DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 yang berjumlah Rp1.498.521.832.669,00 (satu triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 November 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395); 2
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 972); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI KABUPATEN MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah lainnya sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 3
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
6.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pasal 2

APBD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 1.498.521.832.669,00 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
b.Belanja Daerah Rp. 1.498.521.832.669,00 Rp. 1.770.899.836.904,00 Defisit (Rp. 272.378.004.235,00)
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan
2. 2.Pengeluaran Rp. 277.378.004.235,00 Rp. 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 272.378.004.235,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan N I H I L

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1.498.521.832.669,00 (Satu Triliun Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli; dan
b.Pendapatan Transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 11.240.054.701,00 (Sebelas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah; dan
2. b.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.622.500.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
(3)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 7.617.554.701,00 4 (Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.487.281.777.968,00 (Satu Triliun Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.310.774.972.903,00 (Satu Triliun Tiga Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Rupiah); dan
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp. 176.506.805.065,00 (Seratus Tujuh Puluh Enam Milyar Lima Ratus Enam Juta Delapan Ratus Lima Ribu Enam Puluh Lima Rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. 1.770.899.836.904,00 (Satu Triliun Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Empat Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasional;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp. 982.179.342.852,00 (Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial. 5
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 257.398.059.264,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 688.380.037.580,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Rupiah);
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak direncanakan sebesar Rp. 1.595.908.200,00 (Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Dua Ratus Rupiah);
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 27.148.337.808,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah); dan
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 7.657.000.000,00 (Tujuh Milyar Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp. 638.374.850.960,00 (Enam Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi; dan
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.700.000.000,00 (Enam Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 41.974.430.610,00 (Empat Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sepuluh Rupiah);
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp. 188.695.477.750,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah);;
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 374.403.926.000,00 (Tiga 6 Ratus Tujuh Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah); dan
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 26.601.016.600,00 (Dua Puluh Enam Milyar Enam Ratus Satu Juta Enam Belas Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.323.480.492,00 (Tujuh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Pasal 10

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp. 143.022.162.600,00 (Seratus Empat Puluh Tiga Milyar Dua Puluh Dua Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…