DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 10 Tahun 2024

Nomor: 10
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang PemurnianN Minuman Berakohol Tradisional Arak

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemurnian Minuman Beralkohol Tradisional Arak: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

4.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawsan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMURNIAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL ARAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan. Pemurnian Minuman Beralkohol Tradisional adalah tahapan pembuatan minuman beralkohol tradisional untuk dipisahkan dengan air dengan metode evaporasi, destilasi, dehidrasi, dan reaktifikasi untuk mencapai kadar alkohol yang tertentu. Minuman Beralhokol Tradisional Arak yang selanjutya disebut MBT Arak adalah minuman yang beralkohol dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Fermentasi adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Destilasi atau penyulingan yang selanjutnya Destilasi adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaaan kecepatan atau 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. kemudahan menguap bahan, kemudian didinginkan kembali dalam bentuk cairan. Perajin adalah orang yang melakukan proses Fermentasi dan/atau Destilasi dan menghasilkan bahan baku untuk pembuatan MBT Arak. Produsen MBT Arak yang selanjutnya disebut Produsen adalah perusahaan yang memiliki 1zin usaha industri, izin edar dan nomor pokok pengusaha barang kena cukai, yang memproses lebih lanjut bahan baku dari Perajin yang dibeli dari koperasi. Bahan baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi . Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan. Alkohol Sintesis adalah bahan yang dihasilkan dari proses etilasi residu minyak bumi. Izin Edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh badan pengawas obat dan makanan dalam rangka peredaran pangan olahan. Perusahaan Industri Minuman Beralkohol adalah orang yang melakukan kegiatan usaha industri minuman beralkohol yang berkedudukan di Indonesia. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol Tradisional Arak untuk mengedarkan Minuman Beralkohol Tradisional Arak kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Daerah melalui Sub Distributor. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol. Nomor Induk Berusaha yang selanjunya disebut NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran Daerah. Pengecer adalah perusahaan yang menjual MBT Arak kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan. Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual MBT Arak kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus MBT Arak yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas barang dan jasa mulai dari kegiatan produksi, standarisasi, distrinusi/ penjualan, dalam rangka pengendalian MBT Arak. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan pemurnian dalam rangka pelindungan, pemeliharaan, pemanfaatan untuk kepentingan budaya, adat istiadat dan upacara keagamaan sebagai sumber daya ekonomi. 27.Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.memanfaatkan MBT Arak sebagai sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah,
b.melakukan penguatan dan pemberdayaan Perajin Bahan Baku MBT Arak,
c.membangun standarisasi produksi untuk menjamin keamanan dan legalitas produk MBT Arak, dan
d.melindungi masyarakat dari pangan yang tidak memenuhi syarat mutu dan keamanan.

BAB II

PRODUKSI DAN PEMURNIAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.produksi dan Pemurnian MBT Arak,
b.distribusi MBT Arak: Cc. penjualan,
d.pengendalian dan pengawasan,
e.peran serta masyarakat, dan
f.pembiayaan.

Pasal 3

(1)Produksi minuman tradisional beralkohol MBT Arak yang belum dimurnikan dilakukan oleh Setiap Orang yang berusaha di Daerah.
(2)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan dalam melakukan kegiatan produksi MBT Arak yang belum dimurnikan,
(3)Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahan baku lokal dalam melakukan kegiatan produksi MBT Arak yang belum dimurnikan.
(4)Selain bahan baku lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat juga menggunakan bahan baku lain berdasarkan rekomendasi Dinas.
(5)Hasil Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijual langsung kepada Konsumen.

Pasal 4

(1)Hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dijual kepada Produsen untuk dilakukan pemurnian dan standarisasi.
(2)Proses pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dengan menggunakan teknologi dan uji laboratorium serta dilakukan oleh ahli yang berkompeten.
(3)Produsen wajib:
1. a.memproduksi MBT Arak sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diiliki,
2. b.menerapkan proses : 1) fermentasi untuk minuman beralkohol golongan A dan B, dan/atau 2) fermentasi dan destilasi untuk minuman beralkohol golongan C, d. memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungannya dalam melakukan kegiatan produksi MBT Arak yang dimurnikan ,dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:
(4)Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikenai sanksi administratif berupa: hp MP NP teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan: penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif:dan /atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Produsen yang membeli hasil produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki ijin dan mempedomani standar harga batas bawah.
(2)Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat Il), ditetapkan oleh Bupati.
(3)Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan: pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin,dan/atau denda administratif. a. b. c. e. £ &

BAB ILL

DISTRIBUSI MBT ARAK

Pasal 6

(1)Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung MBT Arak yang dimurnikan wajib memiliki izin edar dengan memenuhi persyaratan, meliputi: g. standar keamanan, mutu, kemasan: dan label. Pendistribusian MBT Arak sesuai dengan penunjukkan wilayah pemasaran, MBT Arak hanya dapat dijual di tempat yang ditetapkan oleh Bupati, dan MBT Arak hanya dapat dijual kepada konsumen yang berusia di 21(dua puluh satu) tahun keatas a. b. d e. £
(2)Distribusi MBT arak yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Produsen kepada Distributor.
(3)Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendistribusikan MBT arak yang dimurnikan kepada Sub Distributor.
(4)Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendistribusikan MBT arak yang dimurnikan kepada Pengecer dan /atau Penjual langsung.
(5)Produsen yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud
(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(6)pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin,dan denda administratif. a. b. c. d. e. £ 8g

BAB IV

PENJUALAN

Pasal 7

Penjual MBT arak yang dimurnikan adalah:

a.produsen,
b.distributor: Cc. Sub distributor:
d.pengecer, dan/atau
e.penjual langsung. MBT arak yang dimurnikan sebagaimana dimaksud pada ayat (!), hanya dapat dijual pada:
a.hotel, bar dan restoran:
b.minimarket: Cc. supermarket,
d.toko pengecer lainnya: dan/atau
e.tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati. MBT arak yang telah dimurnikan yang dijual pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat diminum langsung di tempat tersebut. MBT arak yang telah dimurnikan yang dibeli pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, hanya untuk:
a.kepentingan adat,
b.kepentingan ritual keagamaan: dan
c.cinderamata, yang dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1000 ml (seribu mili liter) Penjualan MBT arak yang telah dimurnikan di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak diperbolehkan:
a.pada gelanggang remaja, kaki lima, penginapan remaja dan bumi perkemahan, dan
b.berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit. Penjualan MBT arak yang telah dimurnikan dan berstandar nasional hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukan kartu identitas kepada Penjual.

(7)Penjual MBT Arak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis: penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin,dan/atau denda administratif. a. b. c. d. e. 8

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

(1)Pengendalian dan pengawasan terhadap produksi MBT arak yang telah dimurnikan dilakukan terhadap: a b . lokasi pembuatan, . Bahan Baku dan Bahan Penolong, C. proses produksi, dan d . pemanfaatannya.
(2)Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang d p a. b. c. d. ya -& lakukan terhadap produsen, distributor, sub distributor, pengecer dan enjual langsung, meliputi: NIB, perizinan berusaha, surat penunjukan sebagai Distributor, Sub Distributor, Pengecer, dan/atau Penjual Langsung sesuai wilayah pemasarannya, penyampaian laporan realisasi penjualan kepada Pemerintah Pusat dan Daerah, . label, standar nasional Indonesia, . harga, dan
1. h.kemasan.
(1)
(2)

Pasal 9

Bupati membentuk Tim Terpadu dalam rangka pelaksanaan pengendalian dan pengawasan. Tim Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

(l) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan penyulingan, pengedaran dan penjualan MBT arak.

(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
1. a.melaporkan pemurnian MBT Arak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
2. b.melaporkan peredaran MBT Arak yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dan Cc. ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan biaya pelaksanaan pengendalian penyulingan, pemurnian, pengedaran dan penjualan MBT Arak.
(2)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…