Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2023; TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438); 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 14. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pertubuhan Peraturan Pemerintah Nomo 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembetukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877); Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomr 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322); Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2023.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU BARAT DAYA DAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewengan daerah. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan Khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka presentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Maluku barat Daya Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.071.116.174.671,00 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan
Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.021.208.014.550,00 yang bersumber dari:
Lain - Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncankan sebesar Rp1.000.000.000,00 yaitu Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah; Pendapatan hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c direncanakan sebesar Rp10.475.000.000,00 Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp81.268.149.111,00
Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 847.346.091.552,00 yang terdiri atas: Pendapatan Transfer pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 841.834.323.000,00 Pendapatan Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 5.511.768.552,00
Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.071.116.174.671,00 yang terdiri atas : Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diencanakan sebesar Rp 320.789.043.721,00 Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 294.854.764.727,00 Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 15.895.127.000,00 Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf direncanakan sebesar Rp12.620.824.308,00
Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp 255.735.422.205,00 yang terdiri atas : Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp 644.159.759.756,00 yang terdiri atas : Belanja Pegawai, Belanja barang dan jasa; Belanja hibah; dan Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 75.573.626.701,00 Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 148.055.109.002,00 Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 1.384.854.900,00 Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 6.556.836.450,00
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000 yang terdiri atas belanja tidak terduga. Belanja modal peralatan dan mesin Belanja modal bangunan dan gedung Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; Belanja modal aset tetap lainnya; dan Belanja modal aset lainnya. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 24.164.995.152,00 Pengeluaraan pembiayaan.
Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp166.220.992.710,00 yang terdiri atas : Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.220.992.710,00
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 93.676.010.279,00 yang terdiri atas : Penerimaan pembiayaan; dan
Membuka PDF…