Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Penyiaran.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran, Mengingat . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar1 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20022. tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 20083. tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20144. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856): . Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun5. 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN : Menetapkan 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya. . Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar,5. atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. . Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan Siaran melalui sarana6. pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima Siaran. . Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang7. menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program teratur dan berkesinambungan. 10. 11. 12. 13. . Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan8. gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program teratur dan berkesinambungan. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik Lembaga Penyiaran publik, Lembaga Penyiaran swasta, Lembaga Penyiaran komunitas maupun Lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. Program Siaran Lokal adalah program Siaran dengan muatan lokal yang mencakup program siaran jurnalistik, program siaran faktual, dan program siaran nonfaktual dalam rangka pengembangan potensi daerah setempat serta dikerjakan dan diproduksi oleh sumber daya dan lembaga penyiaran daerah setempat. Lembaga Penyiaran Publik yang selanjutnya disingkat LPP adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPP Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga Penyiaran Swasta yang selanjutnya disingkat LPS adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa Penyiaran Radio atau Televisi. 14.Lembaga Penyiaran Komunitas yang selanjutnya disingkat LPK adalah 15. Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Lembaga Penyiaran Berlangganan yang selanjutnya disingkat LPB adalah penyelenggara Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum
Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Penyiaran meliputi :
BAB III
(l) Jasa Penyiaran terdiri atas:
(1 LPP Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dapat didirikan di Daerah dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:
BAB IL
Asas Penyelenggaraan Penyiaran berasaskan
Pengaturan mengenai penyelenggaraan penyiaran bertujuan untuk: a. aro) memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri Penyiaran Indonesia, .mewujudkan penyelenggaraan Penyiaran yang mendukungb. terwujudnyatujuan Daerah, . mewujudkan ketahanan sosial dan citra positif Daerah, .mempromosikan keunggulan dan potensi sosial, budaya, pariwisatadengan mengoptimalkan sumber daya Daerah, dan . melindungi masyarakat dari program Siaran yang bertentangane. dengannorma sosial dan kearifan lokal. jam siaran per hari untuk radio dan 3 (tiga) jam siaran per hari untuk3 televisi dengan materi siaran yang proporsional, dan
LPP Lokal dimiliki oleh Pemerintah Daerah. LPP Lokal wajib memiliki kantor penyiaran dan studio untuk memproduksi program siaran lokal di Daerah. LPP dalam memproduksi program siaran lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan sumber daya Daerah. LPP Lokal yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi berupa:
Penyelenggaraan Penyiaran dapat dilakukan dengan cakupan wilayah siaran lokal dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri. Penyelenggaraan Penyiaran untuk cakupan wilayah siaran regional dan/atau lokal dapat dilakukan oleh:
BAB IV
Isi siaran harus sesuai dengan asas dan tujuan penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3.
Membuka PDF…