DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Mei 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkuo; III. Sistem dan Prosedur Pengelolaan PBB-P2; IV. Keberatan dan Banding; V. Pengembalian Kelebihan Pembayaran dan Pemeriksaan; VI. Larangan dan Sanksi Administrasi; VII. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu jenis pajak yang dialihkan pengelolaannya kepada daerah, dan pelaksanaannya harus diatur dengan Peraturan Bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nornor 49, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3262, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 fomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984); ~ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TENTANG PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 12 TAHUN 2014 Mcngingat Menimbang BUPATI MALAKA p . l .I r
2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nornor 19 Tahun 1997 tcntang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4189);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem ben tukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembarari Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambapan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); !,, Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Mataka .
2.Bupati adalah Bupati Malaka.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada I Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, V Pasal I KETENTUAN UMUM

BAB II

33.

Pasal 7

(2)huruf c dilakukan baik secara massal maupun secara individu dengan menggunakan pendekatan penilaian yang ditentukan.

Pasal 6

Pendataan obyek pajak dan subyek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan dengan alternatif:

a.penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP;
b.identifikasi obyek pajak;
c.verifikasi data obyek pajak;
d.pengukuran bidang obyek pajak.

Pasal 5

( 1) Pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan oleh subyek pajak dengan cara mengisi SPOP.

(2)SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada SKPD pengelola PBB-P2 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya. (3} Forrnulir SPOP sebagairnana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan kegiatan pembentukan basis data. Pelaksanaan pembentukan basis data dilakukan melalui:

a.pendaftaran obyek pajak dan subyek pajak;
b.pendataan obyek pajak dan subyek pajak;
c.penilaian obyek pajak.

Pasal 3

Petugas pemungut harus menyerahkan TIS atas pembayaran PBB-P2 terutang oleh Wajib Pajak. Pe~.erirz:iaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Bendahara Penerimaan dengan menggunakan DPH. T~rh~dap pcnyetoran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), A d1benkan STIS oleh Bendahara Penerimaan yang selanjutnyal! ( 1) (2} (3}

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2 Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh petugas pemungut.

Pasal 10

(1)SKPD pengelola PBB-P2 menyampaikan:
1. a.SPPT kepada Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Kelurahan sebagai penanggung jawab pemungutan;
2. b.DHKP untuk Kepala Desa/Kelurahan; dan
3. c.STIS kepada Bendahara Penerimaan untuk diberikan kepada Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan yang sah.
(2)Wajib Pajak menandatangani dan memberi tanggal pada bagian bawah SPPT yang disampaikan petugas pemungut sebagai bukti penerimaan.
(3)Bukti penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Kepala SKPD pengelola PBB-P2.

Pasal 9

(1)SKPD pengelola PBB-P2 menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan SPOP yang dituangkan da~am SPPT. .
(2)SPPT diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2.
(3)DHKP diterbitkan dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh Kepala SKPD pengelola PBB-P2 atau pejabat yang ditunjuk, untuk didistribusikan kepada:
1. a.SKPD pengelola PBB-P2;
2. b.Desa/Kelurahan.
(4)STIS diterbitkan dalam rangkap 1 (satu) untuk didistribusikan kepada Bank tempat pembayaran.
(5)Setelah penetapan pajak terutang, SKPD pengelola PBB-P2 dapat melaksanakan pencetakan SPPT, DHKP, dan STIS guna memenuhi sarana kelengkapan pemungutan PBB-P2. {6) Formulir SPPT, DHKP dan STTS sebagaimana tercantum dalam lampiran II, larnpiran Ill dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

a.Kepala Desa/Kelurahan;
b.Camat;
c.Bendahara Penerimaan; dan
d.Kepala SKPD pengelola PBB-P2.

(2)Kcpala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bcrkewajiban:
1. a.menerima laporan dari Petugas Pemungut mengenai hasil penerimaan dan penyetoran pembayaran PBB-f2 ke Bank tempat pembayaran berupa DPH yang telah diregistrasi; 4,-

Pasal 12

(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan atau melalui Petugas Pemungut.
(3)Tata cara pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.pembayaran langsung kepada Bendahara Penerimaan:
  1. 1.wajib pajak membayar secara tunai, langsung mendapatkan STTS;
  2. 2.wajib pajak membayar melalui kiriman uang atau transfer sebagai bukti pelunasan, harus disertai dengan surat pengantar pengiriman dari Bank tempat pembayaran PBB-P2.
2. b.pembayaran melalui Petugas Pemungut:
  1. 1.Petugas Pemungut menerima pembayaran PBB-P2 dari wajib pajak untuk selanjutnya menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan;
  2. 2.pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak harus diberikan TIS;
  3. 3.Petugas Pernungut menyetorkan pembayaran PBB-P2 kepada Bendahara Penerimaan dan akan diberikan STTS untuk disampaikan kepada wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah;
  4. 4.pembayaran yang dilakukan oleh Petugas Pemungut secara kolektif kepada Bendahara Penerimaan harus dilengkapi dengan DPH dan disetorkan paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 11

(5)disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyetoran sebagai pengganti TIS. Petugas Pemungut harus membuat laporan penerimaan PBB-P~ dari Wajib Pajak dan setoran pembayaran PBB-P2 ke Bendahara Penenmaan kepada Kepala Desa/Kelurahan. Formulir TIS dan DPH sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan larnpiran VI Peraturan Bupati ini.
(6)
(1)Penagihan PBB-P2 dilakukan atas SPPT yang belum dan/atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo.
(2)SPPT yang belum dan/atau tidak dibayar oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi bcrupa denda sebesar 20/o (dua persen) s~tiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.y

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 12 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

33.

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2 Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh petugas pemungut.

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

33.

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PBB-P2 Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh petugas pemungut.

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 12

Pasal 11

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009