DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 7 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 Ayat 2;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusidan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
11.Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
24.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA dan BUPATI MALUKU BARAT DAYA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2016-2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya.
3.Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
8.Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
9.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik di dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menggambarkan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
12.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5(lima) tahun.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disingkat RENJA SKPD adalah adalah dokumen perencanaan SKPD daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Isu-isu strategis adalahserangkaian proses. Dimulai dari identifikasi permasalahan menurut urusan pemerintahan, analisis lingkungan strategis, kemudian diperoleh daftar calon isu strategis per bidang urusan pemerintahan.
16.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18.Tujuan dan sasaran adalah arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20.Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dan terukur dalam mencapai tujuan dan sasaran.
21.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22.Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23.Forum Konsultasi publik adalah sarangkaian proses di mana para pemangku kepentingan mengusulkan/memasukan pikiran dan pendapat dari suatu kegiatan untuk disetujui dan selanjutnya dilakukan pembobotan.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RPJMD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016-2021 adalah:

a.Penjabarandari visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan pembangunan daerah;
b.Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)RPJMD disusun berdasarkan asas:
1. a.demokrasi;
2. b.berkeadilan;
3. c.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
4. d.transparansi;
5. e.tata kelola pemerintahan yang baik;
6. f.berkelanjutan; dan
7. g.berwawasan lingkungan.
(2)RPJMD disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Pasal 4

(1)Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk:
1. a.Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah dan merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. b.Menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Renstra SKPD;
3. c.Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKPD dan RENJA SKPD; dan
4. d.Menjadi tolak ukur dlaam melakukan evaluasi kinerja tahunan pembangunan daerah.
(2)RPJMD disusun dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, terutama untuk lebih memantapkan pencapaian Visi Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, yakni “Terwujudnya Kehidupan Manusia dan Masyarakat Maluku Barat Daya Yang Cerdas, Adil, Sejahtera, Tangguh dan Lestari Yang Dijiwai Budaya Kalwedo dalam Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Dokumen RPJMD sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2)Dokumen RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:  BAB I : Pendahuluan  BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah  BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan.  BAB IV : Analisis Isu-Isu Strategis  BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran  BAB VI : Strategi dan Arah Kebijakan  BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah  BAB VIII : Penetapan Indikator Kinerja Daerah  BAB IX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan  BAB X : Penutup

BAB V

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN

Pasal 6

(1)BAPPEDA menyusun rancangan awal RPJMD dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
(2)Forum konsultasi publik perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD.
(3)Rancangan Akhir RPJMD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD.

Pasal 7

(1)Dalam proses penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD, Bupati melakukan konsultasi dengan Gubernur Maluku.
(2)Bupati menyampaikan Peraturan Darah tentang RPJMD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
(3)Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada seluruh pemangku kepentingan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
2. b.Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.

Pasal 9

(1)Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh BAPPEDA untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala SKPD untuk program dan atau/kegiatan masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Pengendalian oleh BAPPEDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi realisasi pencapaian target kinerja, penyerapan angggaran dan kendala yang dihadapi.
(4)Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada BAPPEDA.
(5)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 10

(1)Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
(2)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. b.Pelaksanaan Rencana pembangunan daerah; dan
3. c.Hasil rencana pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…