Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN MALAK.A dan BUPATIMALAKA ·. Dengan Persetujuan Bersama
13.Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
14.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pungutan daerah sebazai . 0 pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
15.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
16.Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/ atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
1 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah.
18.Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
19.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20.Jasa Pelayanan adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada orang atau Badan Hukum berupa petunjuk teknis pemasangan alat pencegah dan pemadam kebakaran, akses jalan masuk, dan yang sejenisnya, sewa menyewa aset pemerintah daerah dbidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
21.Alat Pencegah Kebakaran adalah alat yang dapat memberikan isyarat/tanda pada saat awal terjadi kebakaran.
22.Alat Pemadam Kebakaran adalah suatu alat/benda yang dapat digunakan untuk memadamkan kebakaran.
23.Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Daerah yang dipasang pada alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
24.Lumpur Kakus adalah hasil sisa buangan manusia yang tertampung dalam septik tank dan telah berubah bentuk, warna dan baunya menjadi tanah liat yang lunak dan berair.
25.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapanretribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ a tau denda.
"