DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malaka Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 91

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum; II. Retribusi Jasa Usaha; III. Golongan Retribusi; IV. Prinsipm dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi; V. Wilayah Pemungutan; VI. Pemungutan Retribusi; VII. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi; VIII. Kedaluwarsa Penagihan; IX. Insentif Pemungutan; X. Pemeriksaan; XI. Ketentuan Penyidikan; XII. Ketentuan Pidana; XIII. Ketentuan Peralihan; XIV. Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA dan BUPATI MALAKA Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

a.Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah;
b.Retribusi Terminal;
c.Retribusi Rumah Potong Hewan;
d.Retribusi Ternpat Rekreasi dan Olahraga;dan
e.Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 2

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang discdiakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip kornersial, meliputi:

a.pelayanan dengan menggunakan dan/ a tau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
b.pelayanan yang belurn dapat disediakan secara rnemadai oleh pihak swasta. 18. 17. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secant objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan unt.uk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Daerah adalah Kabupaten Malaka. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat:en Malaka. Bupati adalah Bupati Malaka . Dinas/Lembaga Teknis yang Berwenang · adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka, Dinas Pekerjaan Umurn dan Perumahan Kabupaten Malaka, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Rumah Sakit Umum Betun Kabupaten Malaka. 15. ; 20. 21. ... 22. 23. .. 14.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA 19.

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi a tau Badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah yang dimiliki Pernerintah Daerah.

Pasal 5

( 1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah antara lain penyewaan tanah dan bangunan / laboratorium / ruangan / kendaraan bermotor.

(2)Dikecualikan dari objek pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel Jistrik/telepon di tepi j alan um um.

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas jasa pemakaian kekayaan daerah milik Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki,dan/ a tau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 14

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan oleh Pemerintah Daerah. - Struktur dan besarnya tarif Retribusi Terminal tercantum dalarn Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jerus dan jangka waktu penggunaan fasili tas terminal.

Pasal 11

Subjek Retribusi adalah orang pribadi a tau Badan menggunakan/menikmati pelayanan fasilitas terminal disediakan/ diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks91PDFHirarki

Memuat teks peraturan…