DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 09 Tahun 2017

Nomor: 09
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Masa Pemilihan Petinggi; Pelaksanaan Pemilihan; Pengangkatan dan Pelantikan Petinggi; Pemilihan Petinggi Antar Waktu Melalui Musyawarah Kampung; Penyelesaian Permasalahan dan Keberatan dalam Proses Pemilihan Petinggi; Pemberhentian Petinggi; Pengangkatan Penjabat Petinggi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

6.Pemerintah Kampung adalah Petinggi atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemer:intah Daerah.
9.Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Petinggi dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Petinggi dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
10.Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Petinggi.
11.Panitia Pemilihan Petinggi Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan ada-lah Panitia yang dibentuk oleh BPK untuk menyelenggarakan proses pemilihan Petinggi.
12.Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kaiangan warga penduduk Kampung di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
13.Bakal Calon yang selanjutnya disebut Balon adalah bakal calon Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
14.Calon Petinggi yang selanjutnya disebut Calon ada-lah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam wilayah Kabupaten Mahakam Ulu.
15.Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS dalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam rangka pemilihan Petinggi.

BAB II

MASA PEMILIHAN PETIITGGI

Pasal 2

(1)Pemilihan Petinggi dilakukan secara serentak bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(2)Pemilihan petinggi kampung sebagaimana ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.pengelompokkan waktu berakhimya masa jabatan petinggi kampung;
2. b.ketery'angkauan dan letak geografis;
3. c.kemampuan keuangan daerah; dan
4. d.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Petinggi Kampung. BAB IU PELIII(SANAAN PIilILIHAIT Baglan Kesatu

Pasal 3

Pelaksanaan Pemilihan Petinggi dilakukan melalui tahapan:

a.perslapan;
b.pencalonan;
c.pemungutan suara; dan
d.penetapan. Baglan Kedua Persiapan

Pasal 4

(1)BPK menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akhir masa jabatan kepada Petinggi 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
(2)Datam jangka waktu 10 (sepuluh) hari seteiah pemberitahuan akhir masa jabatan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menyelenggarakan rapat persiapan pemilihan Petinggi.
(3)Rapat persiapan Pemilihan Petinggi sebagaimana dimal<sud pada ayat (2) dihadiri oleh anggota BPK, Petinggi, perangkat kampung, lembaga kemasyarakatan Kampung dan tokoh masyarakat dalam rangka membahas:
1. a.pembentukan Panitia Pemilihan;
2. b.pembiayaan pemilihan Petinggi; dan
3. c.tahapan Pemilihan Petinggi.
(4)Rapat persiapan pemilihan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 5

Panitia pemilihan Petinggi terdiri atas:

a.Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
b.Panitia Pemilihan.

Pasal 6

(1)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Sekretaris Daerah;
4. d.unsur organisasi perangkat daerah terkait; dan
5. e.unsur Instansi Verrikal terkait.
(3)Unsur organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d termasuk kecamatan terkait.
(4)Panitia Pemilihan Kabupaten mempunyai tugas: a.merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
1. b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan petinggi kampung terhadap panitia pemilihan petinggi tingkat kampung;
2. c.menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
3. d.memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
4. e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
5. f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan petinggi tingkat kabupaten;
6. g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Petinggi dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
7. h.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
(5)Ketentuan mengenai pengadaan bahan, jumlah, bentuk, ukuran, warna surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lain pendistribusiannya diatur dalam Peraturan Bupati. dan serta

Pasal 7

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPK dan disampaikan secara tertulis oleh BPK kepada Bupati melalui camat.
(2)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) terdiri atas:
1. a.unsur perangkat kampung;
2. b.unsur lembaga kemasyarakatan; dan
3. c.unsur perorangan yang merupakan tokoh masyarakat.
(3)Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beriumlah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhan yang terdiri atas:
1. a.Ketua 1 (satu) orang;
2. b.Sekretaris 1 (satu) orang;
3. c.Bendahara 1 (satu) orang; dan
4. d.Seksi-seksi, yang terdiri dari: 1) seksi penjaringan dan penyaringan; 2) seksi pendaftaran pemilih, pemungutan dan penghitungan suara; 3) seksi logistik; dan 4) seksi keamanan.
(4)Jumlah anggota seksi sebagaimana dimaksud pada aya (3) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kampung.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempunyai tugas:
1. a.merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
2. b.merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
3. c.melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
4. d.mengadakan penjaringan dan penyaringan Balon;
5. e.menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
6. f.menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihal;
7. g.menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
8. h.memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
9. i.melaksanakan pemungutan suara;
10. j.menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
11. k.menetapkan Calon terpilih; dan
  1. 1.melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Panitia Pemilihan ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 8

(1)Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Kampung yang pada hari pemungutan suara pemilihan Petinggi telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pemah menikah;
2. b.tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
3. c.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
4. d.berdomisili di Kampung paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengart Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk.
(3)Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Kampung.
(4)Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara dan diumumkan selama 3 (tiga) Hari pada tempat-yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilih atau a-rlggota keluarganya dapat mengaj ukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan / atau identitas lainnya.
(5)Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
1. a.pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
2. b.pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
3. c.pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
4. d.pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
(6)Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dan ayat (6) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 9

(1)Pemilih yang memenuhi melaporkan diri kepada tetangga. tetapi belum terdaftar secara aktif Pemilihan melalui pengurus rukun syarat Panitia
(2)Pemifih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
(3)Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari dan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Pasal 10

(l) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap di tempat yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

(2)pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
(3)Rekapitulasi jumlah pemilih tetap digunakan sebagai bahan penyusun kebutuhan surat suara dan atat perlengkapan pemilihan.
(4)Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
(2)Pengumuman pendaftaran Balon sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan dengan menempatkan pengumuman pendaftarna pada tempat yang mudah terbaca dan terj angkau oleh masyarakat.
(1)Balon Petinggi harus memenuhi persyaratan:
1. a.warga negara Republik Indonesia;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
(4)Pengumuman daftar pemiiih tambahan sebagaimana dimal<sud pada ayat
(3), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pencatatan data pemilih tambahan.

Pasal 13

d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
g.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulan g;
i.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
j.berbadan sehat;
k.tidak pemah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
1. 1.berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
m.siap menjadi Petinggi sampai selesai masa jabatan;dan
n.memiliki kepedulian dan mendukung program serta visi dan misi Pemerintah Daerah dalam pembangunan serta pengembangan kebudayaan Kampung;

(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan melampirkan:
1. a.surat permohonan/lamaran yang ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai;
2. b.surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan;
3. c.foto kopi ljazah formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijazah asli atau bagi yang ijaz.ahnya rusak;
4. d.foto kopi akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
5. e.surat keterangan berbadan sehat dari dokter atau rumah sakit;
6. f.surat keterangan bebas narkoba dari dokter atau lembaga yang berwenang;
7. g.surat keterangan catatan kepolisian dari Kepolisian;
8. h.Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah di hukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
9. i.daftar riwayat hidup;
10. j.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Petinggi yang dibuat diatas kertas bermaterai;
11. k.foto kopi kartu tanda penduduk) dan kartu keluarga yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh Camat;
12. l.pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam centimeter) sebanyak 4 (empat) lembar;
13. m.surat pernyataan tidak pernah sebagai Petinggi selama 3 (tiga) kati masa jabatan diatas kertas bermaterai;
14. n.surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang diatas kertas bermaterai; dan
15. o.naskah visi dan misi jika terpilih menjadi Petinggi.
(3)Pegawai Negeri Sipil dan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Petinggi wajib mendapatkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian atau dari pimpinan institusi.
(4)Pegawai negeri sipil y:rng mencalonkan diri menjadi Petinggi harus membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi Petinggi yang diketahui oleh pejabat pembina kepegawaian.
(5)Pegawai negeri sipil yang terpilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian.
(6)Bagi tenaga non pegawai negeri sipil yang terpilih dan menjadi Petinggi wajib membuat surat pernyataan pengunduran diri.
(7)Anggota BPK dan Perangkat Kampung yang mencalonkan diri sebagai Petinggi wajib mendapat izin tertulis dari camat atas nama Bupati dan wajib mengundurkan diri sebagai anggota BPK dan Perangkat Kampung paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan Pemilihan Petinggi.
(1)Bagi Balon yang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti tes kemampuan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Panitia seleksi.

Pasal 14

(1)Penjaringan Balon Petinggi dilaksanakan selama 20 (dua puluh) Hari.
(2)Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi Balon Petinggi.
(3)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
(4)Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wqiib diproses dan ditindak lanjuti oleh Panitia Pemilihan.
(5)Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Balon Petinggi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
(6)Dalam hal Balon Petinggi yang memenuhi syarat lebih dari 3 (orang) orang, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan melalui seleksi tambahan untuk mendapatkan calon yang akan dipilih menjadi Petinggi.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…