MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAL~KA dan BUPATI MALAKA Dengan Persetujuan Bersama - . "' I • I \ \ ' ,,I I , , I I I !• ! 15..Reklameadalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum • terhadap barang, jasa, orang a tau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/ atau dinikmati oleh umum.
16.Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
17.Pajak Mineral Bukan Logam .dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari surnber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
18.Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.
19.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
0.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah a tau batuan diba wah perm ukaan tanah.
1.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas Bumi dan/ a tau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2.Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan , pendalaman serta laut wilayah Daerah.
'f3. Bungunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. 14. Nilai Perolehan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan paj ak.
5.Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lainnya yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
r, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOPTKPadalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi nilai/harga objek pajak yang tidak kenakan pajak. . Bea Perolehan Hak Atas Tarrah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tahah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehannya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dibidang pertanahan dan bangunan. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikeriakaan Jajak. N'ajibPajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, iemotorig pajak dan pemungut pajak yang mernpunyai hak dan kewajiban ierpajakari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan erpajakan daerah. 'I ··1 I . Q. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lam.bat 3 (tiga) · bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. ~. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama I dengan tahun kalender. ~. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . . Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada , wajibpajak serta pengawasan penyetorannya . . Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan keterrtuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . . Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek clan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah . . Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati . . Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yangterutang . . Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WajibPajak . . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah · pokokpajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok , pajak, besarnya 'sanksi ·actministratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. · . Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya ·, disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN · adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak adakredit pajak. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 'SKPDLBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. l • , ·I t : .r ,)' ,. I ti