Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Sistematika dan Isi RPJMD; Bab 3. Pengendalian dan Evaluasi; Bab 4. Ketentuan Peralihan; Bab 5. Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
BAB II
BAB III
Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
BAB IV
Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malaka. PENJELASAN … PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029 I. UMUM Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya percepatan pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Hakikat dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: ”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: (a). rencana pembangunan jangka panjang, (b). rencana pembangunan jangka menengah, dan (c). rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut dalam Pasal 263 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun dokumen perencanaan Daerah yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 juga telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dalam beberapa tahapan, dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Rangkaian penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi:
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, mengamanatkan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun oleh Pemerintah, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…