DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 05 Tahun 2020

Nomor: 05
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Dan Pelaksanaan, Kerjasama, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, perekonomian rakyat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
c.bahwa upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan landasan hukum dalam pelaksanaannya,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, Mengingat 1 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945: 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395):

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 10. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom KabupatenMahakam Ulu. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat (GBS)/ adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender. Analisis Gender adalah proses analisis data Gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki- laki dan perempuan. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di Daerah. Rencana Aksi Daerah PUG yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah strategi yang akan memberikan arah kepada setiap stakeholeder yang berupa tahapan program dan kegiatan dalam melaksanakan PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender di daerah yang diselenggarakan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung yang selanjutnya disebut RPJM Kampung adalah rencana kegiatan pembangunan kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan RKPD.
(2)Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.
(3)Pemerintah Kampung wajib menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif Gender yang dituangkan dalam RPJM Kampung.
(4)Pelaksanaan mengenai PUG dalam perencanaan pembangunan ditetapkan dalam program dan kegiatan PD, Kecamatan dan Kampung.
(5)PUG dalam perencanaan pembangunan mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, dimulai dari musyawarah pembangunan Kampung sampai dengan rapat koordinasi pembangunan Daerah.
(6)Lembaga non pemerintah dan Masyarakat dapat terlibat. dan melakukan perencanaan pembangunan Gender baik secara terintegrasi dengan perencanaan Daerah maupun secara mandiri dengan tujuan yang sama dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta menjunjung nilai kearifan local.

Pasal 3

(1)Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.
(2)Analisis Gender terhadap RKPD dilakukan oleh masing-masing PD yang bersangkutan.
(3)Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, dan Renstra PD, RKPD dan RKA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 4

(1)Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2)Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKAPD/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PD. 4

Pasal 5

(1)PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra PD dan RKA PD yang responsif Gender.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai RKPD yang responsif Gender diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan PUG.

Pasal 7

(1)Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh PD Kabupaten dibentuk Pokja PUG.
(2)Anggota Pokja PUG merupakan seluruh Kepala PD.
(3)Bupati menetapkan Kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.
(4)Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sebagai berikut :
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD,
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Petinggi,
3. c.menyusun program kerja PUG setiap tahun, mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender, menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati, merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati, menyusun profil Gender Kabupaten, melakukan pemantauan pelaksanaan PUG ddi masing- masing instansi,
4. j.menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah,
5. k.menyusun RAD PUG, dan Il. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di setiap PD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. » ha M9 d.

Pasal 9

(1)Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j beranggotakan aparatur yang memiliki kemampuan teknis pelaksanaan PUG di Daerah dan yang memahami analisa anggaran yang responsif Gender.
(2)RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf k memuat:
1. a.PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah,
2. b.PUG dalam siklus pembangunan di Daerah, C. penguatan kelembagaan PUG di Daerah, dan
3. d.penguatan peran serta Masyarakat di Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
(2)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh pimpinan PD.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf 1 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…