DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2018

Nomor: 06
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pada beberapa pasal diantaranya merubah Pasal 1 ketentuan angka 5, 12, 20, 21, 22, 23, 35, dan menambahkan angka 36 dan 39; Pasal 4 ayat 2 huruf b; merubah Pasal 10; Pasal 11 ayat 1 menambahkan 1 huruf yakni huruf f, dan diantara ayat 2 dan 3 disisipkan 1 ayat; Pasal 12 pada ayat 1 menambahkan 1 huruf d dan ayat 2 diubah; merubah Pasal 21 ayat 1 dan 2; merubah Pasal 22 ayat 1 dan menambahkan 1 ayat; merubah Pasal 28 ayat 5; merubah Pasal 29 ayat 3, 4, 5 dan menambahkan huruf f pada ayat 1; merubah Pasal 37 ayat 2, 3, dan 5; meurbah Pasal 48 ayat 1 dan menghapus ayat 2; merubah Pasal 49 ayat 1 dan 2; merubah Pasal 63 ayat 1 dan 2; merubah pasal 64 ayat 1 dan 5; merubah Pasal 82 ayat 1, 2, dan 5.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran c. Negara Republik Indonesia Nomor 5395: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475): Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373): Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1018): 3. 4. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1018) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan angka 5, angka 12, angka 20, angka 21, angka 22, angka 23, angka 35 diubah dan ditambahkan angka 36 dan angka 39, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mahakam Ulu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5.Instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan Galam urusan Administrasi Kependudukan.
6.Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangungan sektor lain.
7.Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Mahakam Ulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -— undangan.
8.Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang — orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9.Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
10.Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12.Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai ? & 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. . Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk15 - yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kepala Keluarga adalah:

a.orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga,
b.orang yang bertempat tinggal seorang diri: atau
c.kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain - lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama - sama. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan Teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data. Pengguna Data Pribadi Penduduk adalah instansi pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kec adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database kependudukan, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan domisili untuk menetap karena perpindahan dari tempat lama ke domisili yang baru. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar. Petugas Regestrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukaan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kampung. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota . Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang.
1. 38.Orang Asing Tinggal Tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendapat ijin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
2. 39.Unit Pelaksana Teknis Instansi pelaksana, selanjutnya disebut UPT Intsansi pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang betanggungjawab kepada Instansi pelaksana.
3. 2.Ketentuan ayat 2 huruf b Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menyclenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.
(2)Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan kewenangan meliputi :
1. a.koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:
2. b.pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan: Cc. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan: d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan:
3. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan: i. penugasan kepada kampung untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan,
4. g.penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri: dan
5. h.koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
  1. 3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana.

4.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan ayat 1 ditambahkan 1 huruf yakni huruf f, diantara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1 (satu) ayat, pasal 11 ditambahkan 1 ayat, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 1

Pasal 11

(1)Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi :
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
1. a.mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting:
2. b.memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting:
3. c.mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan,
4. d.mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan
5. e.menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
6. f.Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatatan pada KUA Kec. Pelayanan pencatatan sipil pada tingkat kecamatan dilakukan oleh UPT Instansi Pelaksana dengan kewenangan menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukan diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan ayat 1 (satu) ditambahkan 1 (satu) huruf d, ayat 2 (dua) diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut : 15.

Pasal 12

Kewenangan Instansi Pelaksana meliputi : a. memperoleh keterangan dan data yang tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk,

b.memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan:
c.memberikan keterangan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan: dan d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam.

(3)
(4)10.
(1)
(2)
(3)
(4)11.
(1)
(2)Orang Asing sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang pindah datang ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang. Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP-el bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap atau Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas yang bersangkutan. Ketentuan ayat 1 dan ayat 2 Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

WNI yang datang karena pindah dari Luar Negeri ke Daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangannya dengan melampirkan paspor. Berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan KK dan KTP-el. Ketentuan ayat 1 (satu) diubah, ditambahkan 1 (satuj ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut : 1

Pasal 22

Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang datang dari luar negeri atau orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas. Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian. Ketentuan ayat (5) pasal 28 diubah, sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Data Kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk. Data perseorangan, meliputi :

a.nomor KK:
b.NIK:

(3)
(4)(S)
(6)
(7)nama lengkap: jenis kelamin: tempat lahir, tanggal/ bulan/tahun lahir: golongan darah, agama/kepercayaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga: cacat fisik dan/atau cacat mental: pendidikan terakhir, . jenis pekerjaan: NIK Ibu kandung: nama Ibu kandung, NIK ayah: nama ayah: alamat sebelumnya, alamat sekarang: kepemilikan Akta Kelahiran/surat kenal lahir: nomor Akta Kelahiran/nomor surat kenal lahir: kepemilikan Akta Perkawinan /Buku Nikah: nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah, tanggal Perkawinan: kepemilikan Akta Perceraian: nomor Akta Perceraian /surat cerai: aa. tanggal Perceraian, bb. sidik jari, cc. iris mata, dd. tanda tangan, dan ce. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang digunakan untuk semua keperluan adalah data Kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :
1. a.pelayanan publik:
2. b.percncanaan pembangunan:
3. c.alokasi anggaran,
4. d.pembangunan Demokrasi: dan
5. e.penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Untuk kebutuhan Daerah selain data perseorangan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) Instansi Pelaksana dapat meminta data tambahan dengan membuat formulir. Pemanfaatan data perseorangan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Bupati. Agama/kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat c. e. n'b£ 4. k 1 m. a 5. t u. uFv. w. x y. 2.
(8)12.
(1)
(2)
(3)
(4)(Ss) 13. kepercayaan tidak diisikan dalam KTP-el tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati. Ketentuan ayat 1 ditambah huruf f, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 diubah, , sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dokumen Kependudukan, meliputi : biodata Penduduk: KK, KTP-el: surat keterangan kependudukan: dan Akta Pencatatan Sipil. KIA Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi: surat keterangan pindah: surat keterangan pindah datang: surat keterangan pindah ke Luar Negeri: surat keterangan datang dari Luar Negeri, surat keterangan tempat tinggal, surat keterangan kelahiran, surat keterangan lahir mati: surat keterangan kematian: surat keterangan pembatalan perkawinan: surat keterangan pembatalan perceraian: surat keterangan pengangkatan anak, surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia, . surat keterangan pengganti tanda identitas, dan surat keterangan pencatatan sipil. Dokumen Kependudukan dan Surat Keterangan Kependudukan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar Kecamatan dalam 1 (satu) daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia dalam 1 (satu) Kelurahan, Surat Keterangan Pindah antar Kelurahan dalam 1 (satu) kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung »p App@ b. c. d. e. f g h. j. k. L m. Ketentuan ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 diubah, sehingga pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)14.
(1)
(2)
(3)
(4)15.
(1)
(2)16.
(1)

Pasal 37

Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el. KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku secara nasional. Orang Asing wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir. Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat berpergian. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el. Penerbitan KTP-el tidak dipungut biaya. Ketentuan ayat (1) pasal 48 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 48

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. dihapus. Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada register akta kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Kutipan Akta Kelahiran bagi penduduk WNI yang pelaporannya dilakukan tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa dipungut biaya. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 49 diubah, sehingga pasal 49 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…