DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2020

Nomor: 06
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemenuhan Hak Anak, Kabupaten Layak Anak, Forum Anak, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak,

21.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 2 3 Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom KabupatenMahakam Ulu. Instansi Terkait adalah unsur Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan serta unit kerja dalam Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi masalah perlindungan anak. 4 10 1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Desa yang selanjutnya Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi melalui upaya promotif, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sistem data dan informasi anak oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hakhaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan. 5 6 1 & 9 p

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

BAB II

PEMENUHAN HAK ANAK

Pasal 3

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a. b. Cc. hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan,

d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, dan
e.Perlindungan Khusus.

Pasal 4

Pemenuhan Hak Anak berdasarkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi : hak atas identitas Anak, hak perlindungan identitas, hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat, hak berpikir, berhati nurani, dan beragama, hak berorganisasi dan berkumpul secara damai, hak atas perlindungan kehidupan pribadi, hak akses informasi yang layak, dan hak bebas dari penyiksaan,penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Ta MO NOT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemenuhan Hak Anak atas akte kelahiran dan kartu identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan hurufb.
(2)Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
1. a.menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas Anak tanpa dipungut biaya, dan
2. b.melakukan pendekatan layanan hingga ketingkat Kampung maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan seluruh Anak memiliki akta kelahiran dan kartu identitas Anak.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan :

a.memfasilitasi Anak untuk mengeluarkan pendapat,
b.memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan,
c.memperhatikan aspirasi yang disampaikan Anak sesuai dengan isu Daerah dan kemampuan penganggaran Daerah, dan
d.memfasilitasi Anak untuk berkreasi mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran Instansi Terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran dunia usaha, lembaga masyarakat maupun media massa baik media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan melakukan : a. b. C. (D)

(2)
(3)
(4)pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan agama bagi Anak

Pasal 8

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak yang ada di Daerah, tingkat Kecamatan dan tingkat Kampung maupun komunitas Anak lainnya yang bersinergi dengan upaya Perlindungan Anak. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi terkait upaya Perlindungan Anak. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat. Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petinggi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial: pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. a b. c. e.

Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia informasi untuk : a b. C. mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi yang layak Anak, menyediakan fasilitas dan sarana yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi layak Anak, dan melakukan pembinaan terkait pemanfaatan sarana informasi yang layak Anak.

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dengan melakukan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk.

(1)Pemenuhan Hak Anak berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi : Bimbingan dan tanggung jawab orang tua, Anak yang terpisah dari orang tua: Reunifikasi, Pemindahan Anak secara ilegal, Dukungan kesejahteraan bagi anak: Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga, Pengangkatan/adopsi anak, Tinjauan penempatan secara berkala, dan Kekerasan dan penelantaran.TER MO NO
(2)Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak dilakukan dengan penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan Hak Anak, diantaranya : Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pusat Informasi Konseling Remaja: Media Curhat, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia:dan
1. g.Lembaga Konsultasi keluarga lainnya. 5? So cp
(3)Dalam hal kondisi tertentu Anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orangtua, maka pemenuhan Hak Anak dapat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam bentuk pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. 0 » » “Fa Mm ga G3) menjamin asupan gizi Anak: upaya promosi kesehatanAnak, upaya preventif penyakit (imunisasi), penyediaan sarana prasarana kesehatan yang ramah Anak di antaranya penyediaan ruang laktasi, pojok bermain Anak dan pojok baca Anak pada fasilitas pemerintah/fasilitas umum/perkantoran, tersedianya poli tumbuh kembang Anak pada puskesmas dan rumah sakit, tersedianya kawasan sehat tanpa rokok, fasilitasi tersedianya Poli Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas, fasilitasi tersedianya layanan konsultasi psikologi Anak, stimulasi intelegensi Anak di pos layanan terpadu, taman pengasuhan Anak, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit, penyediaan akses air bersih, layanan kesehatan Anak berkebutuhan khusus, dan jaminan kesehatan bagi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. k 1
1. a.akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpadiskriminasi'
2. b.penyediaan pendidik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan termasuk untuk Anak berkebutuhan khusus, mendorong terselenggaranya sekolah ramahAnak:
3. d.tersedianya zona aman selamat sekolah pada sekolah yang rawan kecelakaan lalu lintas, e. fasilitasipenyediaankesempatan/ruang bagi Anak untuk berekspresi menyalurkan minat dan bakat Anak dibidang seni, budaya dan olahraga,
4. f.penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas Anak yang ramah Anak.dan
5. g.fasilitasi pendidikan Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial. S
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, Perlindungan Anak, perhubungan, pencegahan narkotika, sosial, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban, seni budaya dan olahraga.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…