DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2017

Nomor: 07
Tahun: 2017
Ditetapkan: 17 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Organisasi Pemerintah Kampung, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melal<sanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Keq'a Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
1. 1.Undang - Undang Nomor O2 Tahun 2Ol3 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Propinsi Kalimantan Timur (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun2ol3 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286l,;
2. 2.Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820; Mengingat 3 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Penrndang-undangan (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonefia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (kmbaga Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123) sebagaimana telah 4 5 6 7 8 9 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 1O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2O1O tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 537);

Mengingat

11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2O15 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 6);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 11 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mahakam ulu (l,embaran Daerah Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2008 Nomor l1);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Mahalam ulu Nomor 1O Tahun 2oll tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam ulu Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Organisasi Tata Keq'a Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Iembaga Teknis Kabupaten Mahakam ulu (kmbaran Daerah Kabupaten Mahakam utu Tahun 2O11 Nomor lo).

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KER.'A PEMERINTAH KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam ulu'
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Mahakam ulu.
5.Wakit Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam ulu
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mahakam ulu.
7.Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam ulu.
8.Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Kampung. 1O. Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Ihmpung dalam melalsanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. I 1. Kepala Kampung adalah pejabat yang memimpin Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12.Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional y"ng diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Dusun adalah wilayah yang merupakan bagran dari kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
14.Pelaksana Kewilayahan disebut Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala Kampung sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
15.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan pedanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1.Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung dimaksud untuk mengatur mengenai susun€rn, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Pemerintah Kampung.
2.Tujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara profesional dan bertanggungiawab terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada Pemerintah Kampung.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 3

1.Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.
2.Perangkat Kampung sebageim6l4 dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a.Kepala Kampung;
b.Sekretaris Kampung terdiri dari : 1) Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan 2) Kepala Urusan Keuangan;
c.Kepala Seksi Pemerintahan;
d.Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan; dan
e.Pelaksana Kewilayahan.
1. 3.Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai sebagai unsur pembantu Kepala Kampung.
2. 4.Organisasi Pemerintahan Kampung disesuaikan dengan tingkat perkembangan kampung yang meliputi: Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
3. 5.Kampung Swasembada dan Swakarya memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
4. 6.Kampung Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
5. 7.Klasifrkasi jenis Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
6. 8.Bagan Strukfur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

1.Sekretariat kampung dipimpin oleh Sekretaris Kampung.
2.Sekretariat Kampung pada Kampung Swasembada dan Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu:

a.Tata Usaha dan Umum;
b.Keuangan; dan
c.Perencanaal-
1. 3.Sekretariat Kampung pada Kampung Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu :
a.Umum dan Perencanaan; dan
b.Keuangan.
1. 4.Urusan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.

Pasal 5

1.Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana fungsi operasional yang membantu Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas di bidang atau teknis tertentu.
2.Pelaksana Teknis pada Kampung Swasembada dan Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :

a.Pemerintahan;
b.Ke sej ahteraan; dan
c.Pelayanan.
1. 3.Pelaksana Teknis pada Kampung Swadaya sebagaimaana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
a.Pemerintahan; dan
b.Ke sej ahteraan dan Pelayanan.

Pasal 6

1.Pelaksana kewilayahan merupakan unsur yang membantu Kepala Kampung dalam suatu wilayah kampung yang disebut dengan dusun sebagai satuan tugas kewilayahan.
2.Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan kampung dan memperhatikan luas wilayah keda, karalrteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)Kepala Kampung berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kampung yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
(2)Kepala Kampung mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. a.menyelenggarakan pemerintahan kampung;
2. b.melaksanakan pembangunan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat.
(3)Kepala Kampung melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. a.menyelen pemerintahan kampung meliputi: tata preia pemerintahan, penetapan peraturan kampung, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. b.melaksanakan pembangunan meliputi: pembangunan sarana prasarana perkampungaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
3. c.pembinaan kemasyarakatan meliputi: pelaksanaan hak dan kewajiaban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
4. d.pemberdayaan masyarakat meliputi: tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna. Bagran Kedua Sekretaris Kampung

Pasal 8

1.Sekretaris Kampung berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Kampung.
2.Sekretaris Kampung dapat berasal dari ASN dan non ASN, yang perekrutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.Sekretaris Kampung mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam bidang administrasi pemerintahan.
4.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Kampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

a.melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi: tata naskah, administrasi surat men5rurat, arsip dan ekspedisi;
b.melaksanakan urusan umum meliputi: penataan administrasi perangkat kampung, penyediaan sarana dan prasarana perangkat kampung dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
c.melaksanakan urusan keuangan meliputi: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPD, dan lembaga pemerintahan kampung lainnya; dan
d.melaksanakan urusan perencanEran meliputi: menJ rsun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung, menginventarisasi data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penJrusunan laporan.

Pasal 9

1.Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
2.Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Kampung dalam urusan pelayanan administrasi untuk pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3.Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi: tata naskah, administrasi surat men5rurat, arsip, dan ekspedisi;
b.penataan administrasi perangkat kampung;
c.penyediaan prasarana perangkat kampung dan kantor;
d.penyiapan kelengkapan rapat;
e.pengadministrasian aset dan inventarisasi;
f.administrasi perjalanan dinas, dan
g.pelayanan umum.
1. 4.Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat l2l huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.melaksanakan urusan keuangan meliputi: pengurusan administarsi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
b.verifikasi administrasi keuangan; dan
c.melaksanakan administarsi penghasilan Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPD, dan lembaga Pemerintahan Kampung lainnya.
1. 5.Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut:
a.mengkoordinasikan urusan perencanaan meliputi: men]rusun rencana anggaran pendapatan dan belanja kampung;
b.menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
c.melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
d.penyusunan laporan. Bagran Keempat Kepala Seksi

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…