DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2018

Nomor: 07
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup yang meliputi : Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Adat, Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, dan Pembiayaan; Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan melalui tahapan : 1. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat, 2. Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat 3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat. Dengan mencermati sejarah Masyarakat Hukum Adat, Wilayah Adat, Hukum Adat, harta kekayaan dan /atau benda adat, dan sistem pemerintahan adat; Lembaga Adat; Pemberdayaan dan Pengembangan; Perlindungan dan Pemeliharaan; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa hukum adat, norma adat, ketetapan adat, dan ritual adat, di Kabupaten Mahakam Ulu diakui keberadaannya dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun, sebagai nilai dan ciri khas daerah yang menjadi kepribadian bangsa,
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5496), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan 5. Masyarakat Hukum Adat (Berita Negar. : a R Indonesia Tahun 2014 Nomor 951). 8 epublik Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN LEMBAGA ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3.Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4.Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
5.Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah Panitia yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
6.Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas- batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun- temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7.Adat Istiadat adalah himpunan atau kesatuan nilai-nilai, norma- norma, etika-etika, dan ketentuan — ketentuan adat serta keyakinan yang tumbuh dan berkembang yang diwariskan kepada generasi berikutnya.
8.Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat serta berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat (tetap).
9.Pemberdayaan adalah rangkaian upaya membangun daya upaya dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan aspek- aspek kepribadian, pengetahuan sistem nilai dan keter i j agar Supaya kondisi dan keberadaan adat Pera pu Peri MAAN Ken asaan masyarakat dan lembaga adat dapat berkembang sehingga rperan positif dalam Pemban Na PebAha api jan po Maba angunan Nasional dan berguna bagi 10. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga dan memelihara harta kekayaan adat istiadat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang mempunyai nilai sejarah maupun yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat yang bersifat turun-temurun sehingga tetap menjadi diganti ciri khas budaya daerah atau nasional (tidak perlu didefinisikan dalam ketentuan umum, cukup rumuskan bentuk perlindungannya dalam batang tubuh saja). 11. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12.Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga bersifat sementara yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Daerah. i: Ke as

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat diselenggarakan berdasarkan asas : hak asasi manusia: berkeadilan: kebhinekaan, keterbukaan: partisipasi, kesetaraan: berbudaya, kekeluargaan, berkeadilan: berkelanjutan, dan pengakuan. @. b. d. e. f. .

Pasal 3

Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat untuk memelihara, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat leluhur dan identitas etnik kepada generasi berikutnya, sebagai dasar bagi keberlangsungan dan keberadaan sebagai suatu suku bangsa, sesuai dengan pola budaya, lembaga adat, Hukum Adat, atas pengakuan hak adat tersebut, sehingga menjadi mitra dengan Pemerintah Daerah mengadakan hubungan kerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keamanan Masyarakat Hukum Adat, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Pengakuan, Perlindungan, Pemberdayaan, Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Adat bertujuan untuk :

a.mendukung, memelihara budaya Daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
b.melindungi Adat Istiadat melalui Pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan tetap terjaga sebagai warisan turun temurun,
c.mewujudkan Lembaga Adat yang berfungsi sebagai organisasi dalam menjaga, melestarikan, memberdayakan, dan mengembangkan Adat Istiadat sampai kemampuan dalam menyelesaikan konflik adat:
d.mewujudkan Lembaga Adat yang berfungsi mengayomi Masyarakat Hukum Adat dalam menyelesaikan konflik antar multi pihak serta menegakan Hukum Adat, ketentuan adat, norma adat dan ritual adat: an
e.mewujudkan wadah komunikasi dan menjembatani Masyarakat Hukum Adat dengan Pemerintah Daerah dalam rangka bersama membangun Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUPIG

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat,
b.Lembaga Adat,
c.Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, dan
d.Pembiayaan.

BAB III

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

(1)Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan :
1. a.identifikasi Masyarakat Hukum Adat,
2. b.verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat, dan C. penetapan Masyarakat Hukum Adat
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencermati :
1. a.sejarah Masyarakat Hukum Adat,
2. b.Wilayah Adat,
3. c.Hukum Adat,
4. d.harta kekayaan dan/atau benda adat, dan
5. e.sistem pemerintahan adat.
(3)Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat. (4 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi, identifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat diatur dengan K Peraturan Bupati.
(5)Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk melakukan penetapan Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

LEMBAGA ADAT

Pasal 7

Pemerintah Daerah melindungi dan membina Lembaga Adat di Daerah.

Pasal 8

Lembaga Adat di Daerah merupakan forum komunikasi, konsultasi, pertimbangan bagi Masyarakat Hukum Adat dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan bersama melalui musyawarah mufakat.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah menyerahkan sepenuhnya mekanisme pergantian dan pengangkatan pengurus Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat. 8 menurut tata cara
(2)Tata tertib Lembaga Adat dimasing-masing tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman serta penyebutannya mengikuti tradisi yang berlaku dalam M setempat. asyarakat Hukum Adat
(3)Kepengurusan Lembaga Adat dapat ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah dan mufakat Masyarakat Hukum Adat.
(4)Ketentuan mengenai struktur organisasi, tugas dan fungsi Lembaga Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

(1)Pemberdayaan dan pengembangan Adat Istiadat, kearifan lokal, kebudayaan merupakan tugas bersama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Hukum Adat.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…