DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 21 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Mengingat :- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

(1)
(2)ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 berupa laporan keuangan yang memuat: . laporan realisasi anggaran, . laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, . laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan . catatan atas laporan keuangan.aa 0 AO vc» f Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri:a a. b. Cc. pendapatan daerah: Rp 1.543.581.871.533,68 belanja daerah: Rp 1.021.006.057.710,90 transfer: Rp 148.395.946.701,00 surplus/ defisit Rp 374.179.867.121,78 pembiayaan daerah:

1.penerimaan: Rp 27.716.624.833,59
2.pengeluaran: Rp 0,00 pembiayaan netto: Rp 27.716.624.833,59 / d. sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA): Rp 401.896.491.955,37e.

Pasal 3

Uraian laporan realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 2 .selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp212.943.593.328,24 dengan rincian:

1.anggaran pendapatan perubahan: Rp 1.330.638.278.205,44 a.
2.realisasi pendapatan: Rp 1.543.581.871.533,68 selisih lebih/(kurang) : Rp 212.943.593.328,24 .selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp (175.301.306.481,54) dengan rincian:
1.anggaran belanja perubahan: Rp 1.196.307.364.192,44 b.
2.realisasi belanja: Rp 1.021.006.057.710,90 selisih lebih /(kurang): Rp (175.301.306.481,54) .selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp (13.586.045.713,00) dengan rincian:
1.anggaran transfer: Rp 161.981.992.414,00
2.realisasi transfer: Rp 148.395.946.701,00 selisih lebih /(kurang): Rp (13.586.045.713,00) .selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp401.830.945.522,78 dengan rincian:
1.surplus/ defisit setelah perubahan: Rp (27.651.078.401,00)
2.realisasi: Rp 374.179.867.121,78 selisih lebih/(kurang!): Rp. 401.830.945.522,78 d. . selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp65.546.432,59 dengan rincian: e.
1.anggaran penerimaan pembiayaan perubahan: Rp 27.651.078.401,00
2.realisasi penerimaan pembiayaan: Rp 27.716.624.833,59 selisih lebih/(kurang) : Rp 65.546.432,59 . selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian: f
1.anggaran pengeluaran pembiayaan perubahan: Rp 0,00
2.realisasi pengeluaran pembiayaan: Rp 0,00 selisih lebih / (kurang): Rp 0,00 . selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto (bersih) sejumlah Rp65.546.432,59 dengan rincian: 8
1.anggaran pembiayaan netto: Rp 27.651.078.401,00
2.realisasi pembiayaan netto: Rp 27.716.624.833,59 selisih lebih /(kurang): Rp 65.546.432,59

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri atas: 3

a.saldo anggaran lebih awal: Rp27.651.078.401,39
b.penggunaan saldo anggaran lebih awal sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan: Rp27.689.274.833,59 sub total: Rp (38.196.432,20) C. sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran: Rp 401.896.491.955,37 sub total: Rp 401.858.295.523,17
d.koreksi kesalahan tahun sebelumnya: Rp 38.196.432,20
e.saldo anggaran lebih akhir: Rp 401.896.491.955,37

Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri atas:

a.pendapatan-LO: Rp 1.982.096.726.529,99
b.beban: Rp 881.247.687.197,83
c.defisit-LO dari kegiatan non operasional: Rp (162.013.408,00)
d.sulplus-LO dari pos luar biasa: Rp (3.458.466.265,00)
e.defisit-LO: Rp1.097.228.559.659,16

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, terdiri atas:

a.ekuitas awal: Rp 2.283.520.228.062,25
b.surplus— LO: Rp 1.097.228.559.659,16
c.dampak kumulatif perubahaan kebijakan /kesalahan mendasar: - koreksi nilai persediaan - selisih revaluasi aset tetap - koreksi ekuitas lainnya: Rp 34.071.926.431,02
d.ekuitas akhir: Rp 3.414.820.714.152,43

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, terdiri atas:

a.jumlah aset: Rp 3.447.712.693.339,89
b.jumlah kewajiban: Rp 32.891.979.187,46 Cc. jumlah ekuitas dana: Rp 3.414.820.714.152,43

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, terdiri atas:

a.saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2022: Rp 29.227.672.069,72
b.arus kas bersih dari aktivitas operasi: Rp 631.778.451.484,78
c.arus kas dari aktivitas investasi: Rp (257.571.234.363,00)
d.arus kas dari aktivitas pembiayaan: Rp 0,00
e.arus kas bersih dari aktivitas transitoris: Rp (1.363.526.738,21) (non anggaran)
f.saldo kas di BUD dan BLUD Akhir: Rp 402.071.362.453,29 4 per 31 Desember Tahun 2022

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

a.Lampiran I Lampiran 1.1 Lampiran 1.2 Lampiran 1.3 Lampiran 1.4 Lampiran II Lampiran III Lampiran IV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Lampiran IX Lampiran X Lampiran XI Lampiran XII . Lampiran XIII Lampiran XIV Lampiran XV Lampiran XVI Lampiran XVI! Lampiran XVIII Lampiran XIX Laporan Realisasi Anggaran, Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan, Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Daftar rekapitulasi piutang daerah, Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih: Daftar Rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir: Daftar peryertaan modal (investasi) daerah, b. c. d. e. £ & h. Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah, Daftar rekapitulasi aset tetap, Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan, Daftar rekapitulasi aset lainnya, Daftar Dana Cadangan Daerah, Daftar Kewajiban Jangka Pendek, Daftar Kewajiban Jangka Panjang, Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya, 5 j k. 1 m. n. a r. s.
t.Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, Lampiran X1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, dan Lampiran X2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Penjabaran lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…