DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2017

Nomor: 06
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Kewenangan Pemerintah Daerah; Perencanaan; Penetapan; Pengembangan; Pembinaan; Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Alih Fungsi Lahan; Kerja Sama dan Kemitraan; Pengawasan; Pembiayaan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan terwujudnya ketahanan pangan yang mandiri maka ketersediaan pangan untuk saat ini dan generasi yang akan datang dapat terpenuhi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat Pasal l8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4l Tahun 2OO9 tentang Perlindungan t ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395); 1. 2. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang Pemerintahan Daerah ([embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAISLAN RAITYAT DAERAII KABT'PATEI{ MAIIAXAM T'LU dan BUPATI MAIIAXAM ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pela-ksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu.
4.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah Perangkat Daerah yang membidangi uru san pertanian.
5.t^ahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan ftsik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologl yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
6.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
7.la]ran Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang diteta.pkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
8.l^ahan Marginal adalah lahan yang miskin hara dan air yang tidak mencukupi kesuburan tanah dan tanaman seperti tanah kapur/kars dan tanah pasir. 4
9.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
10.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan l,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan l,ahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. I 1. Intensifikasi la.han Pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
12.Ekstensifikasi Lahan Pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.

Pasal 2

Perlindungan LP2B diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keberlanj utan dan konsisten;
c.keterpaduan;
d.keterbukaan dan akuntabilitas;
e.kebersamaan dan gotong-royong;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; dan
i.desentralisasi;

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanj utan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan ke{a bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam melaksanakan LP2B di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang:

a.penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian;
b.penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
c.pengelolaan cadangan pangan;
d.penentuan harga;
e.pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan;
f.penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian LP2B;
g.penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna LP2B;
h.pemetaan potensi dan pengelolaan LP2B;
i.pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu; dan
j.p€netapan sentra komoditas pertanian.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B yang tertuang dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (21 Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(3)Rencana Perlindungan LP2B terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
(4)Penyusunan rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produlrtivitas;
3. c.kebutuhan pangan;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(5)Rencana Perlindungan LP2B terhadap lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah telantar;
2. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
3. c.kawasan I-a.han Marginal.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan dasar untuk menyusun prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi LP2B serta kegiatan yang menunjang.

Pasal 7

(1)Dinas mengusulkan kegiatan Perlindungan LP2B melalui program ketahanan pangan dan program lainnya kepada Badan Pendapatan Daerah. (21 Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Musyawarah Daerah.
(3)Usulan program kegiatan sebagaimana dimalsud pada ayat (2) harus memuat:
1. a.lokasi dan jumlah luas LP2B;
2. b.program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. c.upaya mempertahankan LP2B;
4. d.target dan sasaran yang akan dicapai; dan
5. e.pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Luas LP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelaljutan sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah yang tersebar di seluruh kecamatan. (21 Luas LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (21 Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, yang meliputi:
1. a.memiliki kesesuaian dan potensi teknis Lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
2. b.ketersediaan infrastruktur dasar; dan
3. c.luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.
(3)Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan antara lain:
1. a.berada dalam satu hamparan; dan
2. b.tidak dalam sengketa.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 10

(l) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LP2B. (21 Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.Intensifikasi l,ahan Pertanian;
b.Ekstensilikasi Lahan Pertanian; dan
c.Diversifikasi Pertanian.

(3)Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui inventarisasi dan identifikasi.
(1)Pasal 1l Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dapat dikembangkan melalui Ekstensifikasi Lahan Pertanian pangan. Ekstensifikasi lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Lahan terlantar;
2. b.Lahan pasang surut;
3. c.La.han Marginal; dan
4. d.kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian pangan. (2t

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…