DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2018

Nomor: 08
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan pada beberapa pasal diantaranya merubah dan menambahkan beberapa ayat pada Pasal 1; merubah ketentuan BAB III Pasal 5 ayat 1; menyisipkan 2 ayat pada ketentuan Bab VI Pasal 8 diantara ayat 2 dan 3.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 2. Penyelanggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 3851): . Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 3. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): . Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 4. Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), . Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 5. Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), . Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): . Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 7. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 4438): 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), 8. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), 9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868), Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038): Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188), Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395), Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 3 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Eavaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 4 Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312),

32.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 - 2025,
33.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018,
34.Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021,
35.Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU Menetapkan dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016-2021.

BAB I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2016 - 2021 ( Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 Nomor 1011) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

(1)Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu, 5s
(2)
(3)
(4)(S) (o)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelanggaraan Pemerintah Daerah, Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu, Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mahakam Ulu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang disebut Bappelitbangda adalah lembaga teknis yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan serta pengembangan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, Organisasi Perangkat Daerah yang di singkat OPD adalah Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Kampung adalah Pemerintahan Kampung dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Perencanaan adalah Suatu Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, Perencanaan Pembangunan Daerah adalah proses penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dukumen rencana pembangunan Daerah, Pembangunan Daerah adalah Perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujidkan visi misi daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, Misi dalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, Strategi adalah langkah - langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, Arah kebijakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu, Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah, Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mahakam Ulu: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 -—2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Mahakam ulu adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 10 (Sepuluh puluh) tahun yang terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya disebut RPJMD 6 Kabupaten Mahakam Ulu adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, 5
(20)Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016 - 2021 yang selanjutnya disebut Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021: o
(21)Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021,9
(22)Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat dengan Perubahan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Mahakam Ulu untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021,
(23)Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Mahakam untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah,
(24)Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

2.Ketentuan BAB III Pasal 5 ayat (1) diubah sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD disusun dengan sistimatika yang terdiri atas : BABI : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BABIV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan BAB VI Pasal 8 pada ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 ayat sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIL

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB VIII : KINERJA PENYELANGGARAAN PEMERINTAH DAERAH BABIX : PENUTUP 7

Pasal 8

Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses d. perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang — undangan, hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan, terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional, dan/atau b. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah. Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi pedoman dalam menyusun perubahan RENSTRA Perangkat Daerah. Pelaksanaan Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam RKPD Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021. Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati berupa RKPD. 8 Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. Ditetapkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 Desember 2018 BUPATI MAHAKAM ULU, ttd BONIFASIUS BELAWAN GEH Diundangkan di Ujoh Bilang pada tanggal 28 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, ttd YOHANES AVUN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 08 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (108/8/2018) Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM, YOSEP SANGIANG, SH NIP. 19820120 200902 1 001 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 08 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016-2021 I. UMUM Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021. RPJMD tersebut merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016- 2025, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015- 2019, yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.5 Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 adalah “Membangun Mahulu Untuk Semua: Sejahtera Berkeadilan” dengan Makna “Untuk Semua” dalam visi mengandung arti untuk percepatan dan pemerataan pembangunan, sebagai sebuah daerah otonom baru yang memiliki keragaman suku bangsa dan agama, Kabupaten Mahakam Ulu membutuhkan kebersamaan dan kekompakan dalam pembangunan. Semua stakeholders harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Makna “Sejahtera” merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Mahakam Ulu yang terpenuhi rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin yang ditandai sebuah kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkunganya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia serta lingkungan. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Mahakam Ulu. Makna dari “Berkeadilan” merupakan percepatan pembangunan akan dilakukan serentak mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT), Pemerintahan Kampung, Pemerintahan Kecamatan hingga Pemerintahan Kabupaten tanpa membedakan suku bangsa, agama maupun wilayah geografis. Setiap tahun tidak ada RT, Kampung dan 10 Kecamatan yang tidak melaksanakan pembangun sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu tidak ada warga masyarakat yang merasa terpinggirkan dalam pelaksanaan pembangunan. Merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Disamping itu sesuai bunyi pasal 342 ayat (1) peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, dinyatakan bahwa Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini:
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini: dan Cc. terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hasil evaluasi, maka muatan materi untuk menyusun Perubahan RPJMD Kabupaten Mahakam ulu Tahun 2016-2021, mencakup:
1. 1.Penyesuaian terhadap substansi kebijakan yang telah ditetapkan oleh nasional:
2. 2.Perumusan kembali struktur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014:
3. 3.Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi, dan amanat regulasi. Saat ini telah diberlakukan berbagai regulasi yang berpengaruh dan menuntut penyesuaian dalam penyelenggaraan tata pemerintahan dan pembangunan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 yang di dalamnya memuat program Nawa Cita. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016-2021 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Pelaksanaan RPJMD Perubahan dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang memuat prioritas program dan 11 kegiatan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. II. PASAL DEMI PASAL

BAB II

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 008 12

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…