DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penetapan tarif pajak daerah sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perekonomian masyarakat sekarang, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak agar dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah;
c.bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan dinamika pembangunan di Kabupaten Maluku Barat Daya maka beberapa ketentuan dalam Peraturan. Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 6 Tabun 2013 Tentang Pajak Daerah perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentan.g Perubahan atas Peratura.n Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-U.ndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 Nomor 06; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA Dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 06 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK DAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2013 • Nomor 06) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

2.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

3.Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

4.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga perset}).
(3)Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). IN THOMAS NOACH KABUPATEN M ' . • : ' ;-' T DAYA,001041 ONSIUS<IAMILOY

5.Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat merxgetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal ID .11-m-i 202° PARAF KOORDINASI SEKDA . Asisten Koordinasi : 44 Kabag. Hukum : 4 Ka. BAPENDA Diundangkan di Tiakur pada tanggal SEKRETARIS DAERAH BUPATI AL KU BARAT DAYA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PRO VINSI MALUKU: (1/2/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR t TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK DAERAH I. PENJELASAN UMUM Den gan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan dalam kaitan dengan sistim pungutan pajak Daerah yang mengarah pada prinsip adil, efektif dan efisien yang dapat menggairahkan peran serta masyarakat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Sejalan dengan peningkatan pelaksanaan sistim pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Ashi Daerah (PAD) yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam ketentuan pasal 251 ayat (2) Undang-Indang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Berdasarkan kewenangan tersebut maka perlu dilakukan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06 tahun 2013 tentang Pajak Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…