a.bahwa untuk melal<sanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1.Undang - Undang Nomor O2 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun2ol3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l,;
2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820;
Mengingat 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonefia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (kmbaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123) sebagaimana telah 4 5 6 7 8 9 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 537);