DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 12 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Sistem dan Prosedur pemungutan BPHTB; IV. Fasilitasi; V. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan salah satu potensi penerimaan daerah yang dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pemungutannya perlu diatur dalam Peraturan Bupati; b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerab dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Ne~g~.a. Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tamb n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5396); Mengingat Menimbang TENT ANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KABUPATEN MALAKA PERATURAN BUPATI MALAKA NOMOR 5 TAHUN 2015 BUPATl MALAKA PROPJNSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI MALAKA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK iTAS TANAHDAN/ ATAU BANOUNANKABUPATENMALAKA..- MEMUTUSKAN:
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587}; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dae rah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Bupati Malaka Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Malaka (Berita Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2013 Nomor 03); Menetapkan
10.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menrimpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan mempertanggungjawabkan ang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

l.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
1. 2.Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
2. 3.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, tennasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan.
3. 4.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pernbayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
4. 5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dan dalam bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkurnpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. 6.Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT, adalah pihak yang berwenang menerbitkan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
6. 7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. 8.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya clisebut SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. 9.Bendahara Pencrimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerirna, menyimpan, menyetorkan, rnenatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPKD.

Pasal 2

(1)Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian proses yang hams dilakukan dalam menerirna, menatausahakan, dan melaporkan penerimaan BPHTB.
(2)Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan;
2. b.Prosedur pembayaran BPHTB;
3. c.Prosedur penelitian SSPD BPHTB;
4. d.Prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan
5. e.Prosedur pelaporan BPHTB;
6. f.Prosedur penagihan BPHTB,;
7. g.Prosedur pengurangan BPHTB.
(3)Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah clan/ a tau bangunan sekaligus perhitungan besarnya BPHTB terutang.
(4)Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimn dimaksud pada ayat (2) huruf (b) adalah prosedur pembayaran pajak te tang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB

11.Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ket.iga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
12.Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/ atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang rnerniliki kekuatan hukum.
13.Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan.
14.Akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
15.Pernungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

RUANO LINGKUP

Pasal 4

(1)Wajib Pajak mengurus akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan melalui PPAT at.au pejabat sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)PPAT/Peja,at Lelang meJakukan penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan. ~

BAB III

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTANBPHTB

Pasal 3

(1)Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SKPKDharus mempersiapkan fungsi yang diburuhkan, meliputi :
1. a.Fungsi pelayanan;
2. b.Fungsi pengolahan data dan informasi; dan
3. c.Fungsi pembukuan dan pelaporan
(2)Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas melakukan interaksi dengan Wajib pajak dalarn tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.
(3)Fungsi data dan infonnasi sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.
(4)Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bcrtugas untuk menyiapkan laporan realisasi pcnerirnaan BPHTB berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
(5)Prosedur penelitian SSPD BPHTB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah prosedur verifikasi yang dilakukan SKPK.D atas kebenaran dan kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.
(6)Prosedur pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan dan penerbitan akta oleh PPAT.
(7)Prosedur pelaporan BPHTB sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.
(8)Prosedur penagihan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh SKPKD
(9)Prosedur pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 8

(1)Wajib Pajak me1akukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Kantor Pertanahan.
(2)SK.PKO dapat melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan dalam rangka pendaftaran pemindahan hale.
(3)Tata cara pendaftaran hp.k adalah sebagaimana tercantum dalam larnpiran IV Peraturan Bupati ini. \\.,

Pasal 7

(1)Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi pelayanan.
(2)Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
2. b.Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.
(3)Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dengan pemeriksaan lapangan.
(4)Tata cara penelitian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercanturn pada lampiran Ill Peraturan Bupati ini.
(1)Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD BPHTB.
(2)Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan pada SK.PKO.
(3)Tata Cara Pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran n Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang disiapkan oleh PPAT.
(2)Tata cara pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/ atau bangunan adalah sebagaiman tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini, ( l) Pengurangan BPHTB diaj:Uk~'? oieh Wajib Pajak dan disampaikan kepada fungsi pelayanan untuk diteliti.
(2)Pengurangan BPHTB sebagaimana dim\iksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i,

Pasal 12

Bagian Ketujuh Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 11

(1)Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum dibayar oleh Wajib Pajak.
(2)Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/ atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKB) BPHTB dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB.
(3)STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/ atau Surat Paksa jika diperlukan.
(4)Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

[I] Fungsi pembukuan dan pelaporan menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT.

(2)Fungsi pembukuan dan pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerirnaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(3)Fungsi pembukuan dan Ppelaporan menerima laporan pembuatan akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari PPAT paling larnbat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
(4)Tata cara pelaporan akta adalah sebagaimana tercantum dalam larnpiran V Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…