Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, asas, maksud dan tujuan, sistematika, penyusunan dan penetapan, pengendalian dan evaluasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
Memuat teks peraturan…
Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya ; 3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya ; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya; 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ; 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ; 8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia; 9. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik di dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia ; 10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan- tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu; 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; 12. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5(lima) tahun; 13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 14. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah adalah dokumen perencanaan SKPD daerah untuk periode 1 (satu) tahun ; 15. Isu-isu strategis adalah serangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis per bidang urusan pemerintahan 16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ; 17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi ; 18. Tujuan dan sasaran adalah arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi; 19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi; 20. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkanr umusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran; 21. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program; 23. Forum Konsultasi public adalah sarangkaian proses di mana para pemangku kepentingan mengusulkan/memasukan pikiran dan pendapat dari suatu kegiatan untuk disetujui dan selanjutnya dilakukan pembobotan BAB II KEDUDUKAN
Kedudukan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 adalah : (a) Penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah kedalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah; (b) Dokumen perencanaandaerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas
(1) RPJMD disusun berdasarkan asas : a. demokrasi; b. berkeadilan; c. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; d. transparansi; e. tata kelola pemerintahan yang baik; f. berkelanjutan; dan g. berwawasan lingkungan. (2) RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
(1) Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk ; a. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; b. Menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD; c. Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKPD dan RENJA SKPD; d. Menjadi tolak ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Pembangunan daerah. RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkanp encapaian Visi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni “Terwujudnya Maluku Barat Daya Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berbineka Tunggal Ika” BAB IV SISTEMATIKA
(1) Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini; (2) Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebaga iberikut : ➢ BAB I : Pendahuluan ➢ BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah ➢ BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan ➢ BAB IV : AnalisisIsu-IsuStrategis ➢ BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ➢ BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan ➢ BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah ➢ BAB VIII : Penetapan Indikator Kinerja Daerah ➢ BAB IX : Penutup 1. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN
(1) BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan; (2) Forum konsultasi public perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD; (3) Rancangan Akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD ;
(1) Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, Bupati melakukan konsultasi dengan Gubernur Maluku; (2) Bupati menyampaikan Peraturan Darah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri; (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan ; 2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pengendalian 1. Pasal 8 (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah ; (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ; dan b. Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah. 2. Pasal 9 (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan atau/kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; (2) Pengendalian oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindaklanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah ; (3) Pemantauanp elaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan angggaran dan kendala yang dihadapi; (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada BAPPEDA; (5) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan supervise rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan. Bagian Kedua Evaluasi 3. Pasal 10 (1)Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah ; (2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah ; b. Pelaksanaan Rencanapembangunan daerah ; dan c. Hasil rencana pembangunan daerah. 4. Pasal 11 (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya ; (2) Evaluasi oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah ; dan b. Menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasilevaluasi SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya. 5. Pasal 12 Dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, DPRD melakukan pengawasan sesuai dengan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. KETENTUAN PERALIHAN 1. Pasal 13 (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan perencanaan pembangunan daerah, Kepala Daerah yang sedang menjabat pada tahun terakhir masa jabatannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya. (2) RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode masa jabatan Kepala Daerah berikutnya. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA 2021-2026 I. UMUM Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten dari 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku yang dibentuk berdasarkan Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentuka Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku. Letak wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya secara astronomi terletak antara 07˚06’15” LS 125˚71’85” - 130˚08’87” BT. Adapun letak geografis dibatasi oleh : Sebelah Utara : Laut Banda Sebelah Selatan : Laut Timor, Selat Wetar Sebelah Barat : Kepaulauan Alor Sebelah Timur : Kepulauan Tanimbar Luas wilayah Kabupaten Maluku Barat Daya adalah 72.427 km² yang 8.875.5 km² (11,94℅) dan wilayah perairan seluas 63.778 km² (88,06℅) sedangkan wilayah daratannya sebesar 8.648Km² (11,9%). Pulau yang ada di Kabupaten Maluku Barat Daya secara Keseluruhan terdiri dari 48 pulau, 31 diantaranya berpenghuni. Kecuali pulau wetar, dengan luas 3.675 Km², semua pulau-pulau di Maluku Barat Daya termasuk kategori pulau kecil˝, karena memiliki luas yang kurang dari 2.000 Km². Disamping itu Kabupaten Maluku Barat Daya sangat menjanjikan untuk dikembangkan di masa depan karena memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah disamping posisi geopolitik dan geostrategic sebagai daerah perbatasan Negara yakni dengan Negara Demokratik Timor Leste dan Negara Australia. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai amanat pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2021-2026 disusun sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamatkan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing- masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. RPJMD diwujudkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Visi pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang, yaitu: “Terwujudnya Maluku Barat Daya Yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Lokal Dan Berdaulat Berdasarkan Kearifan Lokal Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Berbineka Tunggal Ika”. Pencapaian visi dilakukan melalui perwujudan misi pembangunan jangka menengah, yaitu: 1. Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional dan Inovatif. 2. Mewujudkan Keterpenuhan Layanan Dasar Bagi Masyarakat. 3. Mewujudkan Iklim Investasi Daerah Berbasis Potensi Unggulan Daerah 4. Meningkatkan Kualitas SDM Yang Berakhlak, Berbudaya dan Kompetitif 5. Penataan dan Pengelolaan SDA Secara Berkelanjutan. 6. Meningkatkan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang di implementasikan kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ini terdiri dari 7 bab dan 14 pasal yang mengatur mengenai pengertian- pengertian, kedudukan, asas, maksud dan tujuan, sistimatika, penyusunan dan penetapan, serta pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya ini berikut lampirannya dan dilengkapi dengan Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "demokrasi" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan pendekatandari, oleh dan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Huruf b Yang dimaksuddengan "berkeadilan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah harus dapat member pelayanan kepada segena plapisan masyarakat. Huruf c Yang dimaksuddengan "keserasian, keselarasan, dan keseimbangan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungannya, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah. Huruf d Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah bahwa rencana pembangunan jangka menengah harus member ruang kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Huruf e Yang dimaksud dengan "tata kelola pemerintahan yang baik" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan keadilan. Huruf f Yang dimaksuddengan "berkelanjutan" adalah bahwa perencanaan pembangunan jangka menengah dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Huruf g Yang dimaksud dengan "berwawasan lingkungan" adalah perencanaan pembangunan jangka menengah yang dilakukan bersamaan dengan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Sistimatika penyusunan dokumen RPJMD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang terdapat dalam pasal 40 ayat 2.
Membuka PDF…