DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 175

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kelembagaan Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, Relawan Penanggulangan Bencana, serta Larangan; Peran Serta dalam Penanggulangan Bencana; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana oleh Kecamatan, Kelurahan, dan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan status dan tingkatan Bencana Daerah;

d.pelaksanaan kebijakan keq'asama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota lainnya serta pihak lain yang potensial;
e.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagal sumber ancarnan atau bahaya Bencana di Daerah;
f.perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan penguras sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah;dan
g.pengendalian pengumpuian dan penyaiuran sumbangan Bencana yang berbentuk uang atau barang;
h.mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
i.membangun dan mengoptimalkan sistem dan pengelolaan irrforurasi daelah untuk Perryeieuggau'aair Fenanrggulanrgan Bencana Daerah; dan
j.berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam hal diperlukan keputusan strategis yang mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

(2)Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD diatur dengan Peraturan Daerah. B"gian Kedua Forum Pengurangan Risiko Bencana

Pasal 12

(1)Dalam melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dibentuk suatu forum yang anggotanya meliputi unsur dari Pemerintah Daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di Daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan Risiko Bencana yang ada di masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum ssfagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peranan forum pengurangan Risiko Bencana meliputi:

a.penyusunar Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana dengan koorciinasi BPBD;
b.melakukan pengarusutamaan pengurangan Risiko Bencana bagi semua pemangku kepentingan menuju komunitas yang peka, tanggap dan tangguh terhadap bencana;
c.melakukan kampanye kesadaran, Kesiapsiagaan dan I ---^_1.:-:-.- 't---_ _1- hcrrlrrlr(^rrr linl KtPaua lllasJvi,-l i1J(i1L uirtilttl rlttrrEllauapl I\l!'rAU Bencana; dan
d.berpartisipasi dalam pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. EAD I? PEIYY-ELEIT(X}ARAAIT PENAITGGI'LAITGAN BEITCANA

Pasal 14

(1)Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan har"/tacarl,ah r'. Iamnotl aonaL 'aalinrrr.i.
1. a.agarna, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
2. b.kelestarian lingkungan hidup;
3. c.kemanfaatan, efisiensi, dan efektifitas; dan
4. d.lingkup luas wilayah. {2'l Penvelenoqeraan Penanqsr r lan cran Rencana rlqnat dilal,rttkqn secara beqienjang mulai dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Daerah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendorong peran dan partisipasi, dan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi dengan menumbuhkembangkan kemauan dan kemampuan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

a.prabencana;
b.saat tanggap darurat; dan
c.pascabencana. Pxagraf 2 Prabencana

Pasal 17

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:

a.dalam situasi tidak tedadi bencana; dan
b.dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Penyelenggaraan teg'adi bencana meliputi:
a.perencanaan penanggulangan bencana;
b.pengurangan Risiko Bencana;
c.pencegahan;
d.pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
e.persyaratan analisis risiko bencana;
f.pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
g.pendidikan dan pelatihan; cian
h.persyaratan standar teknis dan operasional penanggulangan bencana.

Pasal 19

(1)Perencanaan penangguiangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
(2)Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
(3)Pererrcanaan p€rrangB,uiangan'oencana sebagairruna diuraksud pada ayat (l) disusun berdasarkan hasil analisis Risiko Bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. /r\ D^--^^-^^- rr^-^-^-,1^--- D^-^--^ ^^l-^-^:-^-^ l:-^1.^,,{ l-r, r lr gr,r!€ura,€arr r sr16L1r5,5,ur.r.r rErcu r Lrcrr\.curd o€r,aS,ourucurcl, Lrf,rlra,f\.o(l\l pada ayat (l) metputi:
1. a.pengenalan dan pengkajian Ancaman Bencana;
2. b.pemahaman tentang kerentanan;
3. c.analisis kemungkinan dampak bencana; ,l -il;L-- +iaAaLoa ;c;12^ lDn^a-o. Pvr.6qr @a6.!r
4. e.penentuan mekanisme kesiapan dal penanggulangan dampak bencana; dan
5. f.alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia. (l)

Pasal 20

Perencanaan penanggulangan bencana disusun dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

Pasal 18

Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a (2t

(3)Dafam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur Peraturan Bupati.

Pasal 21

(l) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dal,am menghadapi bencana.

(2)Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui kegiatan:
1. a.pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
2. b.perencanaan pariisipatif penangguiangan bencana;
3. c.pengembangan budaya sadar bencana;
4. d.peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana;
5. e.penerapan upaya fisik, nonlisik, dan pengaturan Ircrrarrtturir.rrBarr

Pasal 22

(1)Untuk melakukan upaya pengurangan Risiko Bencana dilakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan D,i^:t-^ D^-^^- L^-:^:'t.^;^+^- -^l:-- ^^l:t-j. l-^-,-^ 7-^-:^1^- r\ror..rv u(rrlLcu to. to.ttE r.rc-t rsr ^LSrdLo,rr Po,rurE scurhrl rrt-r \rPa rr,LEra.La,rr sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (21.
(2)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana juga berisi kegiatan Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan pendidikan, budaya, pariwisata, dan pendekatan lain .'aaa rala.'a ar4rr J 4.6
(3)Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana memperhatikan adat Dan kearifan lokal.
(4)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk r-rFrrorrrendan ricilrn hcnrana wano rn-elinr rf i rrr"r.rrr Aqri J *'6 pemerintah daerah, non pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha di daerah yang dikoordinasikan oleh BPBD.
(5)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan instansi/lembaga yang hertanggung jawab di hidang perencanaanpembangunan daerah.
(6)Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka wal<tu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Isi peraturan

Teks175PDFHirarki

Memuat teks peraturan…