Bagian Keempat Penyampaian SPPT, DHKP, dan STIS
(1)SKPD pengelola PBB-P2 menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP yang dituangkan da~am SPPT. .
(2)SPPT diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
(3)DHKP diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atau pejabat yang ditunjuk, untuk didistribusikan kepada:
a.SKPD pengelola PBB-P2;
b.Desa/Kelurahan.
(4)STIS diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) untuk didistribusikan kepada Bank tempat pembayaran.
(5)Setelah penetapan pajak terutang, SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan pencetakan SPPT, DHKP, dan STIS guna memenuhi sarana kelengkapan pemungutan PBB-P2.
{6) Formulir SPPT, DHKP dan STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran II, larnpiran Ill dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.