Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang discdiakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip kornersial, meliputi:
a.pelayanan dengan menggunakan dan/ a tau memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;
b.pelayanan yang belurn dapat disediakan secara rnemadai oleh pihak swasta.
Bagian Kesatu Objek dan Jenis Retribusi BAB II RETRIBUSI JASA USAHA 19. 18. 17. 16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secant objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan unt.uk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Daerah adalah Kabupaten Malaka. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupat:en Malaka. Bupati adalah Bupati Malaka . Dinas/Lembaga Teknis yang Berwenang · adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malaka, Dinas Pekerjaan Umurn dan Perumahan Kabupaten Malaka, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Rumah Sakit Umum Betun Kabupaten Malaka. 15. ; 20. 21. ... 22. 23. .. 14.