DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 25 Mei 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis, selaras antara pemerintah daerah, perusahaan dan peran serta masyarakat; c. d. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang didasarkan pada prinsip etika bisnis maka diperlukan pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahan di Kabupaten Maluku Barat Daya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9.Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
11.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 37); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang sesuai dengan nilai, norma, budaya masyarakat setempat.
5.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas serta peraturan pelaksana.
6.Perusahaan yang bukan merupakan badan hukum adalah Perseroan Firma (Fa) yang juga disebut Vennootschap Onde Firma (VOC), Commanditaire Vennootschap (CV) dan badan usaha dengan sebutan lain yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal yang merupakan harta kekayaan perusahaan yang tidak terpisah dengan harta kekayaan pendiri atau pemilik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
9.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
10.Pemangku adalah kepentingan semua pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik secara langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
11.Forum TJSP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program TJSP, dengan maupun tanpa melibatkan Pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSP.
12.Pengertian litigasi dan non litigasi adalah; litigasi : Membawa permasalahan sengketa ke jalur hukum , Non litigasi : Penyelelesaian sengketa berdasarkan itikad baik yang dimiliki para pihak yang bersengketa.
13.Azas Pelaksanaan TJSP di Daerah meliputi:

a.kepastian hukum;
b.partisipasif dan aspiratif;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.keberlanjutan;
f.kemandirian;
g.kebersamaan;dan berwawasan lingkungan
1. 14.Prinsip TJSP di Daerah meliputi:
a.kesadaran Umum;
b.kepedulian;
c.keterpaduan;
d.kepatuhan hukum dan etika bisnis;
e.kemandirian;
f.sensifitas;
g.keberpihakan;
h.kemitraan;
i.mutualistik dan non-diskriminasi;dan
j.koordinatif
1. 15.Prinsip pelaksanaan TJSP di Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilaksanakan berpedoman pada:
a.manajemen yang sehat;
b.profesional;
c.transaparan;
d.akuntabilitas;
e.kreatif dan inovatif;
f.terukur;
g.program perbaikan dan berkelanjutan;
h.keadilan yang bijak; dan
i.kebijakan yang adil.
1. 16.Maksud Pengaturan TJSP adalah untuk memberikan:
a.kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSP di Daerah.
b.arahan dan kebijakan kepada perusahaan dan Pemangku kepentingan didaerah atas pelaksanaan program TJSP agar sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah
1. 17.Tujuan Pengaturan TJSP adalah untuk:
a.mewujudkan batasan dan ketentuan yang jelas mengenai TJSP termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak yang menjadi pelakunya;
b.melanjutkan pelaksanaan TJSP sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c.memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
d.memberikan kepastian hukum bagi perusahaan sehingga kegiatan tanggung jawab sosial tidak berdampak negatif terhadap operasional perusahaan:
e.meminimalisasi dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positf keberadaan perusahaan;
f.memberikan apresiasi kepada dunia usaha dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahaan dalam pelayanan administrasi di Daerah;
g.mewujudkan kesejahteraan Masyarakat disekitar lokasi kegitan perusahaan beroperasi;
h.menciptakan daya saing perusahaan dalam menjalankan TJSP;
i.menciptakan kualitas lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan Masyarakat;dan
j.mensinergiskan program TJSP dengan perencanaan pembangunan di Daerah.
1. 18.Tanggung Jawab social atau corporate social responsibility (CSR) adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.peran Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban Perusahaan;
c.pelaksana dan program TJSP;
d.forum TJSP;
e.mekanisme dan prosedur penyelenggaraan TJSP;
f.peran serta Masyarakat;
g.penghargaan;
h.penyelesaian sengketa;
i.pembinaan dan pengawasan;dan
j.pembiayaan.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan TJSP di Daerah berperan :

a.memberikan pemahaman kepada perusahaan agar peduli pada sosial dan hubungan di daerah;
b.menyampaikan informasi dan data guna menyelaraskan program TJSP dan program Pemerintah Daerah;
c.merumuskan sinergitas antara Pemerintah Daerah, perusahaan dan Masyarakat dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah;
d.memfasilitasi terbentuknya Forum TJSP dalam pelaksanaan TJSP;
e.menyampaikan program skala prioritas pembangunan Daerah dan usulan rekapan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau kecamatan yang belum terlaksana sebagai badan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP.
f.memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah melaksanakan TJSP dengan baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
g.melakukan pembinaan kepada Masyarakat berkaitan dengan TJSP.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 4

Perusahaan dalam pelaksanaan TJSP di Daerah, berhak:

a.menyusun program TJSP yang akan dilaksanakan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan yang berkesinambungan dan dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
b.menentukan wilayah dan/atau Masyarakat yang akan menerima manfaat program pelaksanaan TJSP setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
c.mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah bagi perusahaan yang telah melaksanakan TJSP berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanan TJSP; dan
d.berperan aktif dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah.

Pasal 5

Perusahaan pelaksanaan TJSP di Daerah berkewajiban :

a.merencanakan, menyusun dan melaksanakan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan mendasarkan pada dokumen pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
b.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kemitraan dan kerjasama dengan Pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan TJSP di Daerah;
c.melaksanakan kajian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Masyarakat dan Pemerintah Daerah;
d.menyusun laporan, program atau kegiatan baik yang akan dan yang telah dilaksanakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP;
e.melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TJSP kepada Forum TJSP secara periodik;
f.menerima dan mempertimbangkan usulan dan masukan dari Masyarakat sesuai dengan kebutuhan Masyarakat; dan
g.Merencanakan dan melaksanakan TJSP wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PROGRAM TJSP

Pasal 6

(1)Setiap perusahaan di Daerah wajib sebagai pelaksana TJSP.
(2)Pelaksana TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.perusahaan yang berstatus badan hukum;
2. b.perusahaan yang berstatus bukan badan hukum yaitu firma dan persekutuan komanditer; dan
3. c.perusahaan perseorangan
(3)Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

Pasal 7

(1)Program TJSP meliputi:
1. a.Bina lingkungan dan sosial;
2. b.Kemitraan usaha mikro dan kecil;
3. c.Program langsung pada Masyarakat;
4. d.Kegiatan pemberdayaan pada Masyarakat; dan
5. e.Promosi.
(2)Program TJSP sebagimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan untuk :
1. a.meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. b.mempercepat, pertumbuhan ekonomi Masyarakat;
3. c.memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia usaha,
4. d.membantu penanggulangan kemiskinan;dan
5. e.memelihara fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan dan terarah di Daerah.
6. f.Membangun infrastruktur untuk kepentingan publik.

Pasal 8

(1)Program TJSP bina lingkungan dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :
1. a.bina lingkungan fisik;
2. b.bina lingkungan sosial; dan
3. c.bina lingkungan usaha mikro dan kecil.
(2)Bina lingkungan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pembangunan dan perbaikan infrasturktur yang mendasar untuk kepentingan umum berupaa jalan, jembatan, dan irigasi untuk kepentingan Masyarakat.
(3)Bina lingkungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk kegiatan:
1. a.bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan, peningkatan sumber daya kesehatan yang diberikan dalam bentuk dana dan/atau barang untuk meningkatkan kesehatan Masyarakat;
2. b.bantuan pelayanan dan/atau fasilitas yang dapat diberikan dalam bentuk dana, barang atau fasilitas kepada Masyarakat untuk menunjang peningkatan ketentraman, kesejahteraan sosial dan kualitas keagaman Masyarakat;
3. c.upaya menjaga lingkungan dan melestarikan lingkungan hidup kepada Masyarakat dari terjadinya kerusakan maupun untuk mendukung kelestarian sumber daya alam;dan
4. d.bantuan dana dan/atau barang dan/atau jasa untuk memberdayakan, membina dan mengembangkan ekonomi rakyat serta sosial Masyarakat adat.
(4)Bina lingkungan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pemberian bantuan dana dan/atau barang untuk memberdayakan dan membina Masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro dan kecil sesuai dengan karakteristik dan potensi Masyarakat.

Pasal 9

(1)Program kemitraan usaha mikro dan kecil sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan program yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan, meningkatkan dan membina kemandiran berusaha Masyarakat di wilayah sasaran perusahaan.
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk kegiatan :
1. a.penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.penguatan kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat;
3. c.pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.pelatihan fungsi manejemen dan tata kelola keuangan;
5. e.pelatihan pembangunan usaha seperti peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
6. f.peningkatan kemampuan manajemen dan produktivitas; dan
7. g.penumbuhan inovasi dan kreativitas.

Pasal 10

Program langsung pada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dapat berupa :

a.hibah dapat di berikan oleh perusahaan kepada Masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan dan pelaksanannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.penghargaan dapat di berikan pada warga Masyarakat yang berprestasi dalam pembangunan, berupa pemberian kesempatan kerja bagi para atlet nasional/Daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus;
c.beasiswa di berikan kepada siswa berprestasi yang tidak mampu;
d.subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk program dan/ pengembangan ekonomi rakyat, pembangunan fasilitasi umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
e.bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
f.pelayanan sosial berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…