DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Kewenangan dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; Kerja Sama dan Koordinasi; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, dan Penertiban; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

c.memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan

Pasal 5

d.menyelenggarakan sosialisasi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

(3)Tanggungiawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Masyarakat ikut berperan alrtif dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Daerahdalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. BAB ry PEITTELEIIGGARAAI{ XETETTERAITIAIC, I(ETERTIBA.tr IrUtI, DAIY PTRLII{DUIYGAN IUASYARAXA'T Baglan Keratu

Pasal 8

Pemerinta-h Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, meliputi:

a.tertib sosial;
b.tertib bangunan;
c.terib lingkungan; dan
d.tertib jalan, angkutan jalan, dan fasilitas umum.

Pasal 9

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, Iingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
(2)Permintaan bantuan dan/atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dilakukan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 10

Setiap orang atau badan dilarang:

a.beraktifitas sebagai pengemis, pengamen, pedagang asongan,dan / atau pengelap mobil di jalanan dan traffic light;
b.mengkoordinir untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongzrn, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat umum lainnya;
c.mengekspolitasi anak dan/ atau bayi untuk pengemis;
d.membeli kepada pedagang asongan dan/ atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil di jalan dan/atau tempat-tempat umum; e minuman yang dapat menyebabkan penggunanya kehilangan kesadaran (mabuk) di tempat umum.

Pasal 11

(1)Setiap orang/ badan dilarang melakukan kegiatan prostitusi. Pacal 12 Setiap orang atau badan berkewajiban untuk:
1. a.menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
2. b.menjaga perwatasan/persil termasuk pag , jalan, dan bangunan diatasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara.
3. c.Menebang pohon atau ranting yang tumbuh dalam perwatasannya di dekat jalan umum, yang menurut pertimbangan dapat mengganggu lalu lintas atau merugikan pemakai jalan.
4. d.melengkapi dan menutup sumur yang terdapat di atas perwatasan/persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter.
5. e.memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di dalam perwatasan/persilnya untuk kepentingan umum.

Pasal 13

(1)Setiap orang atau badan dilarang:
1. a.mendirikan bangunan dan/ atau benda lain yang menjulang, menanam atau membiarkan tumbuh di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
2. b.membangun menara dan/atau tower telekomunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah; dan
3. c.mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, taman dan jalur hijau.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
(2)Kegiatan prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menjadi mucikari;
2. b.menjadi Pekerja Seks Komersial;
3. c.mengajak, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi Peke4'a Seks Komersial;
4. d.memfasilitasi kegiatan prostitusi; dan
5. e.menggunakan jasa Pekeq'a Seks Komersial.
(3)Setiap orang/Badan dilarang mendirikan, mengusahakan, atau menyediakan bangunan untuk dipergunalan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan prostitusi.
(4)Setiap orang/ Badan dilarang memberi perlindungan terhadap kegiatan prostitusi. Baglan Ketiga Tertlb Bangunen Baglan Keempat Tertib Llngkungan

Pasal 14

Untuk melaksanal<an tertib lingkungan, setiap orang wajib:

a.menanam pohon pelindung, tanaman hias, tanaman apotek hidup, atau tanaman lainnya di halaman atau pekarangan;
b.membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis;
c.menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagran depan;
d.memelihara trotoar, selokan (drainase), brand gang, bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
e.memelihara rumput taman, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan.

Pasal 15

Setiap orang wajib menjaga hewan peliharaannya agar tidak mengganggu ketentraman tetangga.

Pasal 16

(1)Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan, atau membunuh hewan yang dilindungi.
(2)Setiap pemilik binatang peliharaan yang dapat menimbulkan gangguan, wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat umum.
(3)Setiap orang dan/atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib memiliki tanda daftar/ sertifikasi.
(4)Perolehan talda daftar/ sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap orang dan/ atau badan dilarang:

a.membangun dan/atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman, dan tempat umum;
b.melakukan kegiatan/usaha di atas atau di bawah jembatan, tepi saluran, dan tempat umum yang bukan peruntukannya;
c.merusak prasarana dan sarana umum tanpa izrn dai Bupati;
d.mencoret-coret, menulis, melukis, atau menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orErng, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya; dan
e.embuang dan/atau menumpuk sampah atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan. Untuk menjaga ketenteraman

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…