Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 08 Tahun 2020
- Nomor
- 08
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian a. b. Petinggi: .Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: .Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395): . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495): .Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 1 2. 3. 4. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): .Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321): . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221): . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222): 5. 6. 7.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09) diubah sebagai berikut : 1) Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 4. 5. pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah secara demokratis. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan. Pemilihan Petinggi adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Petinggi yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dbentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi. Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi. Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon Petinggi. Bakal Calon yang selanjutnya disebut Balon adalah bakal calon Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon adalah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu. 7. 8. 9. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Petinggi. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap terhadap pilihannya dalam pemilihan Petinggi. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan Pemilih baru. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Petinggi. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka Pemilihan Petinggi. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 point dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata. Tunadaksa adalah orang mempunyai bentuk kelainan atau kecacatan pada sisitem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, saat lahir dan sesudah kelahiran,:gangguan itu mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi dan gangguan perkembangan pribadi. Hari adalah hari kerja. 2) 3) Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) (2) (3)
(7)
BPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akhir masa jabatan kepada Petinggi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Laporan akhir masa jabatan Petinggi kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Petinggi. Rapat persiapan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihadiri oleh anggota BPK, Petinggi, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas:
Perencanaan pembiayaan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Panitia Pemilihan. Bupati memberikan persetujuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan Panitia Pemilihan. Rapat persiapan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) (2)
Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai Pemilih. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Syarat:
Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
(la) Daftar Pemilih Tambahan yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal 5) 6) dunia, Panitia Pemilihan kemudian membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia”.
Ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
7)
tatap muka, dialog: penyebaran bahan Kampanye kepada umum: pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan: dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang- e. f undangan Panitia Pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaporkannya kepada BPK. Pada saat kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap Calon harus menyampaikan visi dan misi di hadapan masyarakat. Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan jika Calon yang bersangkutan terpilih menjadi Petinggi definitif. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia: menghina seseorang, agama, suku, ras, dan/atau golongan, Calon yang lain: menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat: melakukan Kampanye dimasa tenang, mengganggu ketertiban umum: mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain: merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, b. d. e. f. h. 1 8) 9) J. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan: dan
a. Petinggi,
Anggota BPK.
a. peringatan tertulis dalam hal pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan: dan
Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan 3 Suara. Ketentuan Pasal 23 diubah berbunyi sebagai berikut :
10) 11) mengumumkan secara terbuka nama Calon yang berhak dipilih dan DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.
Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut :
12) Ketentuan ayat (6) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 13) (1) (2) (3)
(6)
Pelantikan Calon terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon terpilih. Pelantikan Calon terpilih dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Waktu pelaksanaan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kampung. Calon terpilih yang dilantik wajib mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya. Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbunyi : “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Kampung dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) (2)
Membuka PDF…
Dokumen