DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 24 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Lambang, Arti Lambang, Penggunaan Lambang, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Mahakam Ulu perlu diletakkan di dalam kerangka sistem administrasi negara yang didahului dengan pengaturan tata cara penggunaan Lambang Daerah;
b.bahwa Lambang Daerah sebagai atribut Daerah menggambarkan semangat pengabdian dan motivasi bagi seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Daerah di dalam membangun, maka dipandang perlu mengadakan Lambang Daerah sebagai simbol kebanggaan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk Dan Tata Cara Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Mahakam Ulu,
2.Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas -— luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom,
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, 2 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2.Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas5. Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Dinas Daerah adalah Seluruh Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 6. Lembaga Teknis Daerah adalah Seluruh Lembaga Teknis baik yang berbentuk Kantor maupun Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, 7. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana tugas teknis, 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan, Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan atribut yang dijadikan sebagai identitas daerah, Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis, Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan instansi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas, Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

BAB II

BENTUK LAMBANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, (1 3

5.Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
6.Dinas Daerah adalah Seluruh Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
7.Lembaga Teknis Daerah adalah Seluruh Lembaga Teknis baik yang berbentuk Kantor maupun Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
8.UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana tugas teknis;
9.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
10.Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dalam Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu;
11.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan;
12.Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu merupakan atribut yang dijadikan sebagai identitas daerah;
13.Naskah Dinas adalah Alat Komunikasi Kedinasan dalam bentuk tertulis;
14.Kop Naskah Dinas adalah bagian teratas dari naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan instansi satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
15.Sampul Naskah Dinas adalah sampul atau alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas;
16.Papan Nama Instansi adalah papan yang bertuliskan nama dan alamat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
17.Kop Sampul Naskah Dinas adalah bagian teratas dari sampul naskah dinas yang memuat sebutan pimpinan pemerintah daerah atau instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 2

( 1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk Lam bang Daerah Kabupaten Mahakam Ulu; 3

(2)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), berbentuk :1 BUPATEN MAHAKAN (y

BAB III

ARTI LAMBANG

Pasal 3

Tulisan KABUPATEN MAHAKAM ULU berarti nama daerah dan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu, a. Logo membentuk sudut enam berbentuk perisai/ tameng melambangkan perlindungan Pemerintah kepada masyarakat Mahakam Ulu dan rantai melingkari logo melambangkan ikatan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, b. Rantai melingkar melingkar melambangkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam membangun dan menjaga NKRI, Bintang Bersudut Lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu, Tulisan URIP KERIMAAN : - URIP : adalah Hidup - KERIMAAN adalah berkelimpahan, URIP KERIMAAN berarti Masyarakat Mahakam Ulu dipenuhi dengan kehidupan yang berkelimpahan, Topeng Hudog melambangkan adat istiadat, seni dan tari dalam kehidupan masyarakat Mahakam Ulu yang memilki nilai harapan akan kemakmuran dan kesejahteraan, Rumah Adat (Lamin) adalah tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan, d. e. f g h. 4

(2)Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), berbentuk :

Pasal 3

a.Tulisan KABUPATEN MAHAKAM ULU berarti nama daerah dan wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
b.Logo membentuk sudut enam berbentuk perisai/tameng melambangkan perlindungan Pemerintah kepada masyarakat Mahakam Ulu dan rantai melingkari logo melambangkan ikatan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam membangun dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.Rantai melingkar melingkar melambangkan Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dalam membangun dan menjaga NKRI;
d.Bintang Bersudut Lima melambangkan Pancasila sebagai Dasar dan Falsafah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e.Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu;
f.Tulisan URIP KERIMAAN : - URIP : adalah Hidup - KERIMAAN : adalah berkelimpahan; URIP KERIMAAN berarti Masyarakat Mahakam Ulu dipenuhi dengan kehidupan yang berkelimpahan;
g.Topeng Hudoq melambangkan adat istiadat, seni dan tari dalam kehidupan masyarakat Mahakam Ulu yang memilki nilai harapan akan kemakmuran dan kesejahteraan;
h.Rumah Adat (Lamin) adalah tempat berkumpulnya masyarakat dalam berbagai kegiatan kehidupan; 4 Guci (Tajau) berarti tempat menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan, 1. Gong (Tawak) dimaknai sebagai alat untuk mengumpulkan masyarakat dan menyampaikan berita, Parang (Mandau/Malaat) dan Tombak/Sumpit merupakan alat kelengkapan kehidupan keseharian masyarakat dalam mencari nafkah dan melindungi diri dari marabahaya. k. Arti Warna - Warna Kuning : Berarti keagungan, kejayaan - Warna Hijau : Berarti keasrian, kemakmuran - Warna Merah : Berarti keberanian - Warna Putih : Berarti kesucian - Warna Hitam : Berarti keteguhan, kesungguhan - Warna Abu-abu : Berarti kesederhanaan 1

BAB IV

PENGGUNAANLAMBANG

Pasal 4

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk surat terdiri dari :

(1)Surat Edaran,

14.Nota Pengajuan Konsep Naskah Surat Biasa, Dinas, Surat Keterangan,
15.Lembar Disposisi, Surat Perintah,
16.Telaahan Staf, Surat Izin, 17. Pengumuman, Surat Perjanjian, 18. Laporan, Surat Tugas, |
19.Rekomendasi, Surat Perintah Perjalanan Dinas,
20.Surat Pengantar: Surat Kuasa, 21. Telegram, . Surat Undangan, 22. Berita Daerah, .Surat Pernyataan Melaksanakan 23 perita Acara: Tugas,
24.Notulen, . Surat Panggilan,
25.Memo, . Nota Dinas,
26.Daftar Hadir, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
27.Piagam / Sertifikat.

Pasal 5

Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang penandatanganannya didelegasikan atau yang ditandatangani oleh 10. 11 12 13 5

1.Guci (Tajau) berarti tempat menampung aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya demi tercapainya kemajuan dan kesejahteraan;

j.Gong (Tawak) dimaknai sebagai alat untuk masyarakat dan menyampaikan berita;
k.Parang (Mandau/Malaat) dan Tombak/Sumpit merupakan alat kelengkapan kehidupan keseharian masyarakat dalam mencari nafkah dan melindungi diri dari marabahaya. mengumpulkan
1. 1.Arti Wama - W ama Kuning - Warna Hijau - Warna Merah - Warna Putih - Warna Hitam - Warna Abu-abu : Berarti keagungan, kejayaan : Berarti keasrian, kemakmuran : Berarti keberanian : Berarti kesucian : Berarti keteguhan, kesungguhan : Berarti kesederhanaan

Pasal 4

Naskah Dinas yang dirumuskan dalam bentuk surat terdiri dari:

1.Surat Edaran;
2.Surat Biasa;
3.Surat Keterangan;
4.Surat Perintah;
5.Surat Izin;
6.Surat Perjanjian;
7.Surat Togas;
8.Surat Perintah Perjalanan Dinas;
9.Surat Kuasa;
10.Surat Undangan;
11.Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas;
12.Surat Panggilan;
13.Nota Dinas;
14.Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
15.Lembar Disposisi;
16.Telaahan Staf;
17.Pengumuman;
18.Laporan;
19.Rekomendasi;
20.Surat Pengantar;
21.Telegram;
22.Berita Daerah;
23.Berita Acara;
24.Notulen;
25.Memo;
26.Daftar Hadir;
27.Piagam / Sertifikat.

Pasal 5

(1)Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 yang penandatanganannya didelegasikan atau yang ditandatangani oleh 5 Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati serta naskah dinas yang ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah/Satuan Organisasi atas wewenang jabatannya, wajib menggunakan Lambang Daerah kecuali Peraturan Daerah, Peraturan Bupati,Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Surat — Surat Dinas yang ditandatangani Bupati,
(2)Bentuk, Ukuran dan Isi Naskah Dinas dan Tata Cara Penggunaannya, diatur dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…