DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 07 Tahun 2020

Nomor: 07
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Peristilahan Kampung, Penetapan Kampung, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kampung, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395),
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: |. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. 2. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Pasal 2

Penetapan Kampung dimaksudkan untuk memberikan landasan yuridis bagi Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

Pasal 3

Penetapan Kampung bertujuan untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

BAB II

PERISTILAHAN KAMPUNG

Pasal 4

Kampung merupakan peristilahan nama lain untuk Desa yang berlaku dalam wilayah Daerah.

BAB III

PENETAPAN KAMPUNG Pasal $ Penetapan Kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu yang berkaitan dengan peristilahan Kampung wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 7 Desember 2020 BUPATI MAHAKAM ULU, ttd BONIFASIUS BELAWAN GEH Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 7 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, ttd STEPHANUS MADANG Salinan.sesuai dengan aslinya |KEPALA. S La “ : LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 07 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64/7/2020 LAMPIRAN - PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG. PENETAPAN KAMPUNG KODE KECAMATAN KAMPUNG 64.11.01 Long Bagun 64.11.01.2001 Long Hurai 64.11.01.2002 Long Melaham 64.11.01.2003 Mamahak Besar 64.11.01.2004 Mamahak Ulu 64.11.01.2005 Batu Majang 64.11.01.2006 Ujoh Bilang 64.11.01.2007 Long Bagun Ilir 64.11.01.2008 Long Bagun Ulu 64.11.01.2009 Batog Kelo 64.11.01.2010 Long Merah 64.11.01.2011 Rukun Damai 64.11.02 Long Hubung 64.11.02.2001 Long Hubung 64.11.02.2002 Mamahak Tebog 64.11.02.2003 Lutan 64.11.02.2004 Matalibag 64.11.02.2005 Datah Bilang Ilir 64.11.02.2006 Datah Bilang Ulu 64.11.02.2007 Tri Parig Makmur 64.11.02.2008 Wana Parig 64.11.02.2009 Datah Bilang Baru 64.11.02.2010 Sirau 64.11.02.2011 Long Hubung Ulu 64.11.03 Laham 64.11.03.2001 Laham 64.11.03.2002 Long Gelawang 64.11.03.2003 Muara Ratah 64.11.03.2004 Danum Paroy 64.11.03.2005 Nyaribungan 64.11.04 Long Apari 64.11.04.2001 Long Penaneh I 64.11.04.2002 Long Keriog 64.11.04.2003 Long Penaneh II 64.11.04.2004 Tiong Ohang 64.11.04.2005 Long Penaneh III 64.11.04.2006 Tiong Bu'u 64.11.04.2007 Noha Buan 64.11.04.2008 Noha Tifab Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 7 Desember 2020 BUPATI MAHAKAM ULU, ttd BONIFASIUS BELAWAN GEH Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal, 7 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, ttd STEPHANUS MADANG Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, .. £E RETangTp ” ARSENTUS LUHAY, SE. M.Hum NP.19820402 201001 1 016 - LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2020 NOMOR 07 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64/7/2020 KODE KECAMATAN KAMPUNG 64.11.04.2009 Noha Silat 64.11.04.2010 Long Apari 64.11.04 Long Pahangai 64.11.04.2001 Delang Krohong 64.11.04.2002 Long Pakag 64.11.04.2003 Long Lunuk 64.11.04.2004 Long Isun 64.11.04.2005 Naha Aruug 64.11.04.2006 Data Naha 64.11.04.2007 Lirung Ubing 64.11.04.2008 Long Pahangai I 64.11.04.2009 Long Pahangai II 64.11.04.2010 Long Tuyog N PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 07 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN KAMPUNG

1.UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung berangkat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara dan norma dasar yang menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila khususnya sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung. Secara filosofis, sila keempat begitu dekat dengan ide Kampung sebagai bentuk kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan dan kepentingan masyarakat setempat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menjadi landasan filosofis yang penting dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung. Selain Pancasila, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memuat pengakuan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang dibagi atas daerah-daerah provinsi di mana daerah provinsi tersebut terdiri atas kabupaten dan kota, yang masing-masing kabupaten dan kota tersebut mempunyai pemerintahan daerah. Pada Pasal 18 ayat (6), Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud pelaksanaan kewenangan dan perintah yang diberikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Penetapan Kampung sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) di mana Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Kampung, yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Salah satu bentuk penataan Kampung yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 7 ayat (4) adalah penetapan Kampung. Kemudian, dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Kampung di wilayahnya. HH. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…