DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 151

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah; Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berupa Peraturan; Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah yang Berupa Penetapan; Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Register; Penomoran dan Autentifikasi; Pembatalan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan; Penyebarluasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:

a.persetujuan;
b.persetujuan dengan pengubahan; atau
c.penolakan.

(5)Dalam hal persetujuan dengan pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan perda tersebut.
(6)Penyempumaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kembali kepada pimpinan DPRD.

Pasal 24

(1)Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.
(2)Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rzrnczrngan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 25

(1)Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada pimpinan DPRD.
(2)Surat pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
1. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
2. c.materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancanganPerda.
(3)Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari Bupati disusun berdasarkan Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Perda. (a) Dalam rangka pembahasan rancangan perda di DPRD, Perangkat Daerah pemrakarsa memperbanyak rancangan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 26

(1)Dalam rangka pembahasan ranc€rngan Perda di DPRD, Bupati membentuk tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Perda di DPRD kepada Bupati untuk mendapatkan arahan dan keputusan.

Pasal 27

(1)Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD kepada Bupati.
(2)Surat pengantar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.latar belakang dan tujuan pen5rusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan; dan
3. c.materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Perda.
(3)Dalam hal rancangan Perda yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Perda.
(4)Dalam rangka pembahasan r€rnc€rngan Perda di DPRD, sekretariat DPRD memperbanyak rancarlgan Perda sesuai jumlah yang diperlukan.

Pasal 28

(1)Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
(2)Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicara€rn tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
(3)Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati dilakukan melalui tahapan: 1) penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenar rancangan Perda; 2) pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan 3) tanggapan dan/atau jawaban gubernur terhadap pemandangan umum fraksi.
2. b.dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan melalui tahapan: 1) penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai ranccmgan Perda; 2) pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. 3) pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
3. c.pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang diiakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
(4)Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1) penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2) permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripuma.
2. b.pendapat akhir Bupati.

Pasal 29

(i) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

(2)Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 30

(1)Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
(2)Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
(3)Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
(4)Pimpinan DPRD menyampaikan surat penarikan kembali rancangan Perda kepada Bupati disertai dengan alasan penarikan.

Pasal 31

(1)Rancangan Perda yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
(2)Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Bupati.
(3)Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada tahun berjalan, dan dapat diajukan kembali pada tahun berikutnya sesuai mekanisme pembentukan Perda.

Pasal 32

(1)Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
(2)Penyampaian rancangan p61d6 sslagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3)Bupati wqjib menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubemur sebagri wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda.
(4)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangzrn Perda paling larna 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.
(5)Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 3O (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
(6)Dalam hal Bupati tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagn i mana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
(7)Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, uPeraturan Daerah ini dinyatakan sah'.
(8)Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)hart.s dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan Naskah Perda ke dalam kmbaran Daerah.
(9)Rancangan Perda yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat ditetapkan oleh Bupati dan belum dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 33

(1)Perda diundangkan dalam lembaran Daerah.
(2)Pengundangan Perda dalam lembaran Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
(4)Perda mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Perda yang bersangkutan. Pasa-l 34
(1)Tambahan lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
(2)Tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dicantumkan nomor tambahan lembaran Daerah.
(3)Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
(4)Nomor tambahan lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran Daerah.

Pasal 35

(1)Perencanaan penyusunan Perbup merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan Daerah.
(2)Perencanaan penyusunan Perbup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
(1)Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Perbup.

Isi peraturan

Teks151PDFHirarki

Memuat teks peraturan…