DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 100

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Keanggotaan BPK; 3. Kelembagaan BPK; 4. Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Hak BPK; 5. Hak, Kewajiban, dan Larangan Anggota BPK; 6. Musyawarah; 7. Pembinaan dan Pengawasan; 8. Pendanaan; 9. Ketentuan Peralihan; 10. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Kampung,

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395),
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU dan BUPATI MAHAKAM ULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Mahulu. Bupati adalah Bupati Mahulu. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kampung adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 4. 5. 6. 7. 2

8.Perangkat Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari sekretariat, pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan.
9.Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, yang selanjutnya disingkat DPMK adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Mahakam Ulu.
12.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum bagi BPK sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintah Kampung.

BAB II

KEANGGOTAAN BPK

Pasal 3

(l) Anggota BPK merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui musyawarah perwakilan.

(2)Keanggotaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua rukun warga, golongan profesi, tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat lainnya dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(3)Jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 3 (tigaa) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
(4)Penetapan jumlah anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan jumlah penduduk, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kampung dengan jumlah penduduk sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) jiwa, anggota BPK berjumlah3 (tiga) orang.3 3
(5)
(6)
1. b.Kampung dengan jumlah penduduk 25l(dua ratus lima puluh satu) sampai dengan 1000 (seribu) jiwa, anggota BPK berjumlah 5 (lima) orang: dan
2. c.Kampung dengan jumlah penduduk lebih dari 1000 (seribu) jiwa, anggota BPK berjumlah 7 (tujuh) orang. Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Kampung yaitu rukun tetangga. Penetapan wilayah musyawarah dalam Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (S5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung. 7

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPK dilakukan melalui: a. b.

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(1)pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah, dan pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan.

Pasal 5

Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPK dari unsur wakil wilayah musyawarah. Unsur wakil wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)adalah masyarakat Kampung dari wilayah musyawarah yang dapat diwakili oleh laki-laki dan perempuan. Wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup rukun tetangga yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPK. Jumlah anggota BPK dari masing-masing wilayah musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

Pasal 6

Pengisian anggota BPK berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPK. Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu perempuan warga Kampung yang memenuhi syarat calon anggota BPK serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan oleh perempuan warga Kampung yang memiliki hak pilih.

Pasal 7

Pengisian anggota BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Petinggi Kampung. 4

(2)Jumlah panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan:
(3)dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 7 (tujuh) orang, Panitia berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak8 (delapan) orang,
(4)dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 5 (lima) orang, Panitia berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak 1 (satu) orang dan tokoh masyarakat sebanyak 6 (enam) orang, dan
(5)dalam hal jumlah anggota BPK yang akan dipilih sebanyak 3 (tiga) orang, Panitia berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Kampung sebanyak 2 (dua) orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat kampung sebanyak1 (satu) orang dan unsur tokoh masyarakat sebanyak 4 (empat) orang.
(6)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk meliputi keterwakilan perempuan.
(7)Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wakil dari wilayah musyawarah.
(8)Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
(9)menyusun rencana dan biaya kegiatan pengisian BPK,
(10)mengumumkan secara terbuka rencana pengisian BPK.
(11)membuat dan menetapkan tata tertib pengisian BPK,
(12)menetapkan jadwal proses pengisian BPK,
(13)mengadakan sosialisasi dan mekanisme pengisian BPK,
(14)melakukan penjaringan dan penyaringan persyaratan administrasi,
(15)mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka, nama calon anggota BPK yang telah memenuhi persyaratan administrasi,
(16)memfasilitasi proses musyawarah perwakilan pengisian BPK, dan
(17)membuat laporan pelaksanaan pengisian BPK kepada Kepala Kampung. 1 8 Ss 1 3 1

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.
(2)Bakal calon anggota BPK yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPK.
(3)Pemilihan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPK berakhir.

Pasal 9

(1)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung 5
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)calon anggota BPK oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPK ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), calon anggota BPK dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih. Calon anggota BPK terpilih adalah calon anggota BPK dengan suara terbanyak. Mekanisme pengisian Anggota BPK melalui proses pemilihan langsung dan /atau proses pemilihan musyawarah perwakilan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Calon anggota BPK terpilih disampaikan oleh panitia kepada Petinggi Kampung paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPK terpilih ditetapkan panitia. Calon anggota BPK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Petinggi Kampung kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. b. Cc. pi nga

(1)
(2)warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah: berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan/atau sederajat, bukan sebagai Perangkat Kampung, bersedia dicalonkan menjadi anggota BPK, wakil penduduk Kampung yang dipilih secara demokratis, sehat jasmani dan rohani: dan berpenduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kampung pemilihan. d. e.

Isi peraturan

Teks100PDFHirarki

Memuat teks peraturan…