DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2017

Nomor: 12
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal peningkatan akses perpipaan sistem penyaluran air minum, serta memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, perlu dilakukan penambahan modal dalam bentuk penyertaan modal;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara
6.Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14.Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya pada PT. Bank Maluku.
18.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan terbatas.
7.Penambahan Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
8.Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
9.Modal yang disetor adalah modal ditempatkan yang telah disetorkan oleh pemegang saham.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Penyertaan modal daerah pada PDAM sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah).

BAB III

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditambahkan kepada PDAM dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp. 4.950.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah).
(2)Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
1. a.Penyertaan modal tahun 2017 sebesar 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah);
2. b.Penyertaan modal tahun 2018 sebesar 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. c.Penyertaan modal tahun 2019 sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
4. d.Penyertaan modal tahun 2020 sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); dan
5. e.Penyertaan modal tahun 2021 sebesar 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 4

Penyaluran penyertaan modal Pemerintah Daerah yang diberikan kepada PDAM disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan apabila terdapat kekurangan realisasi di tahun berkenan, dapat dianggarkan dan dibayarkan di tahun berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan cara memberikan penyertaan modal pada PDAM untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai modal kegiatan usaha.
(2)Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
(3)Penyetoran penyertaan modal Pemerintah Daerah dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dilakukan setiap tahun anggaran pada awal tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

Tata cara pelaksanan penyertaan modal Pemerintah Daerah PDAM dilakukan melalui pencantumannya pada bagian pengeluaran APBD setiap tahun.

Pasal 7

(1)Direksi PDAM berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya mengenai penerimaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM untuk setiap tahun.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Ditetapkan di Tiakur pada tanggal 27 Desember 2017 BUPATI MALUKU BARAT DAYA, ttd. BARNABAS NATANIEL ORNO Diundangkan di Tiakur pada tanggal 27 Desember 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, ttd. ALFONSIUS SIAMILOY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI MALUKU: (137 / 12 / 2017) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, ttd. RUFINA MELSASAIL, SH NIP. 19770731 200312 2 006 PARAF KOORDINASI SEKDA Asisten Koordinasi Kabag. Hukum Kadis. PM&PTSP PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA I. UMUM Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Salah satu tanggung jawab pemerintah daerah adalah meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Maluku Barat Daya yang sehat, tangguh dan mandiri diperlukan langkah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan daerah air minum Kabupaten Maluku Barat Daya. Kondisi kini juga mengandung makna bahwa daerah harus mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk itu diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a.Pendapatan asli Daerah meliputi:
1. 1.Pajak Daerah,
2. 2.retribusi Daerah,
3. 3.hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
4. 4.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dengan semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas-fasilitas kegiatan perekonomian, maka membawa pengaruh terhadap pembiayaan pemerintah daerah. Oleh karena itu dianggap perlu mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial sebagai usaha yang diversifikasi sumber pendapatan daerah, salah satunya dengan menjalin kerjasama usaha yang saling menguntungkan dengan Pihak Kedua melalui Penyertaan Modal. Pelaksanaan atas penyertaan modal pada perusahaan daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang disertakan tersebut dalam tahun anggaran terlebih dahulu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…