DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2017

Nomor: 08
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Batas Daerah Bagian Pengawasan Jalan; Bagian dan Fungsi Jalan; Pemanfaatan Bagian Jalan; Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi; Pembinaan dan Pengendalian; Pemindahan dan Pembongkaran; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Pasal 2

Pengaturan Pengawasan dan Pengamanan Fisik Jalan bertujuan untuk:

a.mewujudkan keamanan, keterliban dan keselamatan dalam penggunaan jalan;
b.mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
c.mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat;
d.mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengawasan jdan;
e.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan bagi masyarakat penggunajalan;
f.memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya di wilayah jalan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan mengenai Pengawasan dan Penganaanan Fisik Jalan meliputi:

a.pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik ialan;
b.penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
c.penggurunn ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

BAB III

BATAS DAERAH BAGIAN PENGAWASAN JALAN

Pasal 4

(1)Infrastruktur Jalan yang diawasi meliputi;
1. a.Jalan di wilayah D a e r a h yang tanggung jawab pembangunannya dibiayai oleh pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah serta dimanfaatkan oleh kendaraan umum; dan
2. b.Jalan yang pembangunannya dibiayai oleh perusahaan swasta, akan tetapi pemakaiannya dan pemanfaatannya disamping oleh perusahaan yang bersangkutan, dapat juga dimanfaatkan oleh kendaraan umum;
(2)Pengawasan Jalan dilakukan terhadap:
1. a.Ruang Manfaat Jalan;
2. b.Ruang Milik Jalan; dan
3. c.Ruang Pengawasan Jalan.

BAB IV

BAGIAN DAN FUNGSI JALAN

Pasal 5

(1)tsagian Jalan metiputi Ruang Mnrrfuat Jralan, Ruang Mitik Jaten, dan Ruang Pengawasan Jalan.
(2)Pengaturan pengawasan, pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian fisik Jalan bertujuan untuk pengamurnan fungsi ja1an, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan.
(1)Ruang Manfaat Jalan meliputi badan Jalan, saluran tepi Jalan, dan ambang pengamannya.
(2)Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalnn.
(3)Ruang Manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan Jalan, jalur pemisah, bahu Jalan, saluran tepi Jalan, trotoar, lereng, ambang pengainan, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan Jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
(4)Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

Pasal 7

{1) Badan Jalan hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan. (21 Dalam rangka menunjang pelayanan lalu lintas dan angkutan Jalan serta pengamanan konstruksi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) badan Jalan dilengkapi dengal ruang bebas. {3} Ruang bebas se@airnana dirnaksud pa.da ayat {2) dibata.si oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu.

(4)t ebar ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan lebar badan Jalan.
(5)Tinggi dan kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri .
(6)Tinggr ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Jalan arteri dan Jalan kolektor paling rendah 5 (lima) meter. (71 Kedalaman ruang bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi jalan arteri dan jalan kolektor paling rendah 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan.

Pasal 8

(1)Saluran tepi Jalan hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air. (21 Ukuran saluran tepi Jalan ditetapkan sesuai dengan Iebar permukaan Ja1an dan keadaan lingkungan.
(3)Saluran tepi Jalan dibangun dengan konstruksi yang mudah dipelihara secara rutin.
(4)Dalam hal tertentu dan dengan syarat tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan, saluran tepi Jalan dapat diperuntukkan sebagai saluran lingkungan.
(5)Dimensi dan ketentuan teknis saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan dan ayat (3) ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.

Pasal 9

Ambang pengaman Jalan berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas Ruang Manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bag pengamanan korstmksi Jalan.

Pasal 10

(1)Ruang Milik Jalan terdiri dari Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar Rualg Manfaat Jalan. (21 Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rrrarrg sepanjnng Jalan yarr-g dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.
(3)Ruang Milik Jalan diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, dan penambahan jalur lalu lintas serta kebutuhan ru€rngan untuk pengamanan Jalan.
(4)Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap Jalan.

Pasal 11

(1)Ruang Milik Jalan paling sedikit memiliki lebar dari garis median Jalan sebagai berikut:
1. a.jalan bebas hambatan 30 (tiga puluh) meter;
2. b.jalan raya 25 (dua puluh lima) meter;
3. c.jalan sedang 15 (lima belas) meter; dan
4. d.jalan kecil I 1 (sebelas) meter.
(2)Ruang Milik Jalan diberi tanda batas sebagai Ruang Milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalal.

Pasal 12

(1)Ruang Pengawasan Ja.Lan merupakan ruang tertentu di luar Ruang Milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan. (21 Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konetruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
(3)Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar Ruang Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu. (41 Dalam hal Ruang Milik Jalan tidak cukup luas, lebar Ruang Pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari tepi badan Jalan paling sedikit dengan ukuran sebagai berikut:
1. a.jalan arteri primer 15 (lima belas) meter;
2. b.jalan lokal primer 7 (tujuh) meter;
3. c.jalan lingkungan primer 5 (lima) meter;
4. d.jalan arteri sekunder 15 fiima belas) meter;
5. e.jalan kolektor sekunder 5 (lima) meter;
6. f.jalan kolektor primer 10 (sepuluh) meter;
7. g.jalan lokal sekunder 3 (tiga) meter;
8. h.jalan lingkungan sekunder 2 (dua) meter; dan
9. i.jembatan 10O (seratus) meter ke arah hilir dan hulu.
(5)Jalan usaha tani masuk dalam jenis jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h.

BAB V

PEMANFAATAN BAGIAN JALAN

Pasal 13

Pemanfaatan bagian jalan meliputi:

a.Bangunan Utilitas;
b.Penanaman Pohon;
c.Penebangan Pohon; da.rr
d.Prasarana Moda Transportasi Lain

Pasal 14

(1)Pada tempat tertentu di Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan dapat dimanfaatkan untuk penempatan Bangunan Utilitas. Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada jaringan Jalen di dalam kota dapat ditempatkan di dalam Ruang Manfaat Jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai Jalan; atau
2. b.yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi Jalan. Bangunan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pada jaringan Jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam Ruang Milik Jalan pada sisi terluar. Jarak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penempatan, pembuatan, dan pemasangan Bangunan Utilitas sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus direncanakan dan dikeq'akan sesuai dengan persyaratan teknis Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan. Rencana kerja, jadwal kerja, dan cara-cara pengerjaan Bangunan Utilitas (2\
(3)
(4)(s)
(6)sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disetujui oleh Penyelenggara Jalan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…