang4. Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285):
6.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Mcnctapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. a. b. d. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan vang mengandung B3. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, pengemasan dan lain-lain. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah Limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Pemanfaatan Limbah B3 sebagai kegiatan utama adalah kegiatan usaha yang mempergunakan limbah B3 sebagai bahan material utama dalam proses kegiatan yang menghasilkan suatu produk. Penghasil limbah B3 adalah orang yang usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3. Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3. Radan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akte notaris pendirian badan usaha tertera bidang atau subbidang pengelolaan limbah B3. Dokumen Limbah B3 adalah dokumen resmi kegiatan Pengelolaan Limbah B3 yang ditandatangani oleh Penghasil Limbah B3 dan Pengelola Limbah B3 yang telah memiliki Izin. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan penanganan lahan terkontaminasi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemantauan. Lahan terkontaminasi adalah lahan yang terkena limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang dibcri tugas wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang-undangan. f g h 1 m. n. s. t. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemar. Sistem Tanggap Darurat adalah sistem pengendalian keadaan darurat yang meliputi pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanggulangan kecelakaan serta pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat kejadian kecelakaan pengelolaan limhah B3. v.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dilakukan berdasarkan asas: Kelestarian dan keberlanjutan, Manfaat: Kearifan lokal, Keadilan: dan Kehati-hatian. 2. 3. 4. 5.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: a. b.

(1)
(2)
(1)
(2)Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia: Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup: Mencapai keserasian, keselarasan: Keseimbangan lingkungan hidup: dan Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan. c. e. £

BAB II

SUBJEK, OBJEK PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Subjek pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah orang atau badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan dan/atau melakukan kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Objek pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan dari suatu kegiatan usaha yang meliputi reduksi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

BAB III

PENETAPAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

Pasal 5

Sumber Limbah B3 berasal dari:

a.rumah tangga, dan b. kegiatan usaha. Jenis Limbah B3 menurut sumbernya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah:

(3)
(4)
(4)(S)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. a.Limbah B3 dari sumber tidak spesifik, Limbah B3 dari sumber spesifik: dan
2. c.Limbah B3 dari bahan kimia kadaluawarsa, tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Perincian dari masing-masing jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana diatur dalam Peraturan perundang-undangan. Karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: Mudah meledak, Mudah terbakar: Bersifat reaktif: Beracun: Menyebabkan infeksi: Bersifat korosif: dan
3. g.Bersifat karsinogenik. Karakteristik limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila setelah melalui pengujian memiliki salah satu atau lebih reaksi maka digolongkan ke dalam limbah B3. Penentuan jenis-jenis limbah B3 dan penanganan sebagaimana karakteristiknya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Pm? AP .p

BAB IV

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian limbah B3 peraturan perundang-undangan. Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3: Izin Lokasi Pengelolaan Limbah B3: Pengawasan dan Pembinaan Limbah B3: dan Pengawasan sistem tanggap darurat penanggulangan kecelakaan, pemulihan pencemaran pengelolaan limbah B3. app

Pasal 7

Wewenang dan tanggungjawab administrasi perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah bidang Perizinan. Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dan huruf d, secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah Bidang Lingkungan Hidup.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 8

Setiap orang wajib melakukan pemilahan sampah rumah tangga yang diidentifikasikan sebagai Limbah B3. b.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah wajib membantu melakukan pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 yang berasal dari rumah tangga.
(2)Ketentuan mengenai pengindentifikasian dan pengelolaan Limbah B3 rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha swasta dalam melakukan pengelolaan Limbah B3 yang bcrasal dari rumah tangga.

Pasal 11

(l) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengelolaan Limbah B3 dari rumah tangga.

(2)Fasilitasi pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan tempat penyimpanan sementara Limbah B3,
1. b.penyediaan tempat pengolahan Limbah B3: dan/atau €. penyediaan alat angkut Limbah B3.
(3)Fasilitas sebagaimana daimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diberikan berdasarkan permohonan yang disampaikan kepada dinas teknis bidang lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…