DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka Nomor 13 Tahun 2016

Nomor: 13
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: I. Ketentuan Umum; II. Retribusi Jasa Umum; III. Golongan Retribusi; IV. Prinsipm dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; V. Wilayah Pemungutan; VI. Pemungutan Retribusi; VII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; VIII. Kedaluwarsa Penagihan; IX. Insentif Pemungutan; X. Pemeriksaan; XI. Ketentuan Penyidikan; XII. Ketentuan Pidana; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MALAK.A dan BUPATIMALAKA ·. Dengan Persetujuan Bersama

13.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebazai . 0 pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16.Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 1 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
18.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20.Jasa Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum berupa petunjuk teknis pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran, akses jalan masuk, dan yang sejenisnya, sewa menyewa aset pemerintah daerah dbidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
21.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
22.Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran.
23.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
24.Lumpur Kakus adalah hasil sisa buangan manusia yang tertampung dalam septik tank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda. "

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

a.Retribusi Pelayan Kesehatan;
b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d.Retribusi Pelayanan Pasar;
e.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
f.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
g.Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus;dan
h.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di nikmati oleh orang pribadi atau Badan. ,. ..

29.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
30.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
31.Daerah adalah Kabupaten Malaka.
32.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malaka.
33.Bupati adalah Bupati Malaka.
34.Dinas/Lembaga Teknis yang Berwenang adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kabupaten Malaka, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Rumah Sakit Umum Betun Kabupaten Malaka. •

BAB II

RETRIBUSIJASAUMUM

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ~ dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, bahan atau peralatan yang digunakan, dan frekuensi pelayanan kesehatan.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. ·
(2)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) meliputi:
1. a.Rumah Sakit terdiri dari:
  1. 1.instalasi rawat jalan;
  2. 2.· instalasi gawat darurat;
  3. 3.instalasi kamar bersalin;
  4. 4.instalasi rawat inap;
  5. 5.instalasi kamar operasi;
  6. 6.instalasi perawatan intensif;
  7. 7.instalasi penunjang medis; dan
  8. 8.instalasi penunjang non medis.
2. b.Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan dan tempat pelayanan kesehatan lainnya terdiri dari:
  1. 1.pelayanan rawat jalan;
  2. 2.pelyanan rawat inap;
  3. 3.pelayanan kamar bersalin/KIA;
  4. 4.unit gawat darurat;
  5. 5.pelayanan penunjang medis;
  6. 6.pelayanan penunjang non medis.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh BUMN,BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 13

Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Persampahan /Kebersihan tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelayanan Persampahan/kebersihan diukur dengan cara menghitung volume sampah yang dibuang.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah · orang pribadi atau Badan menggunakan/ menikmati pelayanan persampahan / ke bersihan Pemerintah Daerah. = •

Pasal 10

(1)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,meliputi:
1. a.pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ a tau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah;dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan urnum, taman, tempat ibadah, sarana sosial, dan temp~t umum lainnya.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…