DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 105

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini berisi tentang : I. Ketentuan Umum; II. Jenis Pajak; III. Pajak Hotel; IV. Pajak Restoran; V. Pajak Hiburan; VI. Pajak Reklamase; VII. Pajak Penerangan jalan; VIII. Pajak Air Tanah; IX. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan; X. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan; XI. Wilayah Pemungutan; XII. Masa Pajak Dan Saat Pajak Terutang; XIII. Pendapatan dan Penerbitan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan; XIV. Tata Cara penetapan dan Pemungutan Pajak; XV. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak; XVI. Keberatan Dan Banding; XVII. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Dan penghapusan atau pengurangan Sanksi Administratif; XVIII. Pengurangan, Keringanan Dan pembebasan Pajak; XIX. Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak; XX. kedaluwarsa Penagihan; XXIII pembukuan,penelitian dan Pemeriksaan; XXIV. Ketentuan penyidikan; XXV. Ketentuan pidana; XXVI. ketentuan Peralihan; XXVII. Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAL~KA dan BUPATI MALAKA Dengan Persetujuan Bersama - . "' I • I \ \ ' ,,I I , , I I I !• ! 15..Reklameadalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum • terhadap barang, jasa, orang a tau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.

16.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17.Pajak Mineral Bukan Logam .dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari surnber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
0.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah a tau batuan diba wah perm ukaan tanah.
1.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/ a tau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan , pendalaman serta laut wilayah Daerah. 'f3. Bungunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 14. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan paj ak.
5.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. r, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKPadalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak kenakan pajak. . Bea Perolehan Hak Atas Tarrah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tahah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehannya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikeriakaan Jajak. N'ajibPajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, iemotorig pajak dan pemungut pajak yang mernpunyai hak dan kewajiban ierpajakari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan erpajakan daerah. 'I ··1 I . Q. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lam.bat 3 (tiga) · bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. ~. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama I dengan tahun kalender. ~. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada , wajibpajak serta pengawasan penyetorannya . . Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan keterrtuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . . Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek clan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati . . Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yangterutang . . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WajibPajak . . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah · pokokpajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok , pajak, besarnya 'sanksi ·actministratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. · . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya ·, disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN · adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak adakredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 'SKPDLBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. l • , ·I t : .r ,)' ,. I ti

Pasal 4

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan p~mbayaran, ter~asuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya membenkan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hi bur an. ' I ;i I

Pasal 3

gan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh ~1. • . ' IBagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak I I t I I . !

BAB III

PAJAKHOTEL

Pasal 2

is pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas: ajak Hotel; ajak Restoran; ajaJi Hiburan; ajak Reklame; ajak Penerangan y.Jalan; ajak Air Tanah.x/ ajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan ea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. I I I .1 I surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan ::esalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ::etetntuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan laerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, 3KPDLB,STPD,· Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan (eberatan. ,urat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan itas SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,SKPDN, SKPDLB atau terhadap oemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib )ajak. Jutusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding :erhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. )emeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah iata, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan rrofesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji cepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk :ujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 'perundang- mdangan perpajakan daerah. . ! ' l I I I . I : I I \ I \ i \ l i l I 1 I \ I I l \ t I I l l t ....

BAB II

JENIS PAJAK I I, I . I lurat · Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah .urat untuk melakukan tagihan pajak dan/ a tau sanksi administratif ierupa bunga dan/atau denda.

Pasal 10

. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yarig meliputi pelayanan penjualan makanan dan/ atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain.

Pasal 9

mgan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan h Restoran.

BAB IV

PAJAK RESTORAN

Pasal 8

) Besaran pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan ta rif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan dasar pengenaan paj ak se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6. I Pajak Hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah ternpat hotel berlokasi.

Pasal 7

iarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 6

asar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang , ,harusnya dibayar kepada Hotel

Pasal 5

,) Subyek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel. ) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. ,J---Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, faksirnile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, seterika, , ~ transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang sediakan atau dikelola Hotel. · j Dikecualikan dari objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,. adalah:

a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
b.jasa sewa aparternen, kondominium dan sejenisnya;
c.jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d.jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama pesawat, pan ti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan , e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umurn. I j I , I · 1 1 I I i Ii \ . \ I t

Pasal 16

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. · Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.tontonan film;
b.pagelaran kesenian, musik, tari,dan/ atau busana;
c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
d.pameran;
e.diskotik,karaoke, klub malarn dan sejenisnya; ,f. sirkkus, akrobat.dan sulap; ·g. permaian bilyar dan baling
h.~acuan kuda, kendaraan bermotor,dan permainan ketangkasan;
1. 1.pan ti pijat, refleksi, mandi uap / spa dan pusat kebuga.ran (fitness center}; dan . ' ,.

Pasal 15

gan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas jasa penyclenggaraan uran yangdipungut bayaran. ' I I l BABV PAJAK HIBURAN .\ l

Isi peraturan

Teks105PDFHirarki

Memuat teks peraturan…