DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2020

Nomor: 08
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian a. b. Petinggi: .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: .Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395): . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1 2. 3. 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321): . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221): . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222): 5. 6. 7.

8.Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 9): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09) diubah sebagai berikut : 1) Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 4. 5. pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dbentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi. Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Petinggi. Bakal Calon yang selanjutnya disebut Balon adalah bakal calon Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. 7. 8. 9. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap terhadap pilihannya dalam pemilihan Petinggi. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Petinggi. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Petinggi. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata. Tunadaksa adalah orang mempunyai bentuk kelainan atau kecacatan pada sisitem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran,:gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan pribadi. Hari adalah hari kerja. 2) 3) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)
(3)
(4)(S) (e)
(7)

Pasal 4

BPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akhir masa jabatan kepada Petinggi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan akhir masa jabatan Petinggi kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Petinggi. Rapat persiapan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh anggota BPK, Petinggi, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas:

a.pembentukan Panitia Pemilihan,
b.pembiayaan Pemilihan Petinggi, dan
c.tahapan Pemilihan Petinggi. Perencanaan pembiayaan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan. Bupati memberikan persetujuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan Panitia Pemilihan. Rapat persiapan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Syarat:

a.penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Petinggi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
b.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, 4
c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap: dan
d.berdomisili di Kampung paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.

(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam DPS ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.
(4)Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung.
(5)Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS dan diumumkan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
(6)Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 3 (tiga) Hari.
(7)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemilih atau anggota keluarganya dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
(8)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia,
2. b.Pemilih sudah tidak berdomisili di Kampung tersebut:
3. c.Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun: atau
4. d.Pemilih yang sudah terdaftar tetapi tidakmemenuhi syarat sebagai Pemilih.
(9)Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) diterima, Panitia Pemilihan segera 3 mengadakan perbaikan DPS. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai DPT di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat. (la) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal 5) 6) dunia, Panitia Pemilihan kemudian membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
(2)Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
(3)Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusun kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
(4)Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS. Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Penjaringan Balon Petinggi dilaksanakan selama 20 (dua puluh) Hari.
(2)Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Balon Petinggi.
(3)Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan.
(5)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Balon Petinggi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak5 (lima) orang.
(6)Dalam hal Balon Petinggi memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui seleksi tambahan 5 untuk mendapatkan Calon yang akan dipilih menjadi Petinggi. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Kampanye Calon dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
(2)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan telah disepakati oleh para Calon.
(3)Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui : 7)
(4)(S)
(6)2» cc » pertemuan terbatas: tatap muka, dialog: penyebaran bahan Kampanye kepada umum: pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan: dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- e. f undangan Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya kepada BPK. Pada saat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Calon harus menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat. Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan jika Calon yang bersangkutan terpilih menjadi Petinggi definitif. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Pelaksana kampanye dilarang : a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: menghina seseorang, agama, suku, ras, dan/atau golongan, Calon yang lain: menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat: melakukan Kampanye dimasa tenang, mengganggu ketertiban umum: mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain: merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, b. d. e. f. h. 1 8) 9) J. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan: dan
1. k.menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
(2)Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan : a. Petinggi,
1. b.Perangkat Kampung, dan c. Anggota BPK.
(3)Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan: dan
1. b.penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
(4)Sanksi penghentian Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan 3 Suara. Ketentuan Pasal 23 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

(1)Waktu Pemilihan diberitahukan kepada Calon maupun Pemilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
(2)Selama 14 (empat belas) Hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat dan 10) 11) mengumumkan secara terbuka nama Calon yang berhak dipilih dan DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
(3)Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui surat atau papan pengumuman.
(4)Hari dan tanggal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1)Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Kampung.
(2)Pelaksanaan Pemilihan Petinggi dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.
(3)Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.
(4)Apabila pada saat Pemilihan salah satu Calon berhalangan hadir, maka proses Pemilihan dapat ditunda paling lama 2 (dua) minggu.
(5)Apabila pada saat Pemilihan berikutnya Calon tersebut tidak hadir kembali, maka yang bersangkutan dapat dinyatakan gugur.
(6)Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) Calon dan salah 1 (satu) Calon dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus diadakan penjaringan ulang.
(7)BPK, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan selama jalannya proses pemungutan suara. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26A

(1)Pemilih Tunanetra, Tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih.
(2)Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
(3)Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, Pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat lain memberikan suara di TPS khusus. 12) Ketentuan ayat (6) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 13)
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)

Pasal 36

Pelantikan Calon terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon terpilih. Pelantikan Calon terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Waktu pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung. Calon terpilih yang dilantik wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya. Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…